Di ruang-ruang diskusi akademik dan di kanal-kanal birokrasi daerah, nama Prof. Dr. Alwi, M.Si dikenal sebagai sosok yang tekun merajut gagasan dan kenyataan pelayanan publik. Ia bukan hanya seorang Guru Besar Kebijakan Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, tetapi juga penjelajah panjang dunia administrasi publik—seorang ilmuwan yang memilih bekerja di antara teori dan denyut kehidupan masyarakat.
PELAKITA.ID – Lebih dari tiga dekade, ia mengabdikan diri pada pertanyaan yang sama: mengapa kebijakan publik yang baik di atas kertas sering kali tersendat di lapangan?
Dari pertanyaan itulah lahir perjalanan intelektual yang konsisten, mendalam, dan penuh keberanian untuk menembus batas-batas sektoral birokrasi.
Perjalanan akademiknya dimulai di kampus tempat ia kini mengabdi, Universitas Hasanuddin (1983–1988). Skripsinya tentang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Barru menunjukkan ketertarikannya yang awal pada tata kelola keuangan publik dan praktik administrasi di daerah.
Ia melanjutkan studi magister di Universitas Gadjah Mada (1994–1996). Di sana, ia meneliti tentang kader pembangunan desa dan motivasi birokrasi—sebuah tema yang sejak dini memperlihatkan kepeduliannya pada manusia di balik sistem.
Gelar doktor ia raih dari Universitas Padjadjaran (2003–2007). Disertasinya mengenai sistem jaringan antar organisasi dalam strategi pertumbuhan ekonomi daerah menjadi fondasi kuat bagi kepakaran yang kelak ia tekuni: pendekatan jaringan dalam kebijakan publik.
Sejak awal, arah pemikirannya jelas—kebijakan tidak pernah berdiri sendiri. Ia lahir, tumbuh, dan berhasil melalui relasi.
Merajut Jaringan, Menguatkan Tata Kelola
Dalam lanskap keilmuannya, Prof. Alwi melihat birokrasi bukan sekadar struktur hierarkis, melainkan simpul-simpul dalam jejaring yang saling bergantung. Ia mengembangkan dan memperkaya pendekatan policy network serta collaborative governance—gagasan bahwa kebijakan publik yang efektif membutuhkan kolaborasi lintas sektor: pemerintah, swasta, masyarakat sipil, hingga komunitas akar rumput.
Bidang kepakarannya meliputi Jaringan kebijakan publik, governance kolaboratif, akuntabilitas dan demokratisasi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan pengentasan lemiskinan, pengembangan kapasitas pemerintah daerah, hingga ketahanan pangan dan pengembangan komoditas.
Baginya, persoalan kemiskinan, ketahanan pangan, atau pemberdayaan pedagang kaki lima bukanlah persoalan teknis semata. Itu adalah wicked problems—persoalan kompleks yang hanya bisa diurai melalui dialog, kepercayaan, dan pertukaran sumber daya antar-aktor.
Sejak 1990-an, ia aktif memimpin dan terlibat dalam berbagai penelitian nasional.
Dari evaluasi pengembangan karier PNS, analisis jaringan pelayanan angkutan kota di Makassar, hingga model akuntabilitas kebijakan publik, benang merahnya tetap sama: memperkuat kapasitas dan integritas tata kelola.
Kiprahnya tidak berhenti di ruang seminar dan jurnal ilmiah. Ia terjun langsung mendampingi pemerintah daerah—dari restrukturisasi organisasi di berbagai kabupaten, penyusunan analisis jabatan dan beban kerja, hingga perumusan strategi penanggulangan kemiskinan dan roadmap inovasi daerah.
Dalam setiap keterlibatan itu, ia menjembatani teori dan praktik. Ia menunjukkan bahwa ilmu administrasi publik bukan sekadar konsep normatif, tetapi alat transformasi.
Suara Indonesia di Forum Dunia
Puluhan artikel ilmiah telah ia publikasikan, termasuk pada jurnal bereputasi internasional. Ia membicarakan tentang akuntabilitas, diskresi birokrasi level bawah, pemberdayaan masyarakat adat, hingga kolaborasi lintas sektor dalam ketahanan pangan.
Gagasannya ia bawa ke berbagai forum internasional—dari Boston dan London hingga Budapest, Freiburg, Barcelona, dan Roma. Di sana, ia menyuarakan pengalaman Indonesia, terutama dari Kawasan Timur, sebagai laboratorium hidup praktik governance di era desentralisasi.
Di jantung pemikirannya, terdapat satu keyakinan yang terus ia rawat: Kebijakan publik harus demokratis, akuntabel, dan berbasis jaringan kolaboratif.
Bagi Prof. Alwi, birokrasi modern tidak cukup hanya profesional dan efisien. Ia harus mampu membangun organizational trust—kepercayaan yang menjadi fondasi kerja sama.
Tanpa kepercayaan, jaringan hanyalah struktur kosong. Tanpa partisipasi, kebijakan kehilangan maknanya.
Ia percaya bahwa masa depan tata kelola publik Indonesia terletak pada kemampuan membangun kolaborasi lintas batas—batas organisasi, sektor, bahkan batas kepentingan.
Sebagai Guru Besar di Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Alwi, M.Si tidak hanya membangun reputasi akademik, tetapi juga menumbuhkan generasi baru pemikir dan praktisi kebijakan publik. Di ruang kuliah, ia menanamkan nalar kritis.
Di lapangan, ia menunjukkan integritas dan keberpihakan pada kepentingan publik.
Jejaknya tidak hanya tercatat dalam publikasi dan proyek penelitian, tetapi juga dalam kebijakan-kebijakan daerah yang lebih tertata, dalam birokrasi yang semakin adaptif, dan dalam komunitas yang makin diberdayakan.
Di antara teori dan kenyataan, Prof. Alwi memilih menjadi jembatan menuju pelayanan publik yang efektif. Dari jembatan itulah, perubahan perlahan menemukan jalannya.
Referensi dari sini.
Redaksi