Sejarah menunjukkan bahwa perubahan rezim sering kali lebih dipicu dinamika internal ketimbang semata intervensi eksternal.
PELAKITA.ID – Syahidnya Ali Khamenei—akibat serangan Amerika Serikat dan Israel—mengguncang imajinasi geopolitik banyak orang.
Bukan semata karena sosoknya adalah Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran, tetapi karena ia berdiri di simpul ideologis dan strategis yang selama lebih dari tiga dekade membentuk arah politik Iran dan memantulkan gelombangnya ke seluruh Timur Tengah.
Dalam peta yang retak oleh perang proksi dan aliansi rapuh, satu figur sering kali lebih dari sekadar manusia; ia adalah simbol kontinuitas.
Sejak revolusi 1979 yang dipimpin Ruhollah Khomeini, konsep wilayat al-faqih menempatkan pemimpin tertinggi bukan hanya sebagai kepala negara, tetapi sebagai poros teologis-politik.
Jika poros itu goyah, pertanyaannya bukan hanya “siapa pengganti?”, melainkan “apa yang tersisa dari arsitektur kekuasaan?”
Timur Tengah bukan ruang hampa. Ia adalah mozaik kepentingan: Arab Saudi dengan kepemimpinan Sunni dan poros Teluknya; Suriah yang lama menjadi sekutu strategis Teheran; Lebanon dengan dinamika internalnya; Yordania dan Mesir yang menjaga keseimbangan regional; hingga Uni Emirat Arab dan Qatar yang memainkan diplomasi energi dan investasi global.
Dalam lanskap seperti itu, jatuhnya satu rezim tidak otomatis berarti dominasi tunggal pihak lain. Politik internasional bekerja lebih rumit daripada garis lurus konspirasi. Namun, rasa cemas sering kali lahir dari pengalaman sejarah: invasi, embargo, sanksi, dan perang yang menjadikan kawasan ini laboratorium konflik global.
Ketika nama Donald Trump disebut, orang mengingat kebijakan maximum pressure terhadap Iran, keluarnya Washington dari JCPOA, serta retorika keras yang mengentalkan polarisasi. Dalam ingatan kolektif sebagian umat, setiap eskalasi dipersepsi sebagai babak baru dari perebutan hegemoni.
etapi perlu kehati-hatian ilmiah. Narasi bahwa “satu kelompok menguasai dunia” menyederhanakan kenyataan yang kompleks dan berisiko menumbuhkan prasangka etnis maupun agama. Kekuasaan global hari ini tersebar pada jaringan negara, korporasi, lembaga multilateral, dan kepentingan ekonomi lintas ideologi.
Bahkan di dalam Israel sendiri terdapat spektrum politik yang beragam, sebagaimana di Amerika dan dunia Arab.
Bila Iran benar-benar mengalami pergantian rezim, implikasinya bisa berupa fragmentasi internal, reformasi gradual, atau konsolidasi baru—semuanya bergantung pada elite domestik, militer, ulama, serta tekanan rakyatnya sendiri.
Sejarah menunjukkan bahwa perubahan rezim sering kali lebih dipicu dinamika internal ketimbang semata intervensi eksternal.
Di tengah pusaran itu, Indonesia—sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar—tidak otomatis “terseret misi siapa pun”. Politik luar negeri bebas-aktif memberi ruang untuk menimbang, bukan terseret.
Kekuatan sebuah bangsa tidak diukur dari keberpihakannya pada blok tertentu, melainkan dari keteguhan menjaga kepentingan nasional dan kemanusiaan universal.
Kekhawatiran bahwa “Islam rapuh dan diadu domba” adalah cermin luka sejarah. Tetapi agama, dalam dimensi terdalamnya, tidak runtuh oleh jatuhnya satu rezim. Ia runtuh ketika akal sehat dipadamkan oleh amarah dan ketika solidaritas digantikan prasangka.
Geopolitik memang keras. Ia seperti gurun: panas, kering, dan penuh fatamorgana. Tetapi justru di gurun itulah oase kebijaksanaan dibutuhkan.
Bukan untuk menutup mata dari konflik, melainkan untuk melihatnya dengan jernih—bahwa dunia tidak sesederhana hitam dan putih, dan masa depan Timur Tengah tidak ditentukan oleh satu nama saja, melainkan oleh pergulatan panjang sejarah, rakyat, dan pilihan-pilihan politik yang masih terus bergerak.
_emes@132026
