- Negara yang maju adalah negara yang para pengambil kebijakannya mampu merumuskan dan menjalankan kebijakan yang efektif dalam memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan persoalan masyarakat. Oleh karena itu, kualitas negara sangat ditentukan oleh kualitas para aktor atau penentu kebijakan.
- Artikel ini adalah catatan setelah pertemuan awal mata kuliah Kebijakan Publik dalam Era Pembangunan yang dihantar oleh Guru Besar Kebijakan Publik Unhas, Prof Dr Alwi, M.Si.
- Kesimpulan pertama, kebijakan publik bukanlah sekadar aturan. Kesalahpahaman yang sering muncul adalah menganggap kebijakan identik dengan peraturan. Padahal, kebijakan publik adalah langkah atau upaya sistematis yang dilakukan pemerintah atau negara untuk mencapai dua tujuan utama: menyelesaikan masalah publik dan memenuhi kebutuhan publik.
PELAKITA.ID – Dalam kebijakan memang terdapat unsur pengaturan, tetapi kebijakan tidak semata-mata aturan. Dengan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa maju-mundurnya suatu negara atau daerah sangat bergantung pada kualitas kebijakan publiknya.
Negara yang maju adalah negara yang para pengambil kebijakannya mampu merumuskan dan menjalankan kebijakan yang efektif dalam memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan persoalan masyarakat.
Oleh karena itu, kualitas negara sangat ditentukan oleh kualitas para aktor atau penentu kebijakan.
Dalam proses kebijakan publik, tahap awal adalah formulasi kebijakan. Proses ini dimulai dari identifikasi masalah publik, yang berbeda dengan masalah pribadi atau semata-mata masalah pemerintah.
Mengidentifikasi masalah publik bukanlah hal sederhana. Dalam literatur kebijakan dikenal istilah wicked problem, yaitu masalah yang sangat kompleks, melibatkan berbagai kepentingan yang sering kali saling berkompetisi bahkan bertentangan.
Publik tidak homogen; setiap kelompok memiliki kepentingan yang berbeda. Dalam kondisi kepentingan yang bertolak belakang, pengambil kebijakan tidak bisa hanya mengakomodasi satu pihak dan mengabaikan pihak lain.
Contoh konkret adalah kebijakan kenaikan harga BBM. Kebijakan ini memunculkan kelompok yang pro dan kontra.
Negara tidak dapat meminta pihak yang tidak setuju untuk “keluar” dari sistem; semua tetap warga negara yang sah. Di sinilah kompleksitas kebijakan publik tampak nyata.
Dalam kajian kebijakan, dikenal beberapa jenis kebijakan berdasarkan alokasi sumber daya. Kebijakan substantif adalah kebijakan yang disertai alokasi sumber daya publik yang besar, sehingga perlu dievaluasi dampaknya terhadap kelompok sasaran.
Sebaliknya, kebijakan regulatif lebih menekankan pada pengaturan tanpa alokasi sumber daya yang signifikan. Setiap kebijakan yang mengalokasikan anggaran besar harus dievaluasi efektivitas dan dampaknya agar tidak menjadi pemborosan sumber daya.
Perkembangan Studi Kebijakan hingga Evaluasi Kebijakan
Ke depan, perlu juga membahas perkembangan studi kebijakan publik, hubungan antara pengambilan keputusan dan kebijakan publik, serta berbagai model perumusan kebijakan.
Dalam teori pengambilan keputusan ditegaskan bahwa tidak ada keputusan tanpa alternatif.
Dengan demikian, pengambil kebijakan pada dasarnya adalah penilai alternatif kebijakan. Mereka harus mampu mengidentifikasi masalah, merumuskan berbagai opsi kebijakan, lalu memilih alternatif terbaik.
Beberapa model kebijakan yang akan didiskusikan antara lain model kelompok, model rasional, dan model garbage can (sering disebut model tong sampah). Selain itu, akan dibahas pula konsep agenda setting, yaitu proses bagaimana suatu masalah publik masuk ke dalam agenda kebijakan.
Tidak semua masalah otomatis dibahas; hanya masalah yang berhasil diagendakan yang akan diproses lebih lanjut. Agenda setting sangat sarat dengan muatan politik dan kepentingan kekuasaan.
Setelah masalah diformulasikan dan masuk dalam agenda, lahirlah legitimasi kebijakan, yang kemudian diimplementasikan. Namun implementasi tidak sesederhana yang dibayangkan. Implementasi sangat bergantung pada sistem birokrasi sebagai pelaksana kebijakan.
Birokrasi dipengaruhi oleh struktur, budaya, kepemimpinan, dan kepentingan, sehingga kebijakan yang baik di atas kertas belum tentu berjalan optimal di lapangan.
Tahap akhir adalah evaluasi kebijakan. Mengingat kebijakan publik sering kali melibatkan alokasi sumber daya yang besar, evaluasi menjadi sangat penting untuk menilai apakah kebijakan tersebut efektif, adil, dan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan publik pada dasarnya adalah alokasi nilai—misalnya nilai keadilan dalam kebijakan pengentasan kemiskinan. Dalam konteks tertentu, nilai yang dikejar bukan efisiensi semata, melainkan keadilan sosial.
Dalam sesi diskusi, salah satu mahasiswa berbagi pengalaman terkait kebijakan penataan ruang jalan di tingkat daerah. Ia mengamati bahwa kebijakan yang dirumuskan di tingkat pemerintah kota tidak selalu berjalan mulus saat diimplementasikan di tingkat kelurahan.
Perbedaan kepentingan, lemahnya penegakan hukum, serta praktik-praktik tidak resmi di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara perumusan dan implementasi kebijakan.
Pengalaman tersebut memperkuat pemahaman bahwa kebijakan publik sarat dengan dinamika kepentingan, kompetisi, dan kompleksitas sosial.
Sebagai penutup, dosen kembali menegaskan bahwa mata kuliah ini bersifat diskursif. Mahasiswa diharapkan aktif membaca referensi yang telah disiapkan dan terlibat dalam pembahasan kritis pada setiap pertemuan.
Diskusi kelak, akan mencakup seluruh siklus kebijakan: mulai dari agenda setting, formulasi, legitimasi, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu memahami kebijakan publik secara komprehensif, baik secara teoretis maupun dalam praktik empirisnya.