PELAKITA.ID – Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan terus memperkuat tata kelola sektor perikanan melalui percepatan layanan digital, salah satunya melalui akselerasi penerbitan elektronik Surat Laik Operasi (e-SLO).
Melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan setiap kapal perikanan yang beroperasi telah memenuhi standar administrasi dan teknis yang ditetapkan.
“Tidak hanya sekadar dokumen, SLO merupakan instrumen kunci dalam menjamin kepatuhan, keselamatan, serta keberlanjutan aktivitas penangkapan ikan di Indonesia,” jelas Dr. Ardiansyah, S.T, M.Sc Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan, PSDKP KKP melalui pesan singkat.
Dikatakan, transformasi menuju layanan e-SLO menghadirkan perubahan signifikan. Proses yang sebelumnya memerlukan waktu lebih panjang kini dapat dilakukan secara digital dan lebih efisien.
Menurut Ardiansyah, pengajuan dapat dilakukan secara daring dalam hitungan menit, sementara verifikasi administrasi dan fisik kapal dilakukan secara terintegrasi dan terstandar.
“Sistem ini juga terkoneksi dengan berbagai platform pengawasan seperti Vessel Monitoring System (VMS), logbook penangkapan ikan, serta data perizinan, sehingga meningkatkan akurasi dan transparansi dalam proses penerbitan dokumen. Dengan demikian, e-SLO tidak hanya mempercepat layanan, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan berbasis data,” terangnya.
Dalam implementasinya, Direktorat Jenderal PSDKP memperkuat sedikitnya empat langkah strategis. Pertama, digitalisasi penuh layanan melalui sistem e-SLO yang terintegrasi dengan platform e-PIT.
Kedua, percepatan waktu layanan dengan standar operasional yang jelas dan terukur.
Ketiga, integrasi data lintas sistem untuk memastikan validitas informasi kapal dan aktivitas penangkapan.
Keempat, peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui sistem yang dapat ditelusuri secara real-time. Keempat langkah ini menjadi fondasi dalam membangun layanan publik yang modern, responsif, dan terpercaya.
Menurut Ardiansyah, akselerasi layanan e-SLO juga memberikan manfaat langsung bagi para pelaku usaha perikanan dan nelayan. Dengan proses yang lebih cepat dan sederhana, kapal dapat segera beroperasi tanpa hambatan administratif yang berlarut.
Di sisi lain, kepastian hukum dan kepatuhan terhadap regulasi semakin terjamin, sehingga menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan berkeadilan. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono dalam beberapa kesempatan menyatakan, ke depan, penguatan layanan e-SLO diharapkan mampu menjadi tulang punggung dalam sistem pengelolaan perikanan nasional.
Tidak hanya sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian yang efektif terutama pada Wilayah Pengelolaan Perikanan dan implementasi Penangkapan Ikan Terukur.
Dengan dukungan teknologi dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, Indonesia bergerak menuju tata kelola perikanan yang lebih baik—di mana kecepatan layanan berjalan seiring dengan transparansi, akurasi, dan keberlanjutan sumber daya laut.
Editor Denun
