Mencintai tanaman, mencintai proses hidup. Pendekatan ini berbeda dari pendekatan lama yang selalu berbicara tentang ekonomi kota dan produksi semata. Padahal di dalamnya ada dimensi spiritual: rasa syukur, kesabaran, dan kebahagiaan sederhana ketika melihat tanaman tumbuh.
PELAKITA.ID – Banyaknya lahan-lahan nganggur di perkotaan membuat saya berpikir: mengapa tidak kita manfaatkan sebagai ruang perjumpaan sosial? Dari situ lahir gagasan yang saya sebut “sayur silaturahmi”.
Jika tetangga menanam cabai, saya menanam tomat. Alangkah indahnya jika kami saling bertukar—dia memberi saya cabai, saya memberi tomat, lalu hasilnya juga bisa dibagikan kepada orang tua atau kakek-nenek.
Bukan sekadar menanam sayur, tetapi menanam hubungan. Dari pemikiran itulah kemudian lahir program Sulsel Sehat Cerdas, yang saya jalankan bersama Prof. Alimin Maidin.
Pada masa itu, kami cukup intens tampil di media membahas Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan menjadi bagian dari kelompok kerja yang menyusun rancangan peraturan gubernur tentang KTR.
Pengalaman itu berangkat dari latar belakang saya di pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri di Jakarta, yang kemudian saya bawa dan kembangkan di Sulawesi Selatan. Gagasan ini terus bergerak dan berlanjut.
Saat ini, bersama teman-teman, kami juga menginisiasi kegiatan pertanian di Lapas Kelas I Makassar. Namun pendekatannya bukan semata-mata soal bertani.
Intinya adalah kesehatan—kesehatan mental dan sosial—melalui relasi manusia dengan tanah, tanaman, dan proses tumbuh itu sendiri.
Mereka belajar bergaul dengan tanah, dengan tanaman, dengan kehidupan. Ini bukan pendekatan ekonomi semata, karena nilai ekonominya justru relatif kecil. Yang utama adalah pendekatan sosial, psikologis, dan bahkan spiritual. Melalui sayur-sayuran itu, modal sosial tumbuh.
Orang belajar bertetangga dengan baik, membangun kepercayaan, dan saling memberi. Secara hitung-hitungan ekonomi, jika ribuan rumah tangga di Makassar melakukan ini—terutama di tengah harga cabai yang tinggi—dampaknya tetap signifikan. Namun sekali lagi, yang paling menarik bukan hasil panennya, melainkan pertukaran dan relasi yang terbangun.
Program ini sudah saya lakukan di beberapa kabupaten. Bahkan di salah satu kabupaten, kami mewajibkan seluruh pegawai untuk menanam sayur di rumah masing-masing, termasuk dengan sistem hidroponik. Bukan karena sayurnya, tetapi karena proses saling menukar hasil tanamannya.
Di situlah nilai sosialnya. Dampak lain yang sangat kuat terlihat pada anak-anak. Anak-anak yang belajar menanam cabai atau tomat di rumah mulai menyentuh tanah, mengamati proses tumbuh, melihat bunga yang indah, lalu memetiknya dengan bangga.
Ada anak yang membungkus bunga atau hasil tanamannya dan membawanya ke sekolah untuk diberikan kepada gurunya. Terjadi relasi baru: antara rumah dan sekolah, antara orang tua dan anak.
Aktivitas ini terbukti mengurangi stres kehidupan kota. Anak dan orang tua sama-sama menikmati proses perubahan: dari benih tak berbentuk menjadi buah merah bernama tomat. Pada masa itu kami menyebutnya “one day no HP”—satu hari tanpa gawai, diganti dengan bergaul bersama sayuran.
Mencintai tanaman, mencintai proses hidup. Pendekatan ini berbeda dari pendekatan lama yang selalu berbicara tentang ekonomi kota dan produksi semata. Padahal di dalamnya ada dimensi spiritual: rasa syukur, kesabaran, dan kebahagiaan sederhana ketika melihat tanaman tumbuh.
Bayangkan seorang anak yang menanam tomat, lalu di sekolah diapresiasi gurunya: “Kamu yang menanam tomat ini?” Anak itu kemudian diminta bercerita kepada teman-temannya.
Dari situ muncul kesadaran ekologis, kesadaran bernapas kota, dan kebanggaan yang membentuk karakter. Inilah yang saya sebut sebagai perubahan paradigma.
Paradigma ini juga relevan ketika kita bicara soal sampah. Sampah masih dipandang semata sebagai masalah, padahal seharusnya sudah masuk ke paradigma baru: bukan lagi masalah, tetapi bagian dari sistem yang bisa dikelola.
Apalagi kini kita dihadapkan pada persoalan besar seperti limbah dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum sepenuhnya dipikirkan dari sisi lingkungan.
Dalam konteks buku ini, isu sistem pangan dan kesehatan menjadi sangat penting. Kota seperti Makassar, misalnya, sangat bergantung pada pasokan pangan dari luar—sekitar 80 persen.
Ketika program besar seperti MBG masuk sebagai “pemain baru” dan menyerap ayam, sayur, dan bahan pangan dalam jumlah besar tanpa jalur produksi sendiri, potensi inflasi menjadi nyata.
Harga bisa naik, akses masyarakat terhadap pangan berkualitas bisa menurun, dan kota justru terancam krisis pangan sehat.
Jika semua diserap oleh MBG, masyarakat bisa saja hanya mendapat “sisa”. Dari sisi kesehatan, ini berbahaya karena kita tidak lagi menemukan makanan yang baik dan beragam.
Karena itu, sistem pangan harus dilihat sebagai satu kesatuan dengan sistem kesehatan. Berbicara tentang kesehatan, saya juga ingin menyoroti kembali fungsi Puskesmas.
Secara filosofis, Pusat Kesehatan Masyarakat seharusnya melayani orang sehat agar tetap sehat, bukan hanya orang sakit. Idealnya, 80 persen aktivitas Puskesmas adalah pencegahan dan promosi kesehatan, sehingga rumah sakit benar-benar menjadi tempat bagi mereka yang sudah sakit.
Saya pernah mengalami langsung sulitnya pelayanan kesehatan di kampung-kampung karena keterbatasan tenaga medis. Dari situ lahir pendekatan kolaboratif, termasuk melibatkan peran-peran lokal yang didampingi tenaga kesehatan secara teknis.
Revitalisasi Puskesmas tidak hanya soal fasilitas, tetapi soal fungsi dan orientasi. Indikator kesehatan seharusnya menjadi bagian dari indikator kinerja ketua RT dan RW: apakah lingkungannya sehat, apakah warganya aktif, apakah akses kesehatan berjalan baik.
Dengan begitu, Puskesmas menjadi pusat kehidupan sosial-kesehatan, bukan sekadar tempat berobat. Saya sering mempertanyakan paradigma kita hari ini: apakah Puskesmas dan rumah sakit dianggap berhasil justru ketika banyak orang datang dalam keadaan sakit?
Logika saya justru sebaliknya—semakin sedikit orang yang sakit parah, semakin baik kinerja sistem kesehatan kita. Isu lain yang tak kalah penting adalah hubungan antara MBG dan kesehatan lingkungan. Limbah makanan, bau selokan, dan pencemaran lingkungan mulai dikeluhkan.
Niat MBG sangat baik, tetapi persoalannya kembali pada manajemen dan paradigma. Selama kita masih melihat MBG hanya sebagai urusan dapur dan perut anak-anak, kita kehilangan dimensi kedaulatan gizi dan keberlanjutan lingkungan.
Di Lapas, misalnya, kami mengembangkan integrated urban farming: ada sayur, maggot, ayam, dan sistem terpadu lainnya.
Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi sebagai proses penyadaran bagi warga binaan—mengelola stres, belajar sabar, dan membangun relasi dengan kehidupan melalui tanaman.
Pendekatan harus diubah. Bukan semata-mata pemenuhan kebutuhan, tetapi proses pembentukan kesadaran.
Semua ini kembali pada satu hal: bagaimana kita memfungsikan kembali sistem kesehatan, pangan, dan lingkungan secara utuh, manusiawi, dan berkelanjutan.
___
Penulis, Muliadi Saleh, pegiat literasi dan motivator peruhahan
dipaparkan saat mengikuti ‘Ngopi Bareng Judy Rahardjo dan Sudirman Nasir: Probelmatika Kesehatan Warga Urban, dari Data, Kebijakan dan Catatan Warga yang digelar Pelakita.ID dan FKM Universitas Hasanuddin, Red Corner, 15 Februari 2026