Pembangunan kota tidak cukup hanya mengandalkan investasi fisik; ia menuntut kepemimpinan yang mampu mengelola manusia dan sumber daya secara berimbang dan berkeadaban.
Dr Adi Suryadi Culla, Akademisi Fisip Unhas
PELAKITA.ID – Refleksi Akhir Tahun Pemerintah Kota Makassar 2025 menjadi momentum penting untuk membaca arah dan kualitas kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham.
Dalam forum ini, evaluasi kinerja tidak semata diletakkan pada capaian angka dan proyek, tetapi juga pada orientasi nilai yang melandasi pembangunan kota.
Dosen Pascasarjana Ilmu Politik dan Hubungan Internasional FISIP Universitas Hasanuddin, Dr. Adi Suryadi Culla, menilai bahwa kepemimpinan Munafri–Aliyah memperlihatkan pergeseran paradigma pembangunan kota.
Menurutnya, Makassar mulai dibangun tidak hanya sebagai ruang fisik, tetapi sebagai ruang hidup manusia yang sarat dengan relasi sosial, pengalaman, dan kebutuhan warga.
Kota sebagai Civitas dan Urbs
Dalam paparannya, Adi menguraikan konsep kota sebagai dua entitas yang tak terpisahkan: civitas dan urbs. Civitas merujuk pada kota sebagai komunitas manusia dengan dinamika sosial, budaya, dan moralnya. Sementara urbs adalah kota sebagai bentuk fisik—jalan, bangunan, infrastruktur, dan tata ruang.
Sejarah menunjukkan, kata Adi, bahwa kota dapat tumbuh dan maju, tetapi juga bisa runtuh dan mati. Ada kota yang hilang karena bencana alam, ada pula yang hancur akibat kegagalan tata kelola dan dekadensi moral.
Karena itu, pembangunan kota tidak cukup hanya mengandalkan investasi fisik; ia menuntut kepemimpinan yang mampu mengelola manusia dan sumber daya secara berimbang dan berkeadaban.
Tiga Dimensi Pembangunan Kota
Adi menekankan bahwa pembangunan kota ideal setidaknya harus dilihat dari tiga dimensi utama. Pertama, dimensi praktis-spasial yang berkaitan dengan pengaturan ruang dan tata kota.
Kedua, dimensi representasi ruang, yakni kebijakan dan perencanaan yang dirumuskan oleh pemerintah.
Ketiga, dimensi ruang representasional, yaitu bagaimana masyarakat mengalami kota dalam kehidupan sehari-hari—apakah mereka merasa didengar, dilibatkan, dan dilindungi.
Dimensi ketiga inilah yang menurut Adi paling menentukan kualitas sebuah kota. Ia menilai, dalam kepemimpinan Munafri–Aliyah, dimensi ini mulai mendapatkan tempat yang lebih serius. Pembangunan tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi berusaha hadir dalam pengalaman nyata warga.
Kepemimpinan yang Turun Mendengar
Salah satu indikator penting dari pendekatan tersebut, menurut Adi, adalah kebiasaan Wali Kota Munafri Arifuddin yang aktif turun langsung ke lapangan.
Kehadiran pemimpin di tengah masyarakat untuk mendengar keluhan dan aspirasi warga dinilai bukan sekadar simbol, melainkan praktik kepemimpinan yang berbasis empati.
Dalam pandangan Adi, tata kelola pemerintahan yang baik tidak cukup dijalankan dari balik meja birokrasi. Ia harus dirasakan langsung oleh warga, melalui komunikasi dua arah dan keberanian pemimpin untuk menyentuh persoalan di tingkat tapak.
Demokrasi Partisipatif dari Akar Rumput
Adi juga menyoroti kebijakan pemilihan RT dan RW secara langsung oleh warga sebagai terobosan penting.
Menurutnya, kebijakan ini memperkuat demokrasi partisipatif dari level paling dasar, sekaligus membangun rasa memiliki dan tanggung jawab sosial di tengah masyarakat.
Ketika pemimpin lingkungan dipilih langsung, kontrol sosial menjadi lebih kuat dan partisipasi tumbuh secara alami. Bagi Adi, ini bukan sekadar penguatan sistem pemerintahan, melainkan proses membangun manusia sebagai subjek utama pembangunan—sesuatu yang kerap terabaikan dalam pendekatan pembangunan yang terlalu teknokratis.
Pendidikan sebagai Pilar Kemanusiaan
Selain tata kelola, Adi mengapresiasi capaian Pemerintah Kota Makassar di sektor pendidikan. Kebijakan pendidikan gratis untuk jenjang SD dan SMP dinilainya sebagai langkah strategis dalam memenuhi hak dasar warga.
Lebih dari itu, keterlibatan dunia industri dalam mendukung program pendidikan menunjukkan inovasi dalam membangun kolaborasi di luar skema anggaran formal.
Bagi Adi, pendidikan adalah hak asasi manusia dan fondasi utama pembangunan jangka panjang. Kebijakan ini kembali menegaskan bahwa arah pembangunan Makassar di bawah kepemimpinan Munafri–Aliyah tidak semata mengejar pertumbuhan, tetapi juga keadilan sosial.
Optimisme terhadap Arah Kepemimpinan
Menutup paparannya, Dr. Adi Suryadi Culla menyampaikan optimisme terhadap arah kepemimpinan Munafri–Aliyah.
Ia melihat adanya kematangan dalam pengambilan kebijakan, keberanian menghadapi risiko, serta konsistensi dalam menempatkan masyarakat sebagai pusat pembangunan.
Menurutnya, kepemimpinan yang berpihak pada suara warga akan melahirkan kota yang lebih hidup, berdaya, dan beradab. Dengan pendekatan tersebut, Makassar dinilai memiliki modal sosial dan moral yang kuat untuk menatap masa depan sebagai kota yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga manusiawi.
