PELAKITA.ID – Suasana kebatinan bangsa hari-hari ini berada dalam fase yang tidak sederhana. Ruang publik kita tengah dipenuhi oleh pergulatan pemikiran yang keras, emosional, dan sering kali saling meniadakan.
Inilah yang bisa disebut sebagai perang narasi—sebuah kondisi ketika kebenaran tidak lagi dicari, tetapi diperebutkan untuk dimenangkan.
Di satu sisi, kita menyaksikan penggunaan buzzer dan mesin propaganda yang berusaha memaksakan interpretasi bahwa seluruh program pemerintah adalah “sukses tanpa cela”.
Kritik dianggap ancaman, perbedaan pandangan diperlakukan sebagai pembangkangan, dan ruang dialog menyempit oleh sikap defensif yang berlebihan.
Di sisi lain, muncul gelombang cancel culture yang tak kalah agresif, yang memaksakan narasi sebaliknya: bahwa hampir semua kebijakan pemerintah adalah “gagal”, “ngawur”, dan “ugal-ugalan”, bahkan sebelum sempat diuji secara jujur dan terbuka.
Akibatnya, objektivitas seolah kehilangan tempat berpijak. Ia mati di tengah-tengah, terhimpit oleh dua ekstrem yang sama-sama merasa paling benar.
Bangsa ini perlahan kehilangan kemampuan untuk mengatakan sesuatu yang sederhana namun penting: bahwa sebuah program pemerintah bisa saja baik dan layak didukung, namun tetap menyimpan kekurangan yang perlu dikritik dan diperbaiki.
Dalam situasi seperti ini, pemerintah sejatinya perlu melakukan refleksi mendalam. Sikap defensif yang berlebihan, apalagi disertai intimidasi terhadap warga atau pembungkaman kritik, justru memperbesar jurang ketidakpercayaan.
Kritik bukanlah ancaman bagi kekuasaan, melainkan prasyarat bagi tata kelola yang sehat. Pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang berani mendengar, bukan yang sibuk membantah.
Namun tanggung jawab tidak hanya berada di pundak pemerintah. Warga negara pun memiliki kewajiban moral untuk keluar dari jebakan epistemic closure—kebutaan pengetahuan yang membuat seseorang hanya mau menerima informasi yang menguatkan kebenciannya sendiri.
Warga yang kritis bukanlah warga yang menolak semua data baik, melainkan mereka yang mampu mengakui capaian positif sekaligus berani mengkritik kebijakan yang memang bermasalah.
Kita harus jujur mengakui bahwa merasa benar sendiri adalah penyakit utama yang membuat ruang dialog macet total. Ketika setiap pihak hanya ingin menang, bukan memahami, maka yang lahir bukan demokrasi deliberatif, melainkan kebisingan tanpa arah.
Lebih mengkhawatirkan lagi adalah munculnya pandangan sebagian kelompok yang secara terbuka anti-pemerintah hingga pada titik ekstrem: lebih rela melihat negara kacau dan hancur demi membuktikan bahwa prediksi mereka benar, ketimbang menerima kenyataan bahwa negara bisa maju di bawah kepemimpinan yang tidak mereka sukai.
Prestasi ditolak bukan karena tidak ada, tetapi karena diakui berarti dianggap memvalidasi pemerintah yang dibenci.
Di titik inilah kebencian personal terhadap pemimpin menjadi racun bagi akal sehat kolektif. Kebencian semacam ini menutup mata terhadap kemajuan bangsa dan menggerus kejujuran intelektual.
Padahal, pemimpin—siapa pun dia—adalah manusia biasa: bisa bekerja dengan baik, sekaligus bisa melakukan kesalahan. Mengakui capaian tidak sama dengan menutup mata terhadap kekeliruan.
Fakta objektif tetaplah berbicara. Dalam periode ini, kinerja pemerintah menunjukkan sejumlah capaian penting: upaya menuju swasembada pangan, stabilitas Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), serta berbagai program yang langsung menyasar kebutuhan rakyat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, hingga program cek kesehatan gratis yang telah menjangkau jutaan warga Indonesia. Capaian-capaian ini nyata dan berdampak, meski tentu tidak imun dari kritik dan kebutuhan penyempurnaan.
Perang narasi hanya akan berakhir jika kita kembali pada satu kesepakatan dasar: kejujuran publik. Kejujuran untuk mengakui yang baik tanpa rasa takut, dan keberanian untuk mengkritik yang salah tanpa niat menjatuhkan.
Pemerintah yang terbuka dan warga yang dewasa adalah fondasi utama agar demokrasi tidak berubah menjadi arena saling meniadakan.
Bangsa ini tidak sedang kekurangan pendapat, tetapi kekurangan kebijaksanaan dalam menyikapinya. Sudah saatnya kita berhenti bertempur demi narasi, dan mulai bekerja bersama demi kebenaran.