Lembaga Maritim Nusantara (LEMSA) Bersama Para Pihak Dorong Model Pengawasan Laut Kolaboratif di Banggai Laut

  • Whatsapp
LEMSA menggelar Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Pengawasan Berbasis Masyarakat Desa sebagai bagian dari Program Kemitraan Wallacea Burung Indonesia Tahun 2025. FGD yang berlangsung selama satu hari penuh pada Selasa, 17 Februari 2026, bertempat di Hotel Banggai Laut ini dirancang untuk merumuskan strategi serta model pengawasan bersama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di perairan Banggai Laut.

PELAKITA.ID — Tantangan pengelolaan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kepulauan menuntut pendekatan yang kolaboratif serta bertumpu pada kekuatan lokal.

Menjawab kebutuhan tersebut, LEMSA menggelar Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Pengawasan Berbasis Masyarakat Desa sebagai bagian dari Program Kemitraan Wallacea Burung Indonesia Tahun 2025.

FGD yang berlangsung selama satu hari penuh pada Selasa, 17 Februari 2026, bertempat di Hotel Banggai Laut ini dirancang untuk merumuskan strategi serta model pengawasan bersama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di perairan Banggai Laut.

Melalui sesi berbagi pembelajaran, para peserta memaparkan perspektif dan praktik pengawasan yang selama ini telah dijalankan.

PSDKP DKP Provinsi Sulawesi Tengah menekankan pentingnya penguatan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) sebagai mitra strategis negara di lapangan.

PSDKP DKP Provinsi Sulawesi Tengah menekankan pentingnya penguatan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) sebagai mitra strategis negara di lapangan.

Sementara itu, PSDKP Pangkalan Bitung Satker Banggai Kepulauan–Banggai Laut memaparkan strategi pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan, serta UPT Pelabuhan Perikanan dan KKP3K Wilayah VI Mato yang membahas upaya perlindungan ekosistem dan biota laut yang dilindungi.

Dalam paparannya, LEMSA menegaskan bahwa praktik pengawasan berbasis masyarakat yang telah berjalan di Desa Monsongan menunjukkan hasil positif dan berpotensi menjadi model yang direplikasi di desa-desa pesisir lain di Banggai Laut.

Puncak kegiatan ditandai dengan perumusan rencana aksi bersama yang memuat langkah-langkah konkret perlindungan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Dalam paparannya, LEMSA melalui Ramlan Jamal, menegaskan bahwa praktik pengawasan berbasis masyarakat yang telah berjalan di Desa Monsongan menunjukkan hasil positif dan berpotensi menjadi model yang direplikasi di desa-desa pesisir lain di Banggai Laut.

Rencana aksi tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara kesepakatan bersama sebagai bentuk komitmen lintas pihak.

Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Dinas Perikanan Banggai Laut yang mewakili Kepala Dinas, serta dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, PSDKP, UPT Pelabuhan Perikanan dan KKP3K Wilayah VI Mato, Satpolairud, penyuluh perikanan, organisasi masyarakat sipil, serta perwakilan desa dan nelayan dari Monsongan, Gonggong, Tolokibit, dan Matanga.

Melalui forum ini, LEMSA berharap model pengawasan laut yang kolaboratif dan berbasis masyarakat dapat menjadi fondasi kuat bagi perlindungan ekosistem laut Banggai Laut secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran masyarakat pesisir sebagai garda terdepan penjaga laut.

(MS)