Dalam pertemuan bilateral itu, isu maritim menjadi agenda utama. Presiden Prabowo menekankan pentingnya membangun kemitraan yang mampu memperkuat industri perkapalan nasional, meningkatkan ketahanan pangan laut, serta membuka peluang kerja luas bagi masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah pesisir.
PELAKITA.ID – Hubungan Indonesia dan Inggris memasuki babak baru yang strategis. Presiden Prabowo Subianto berhasil mengamankan komitmen investasi maritim senilai £4 miliar atau sekitar Rp90 triliun dalam kunjungan resminya ke London pada akhir Januari 2026.
Kesepakatan yang dicapai melalui pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer ini menjadi tonggak penting dalam penguatan kerja sama bilateral, khususnya di sektor maritim, industri galangan kapal, dan penciptaan lapangan kerja skala besar.
Kesepakatan tersebut menandai perluasan signifikan hubungan strategis Indonesia–Inggris, tidak hanya sebagai mitra dagang, tetapi juga sebagai rekan pembangunan jangka panjang di kawasan Indo-Pasifik.
Presiden Prabowo tiba di London pada 19 Januari 2026 dalam rangka kunjungan kerja yang bertujuan mempererat kerja sama lintas sektor, mulai dari pembangunan maritim, pendidikan, hingga diplomasi lingkungan.
Selama kunjungan tersebut, Presiden Prabowo menggelar pertemuan tingkat tinggi dengan Perdana Menteri Keir Starmer di 10 Downing Street, serta melakukan audiensi dengan Raja Charles III di Lancaster House.
Dalam pertemuan bilateral itu, isu maritim menjadi agenda utama. Presiden Prabowo menekankan pentingnya membangun kemitraan yang mampu memperkuat industri perkapalan nasional, meningkatkan ketahanan pangan laut, serta membuka peluang kerja luas bagi masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah pesisir.
Maritime Partnership Programme (MPP)
Inti dari kerja sama ini adalah Maritime Partnership Programme (MPP), sebuah inisiatif bilateral senilai £4 miliar yang melibatkan galangan kapal Indonesia dan perusahaan rekayasa asal Inggris, Babcock International.
Melalui program ini, lebih dari 1.500 kapal perikanan direncanakan akan dibangun dan dirakit di Indonesia dengan dukungan teknologi dan keahlian dari Inggris.
Pendekatan ini menandai perubahan besar dari pola lama pengadaan kapal yang selama ini banyak bergantung pada impor. Kini, proses produksi akan berlangsung di dalam negeri, dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia.
Selain memperkuat industri galangan kapal nasional, skema ini juga mendorong alih teknologi dan peningkatan kapasitas industri maritim Indonesia secara berkelanjutan.
Tak hanya kapal perikanan, MPP juga mencakup elemen strategis lain, termasuk lisensi pembangunan frigat Arrowhead 140. Kapal perang ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan laut Indonesia dan memperluas cakupan kerja sama maritim ke sektor keamanan dan pertahanan.
Dampak Ekonomi: Lapangan Kerja dan Pertumbuhan
Salah satu dampak paling nyata dari kemitraan maritim ini adalah potensi penciptaan lapangan kerja dalam skala besar.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebutkan bahwa pembangunan dan perakitan 1.582 kapal perikanan diperkirakan dapat menyerap hingga 600.000 tenaga kerja Indonesia. Rinciannya meliputi sekitar 30.000 awak kapal, 400.000 pekerja produksi dan perakitan, serta 170.000 tenaga kerja tambahan dari efek berganda di sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, dan industri bahan baku.
Skala dampak ini menempatkan MPP bukan sekadar sebagai proyek industri, melainkan sebagai inisiatif sosial-ekonomi nasional. Pemerintah berharap program ini mampu mengintegrasikan masyarakat pesisir ke dalam ekonomi maritim formal, menghidupkan kembali desa-desa nelayan, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat ekosistem pangan berbasis laut—sejalan dengan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.
Di luar manfaat ekonomi, kerja sama maritim Indonesia–Inggris juga memiliki implikasi strategis yang penting.
Dengan membangun kemampuan produksi kapal dan infrastruktur maritim di dalam negeri, Indonesia memperkuat kedaulatan maritimnya, sebuah hal krusial mengingat sekitar tiga perempat wilayah Indonesia adalah lautan.
MPP mencakup kerja sama peningkatan kemampuan pertahanan laut, pengawasan wilayah pesisir, serta interoperabilitas dengan angkatan laut negara mitra. Langkah ini sejalan dengan kepentingan bersama Indonesia dan Inggris dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan Indo-Pasifik.
Bagi Inggris, kemitraan ini juga memberikan manfaat domestik. Galangan kapal dan industri maritim di wilayah Rosyth, Bristol, dan Devonport diproyeksikan memperoleh pesanan dan peluang pertukaran keahlian, sekaligus memperkuat ekspor teknologi dan keterampilan maritim Inggris.
Kerja Sama Pendidikan dan Inovasi
Selain sektor perkapalan, kunjungan Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya kerja sama di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia menjajaki kolaborasi dengan sejumlah universitas terkemuka Inggris, termasuk anggota Russell Group, untuk meningkatkan akses pendidikan sains, teknologi, dan kedokteran bagi generasi muda Indonesia.
Dimensi pendidikan ini mencerminkan visi jangka panjang kedua negara dalam menyiapkan tenaga kerja masa depan yang mampu menopang pertumbuhan industri maritim dan inovasi teknologi.
Presiden Prabowo menyebut kemitraan maritim dengan Inggris sebagai kerja sama yang “sangat penting dan strategis” bagi masa depan ekonomi kelautan Indonesia. Menurutnya, kesepakatan ini tidak hanya akan memodernisasi armada nasional, tetapi juga memberdayakan nelayan dan masyarakat pesisir melalui peluang ekonomi yang berkelanjutan dan terukur.
Kemitraan maritim Indonesia–Inggris menjadi simbol menguatnya hubungan strategis kedua negara. Dengan investasi besar, penciptaan lapangan kerja, dan alih teknologi sebagai pilar utama, kerja sama ini berpotensi mentransformasi industri maritim Indonesia sekaligus memperkokoh kepentingan ekonomi dan keamanan bersama di kawasan Indo-Pasifik.
Ke depan, perhatian publik akan tertuju pada kecepatan realisasi pembangunan kapal, pertumbuhan klaster galangan kapal nasional, serta perluasan kerja sama bilateral lanjutan yang dibangun di atas fondasi kemitraan maritim ini.
