Energi terbarukan bukan hanya solusi teknis, tetapi juga fondasi bagi keadilan ekonomi. Banyak pembudidaya kecil terjebak dalam biaya operasional yang tinggi karena ketergantungan pada bahan bakar. Jika transisi energi kita dorong dengan serius, maka kita bisa menciptakan lompatan produktivitas yang merata,
Cahyadi Rasyid, Asdep Pengembangan Perikanan Budidaya, Kemenko Pangan
PELAKITA.ID – Industri budi daya udang tengah memasuki fase penting dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan daya saing ekonomi biru Indonesia.
Dengan kontribusinya sebagai sumber protein hewani berkelanjutan dan penyumbang devisa terbesar sektor perikanan, subsektor ini menjadi fokus utama pemerintah dalam mewujudkan agenda swasembada pangan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029.
Untuk memperkuat arah transformasi tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, serta Konservasi Indonesia menggelar Lokakarya Nasional dan Peluncuran Tim Pelaksana Budi Daya Udang Berkelanjutan di Banyuwangi pada 10 Desember 2025.
Tantangan Industri Udang
Data KKP menunjukkan produksi udang nasional terus meningkat stabil dalam lima tahun terakhir—dari 863.118 ton pada tahun 2019 menjadi 941.646 ton pada 2023—meski pertumbuhannya masih berada pada kisaran 1,37% per tahun.
Di balik capaian tersebut, industri udang nasional terus menghadapi tantangan kompleks. Serangan penyakit yang semakin sering, penurunan kualitas lingkungan, dan inefisiensi pengelolaan kawasan masih menjadi masalah teknis utama.
Sementara itu, tantangan non-teknis turut memperumit keadaan, mulai dari sulitnya akses pembiayaan murah, rumitnya birokrasi perizinan, hingga dinamika sosial-politik di lapangan seperti resistensi masyarakat dan konflik ruang.
Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budi Daya Kemenko Pangan, Cahyadi Rasyid, menegaskan bahwa ekosistem kebijakan untuk sektor udang saat ini perlu diperkuat agar mampu merespons tantangan yang terus berkembang.
“Transformasi budi daya udang tidak bisa lagi dilakukan secara sektoral. Kita membutuhkan lompatan pendekatan—yang menggabungkan sains, teknologi, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Inilah saatnya membangun tata kelola yang lebih kolaboratif, lebih adaptif, dan benar-benar berpihak pada keberlanjutan,” ujarnya.
“Lokakarya Nasional yang digelar di Banyuwangi ini akan dapat berkontribusi pada transformasi tata kelola udang berkelanjutan. kami mengapresiasi Pemerintah Daerah yang telah mengalokasikan sumber daya untuk bersama mengakselerasi tata kelola udang itu menuju 2029,” puji Cahyadi.
Inovasi Energi Bersih untuk Tambak Udang
Menurut Cahyadi, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pembudidaya adalah ketidakstabilan pasokan energi.
“Di banyak wilayah, tambak udang tradisional terletak jauh dari jaringan listrik, sehingga upaya intensifikasi menjadi sangat terbatas. Dalam kondisi tersebut, energi terbarukan seperti panel surya menjadi solusi yang semakin relevan,” ucapnya.
Pengalaman dari berbagai negara menunjukkan bahwa penggunaan panel surya dapat mengurangi biaya operasional secara signifikan, terutama untuk kincir air yang menyerap konsumsi energi terbesar.
Karena itu, pemerintah bersama asosiasi, kelompok pembudidaya, perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah perlu membangun model kolaboratif dalam mendorong pilot project energi terbarukan untuk tambak udang—langkah yang sejalan dengan mandat Asta Cita ke-2 mengenai pemanfaatan energi bersih.
Cahyadi Rasyid menambahkan bahwa inovasi energi adalah pintu masuk penting bagi efisiensi industri tambak.
“Energi terbarukan bukan hanya solusi teknis, tetapi juga fondasi bagi keadilan ekonomi. Banyak pembudidaya kecil terjebak dalam biaya operasional yang tinggi karena ketergantungan pada bahan bakar. Jika transisi energi kita dorong dengan serius, maka kita bisa menciptakan lompatan produktivitas yang merata,” katanya.
Penguatan Praktik Ramah Lingkungan
Selain energi, isu keberlanjutan lingkungan menjadi sorotan utama. Banyak kawasan eks-tambak udang di Indonesia mengalami degradasi ekologis akibat praktik yang tidak terkontrol. Banyuwangi menjadi contoh daerah yang menunjukkan bagaimana kolaborasi multipihak mampu memulihkan kawasan sekaligus meningkatkan produktivitas.
Selama lima tahun terakhir, Konservasi Indonesia bersama mitra lokal konsisten mengimplementasikan praktik budi daya berkelanjutan, restorasi ekosistem mangrove, serta pembenahan tata kelola kawasan. Hasilnya menunjukkan peningkatan produktivitas sekaligus perbaikan fungsi ekologis tambak.
Cahyadi menilai bahwa model Banyuwangi perlu direplikasi ke daerah lain.
“Kita melihat bahwa pendekatan berbasis lanskap dan kemitraan memberikan hasil nyata di Banyuwangi. Ini bukti bahwa keberlanjutan bukan konsep abstrak—ia bisa diimplementasikan, memberikan hasil, dan meningkatkan kesejahteraan pembudidaya,” jelasnya.
Forum Kolaboratif Menuju Transformasi Nasional
Lokakarya Nasional di Banyuwangi yang akan digelaar hari ini, 10 Desember 2025, menjadi ruang bagi para pemangku kepentingan—mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, asosiasi udang, hingga mitra pembangunan—untuk menyatukan langkah dan menyelaraskan kebijakan.
Forum ini tidak hanya membahas inovasi teknologi dan strategi produksi, tetapi juga aspek tata kelola, perizinan, pemasaran, hingga harmonisasi kebijakan antar kementerian/lembaga.
Salah satu agenda penting adalah peluncuran Tim Pelaksana Budi Daya Udang Berkelanjutan Banyuwangi yang bertugas mendorong implementasi kebijakan di tingkat daerah. Selain itu, lokakarya juga menghadirkan diskusi panel mengenai inovasi akuakultur, strategi pemanfaatan energi terbarukan, kesiapan menghadapi temuan US FDA, hingga penguatan pemasaran domestik dan global.
Acara ini kemudian akan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Desa Karangrejo dan Wringinputih—dua lokasi yang menjadi contoh praktik budi daya ramah lingkungan berbasis masyarakat.
Kunjungan ini memungkinkan peserta melihat langsung bagaimana kolaborasi multisektor mampu mendorong keberlanjutan sekaligus peningkatan ekonomi pembudidaya.
Momen Penting Menuju 2029
Dengan besarnya kontribusi udang terhadap ekspor perikanan—mencapai USD 1,68 miliar pada 2024 atau 28% dari total ekspor nasional—pemerintah menempatkan subsektor ini sebagai salah satu pilar utama transformasi ekonomi biru Indonesia 2025–2029. Lokakarya Banyuwangi menjadi bagian strategis dari upaya tersebut.
Mengakhiri penjelasannya, Cahyadi menegaskan pentingnya menjaga momentum kolaborasi ini.
“Jika industri udang ingin tetap menjadi lokomotif ekonomi biru, maka kita harus bergerak bersama. Sebagaimana menjadi arahan Menko Pangan Bapak Zulkifli Hasan, tidak ada satu institusi pun yang bisa bekerja sendirian. Inilah saatnya memperkuat jejaring, mengakselerasi inovasi, dan memastikan keberlanjutan menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan,” pungkasnya.
Lokakarya Nasional dan Peluncuran Tim Pelaksana Budi Daya Udang Berkelanjutan di Banyuwangi menghadirkan jajaran peserta lintas kementerian yang menunjukkan kekuatan koordinasi tingkat nasional.
Dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan, hadir pejabat tingkat deputi dan para asisten deputi yang menangani isu pengembangan akuakultur, sarana prasarana perikanan, daya saing maritim, hingga pengelolaan hutan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas turut menghadirkan Direktur Kelautan dan Perikanan, memastikan arah pembangunan industri udang sejalan dengan kerangka perencanaan jangka menengah nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga hadir.
Kehadiran ESDM melalui perwakilan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) menegaskan pentingnya dukungan energi bersih untuk mendorong efisiensi tambak, sementara BRIN berkontribusi melalui kapasitas riset perikanan sebagai fondasi inovasi akuakultur nasional.
Kolaborasi multi-aktor ini menjadi penanda bahwa transformasi industri udang membutuhkan pendekatan terintegrasi lintas sektor.
Dari daerah, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tampil sebagai tuan rumah bersama pimpinan daerah, dinas teknis, anggota tim pelaksana, dan perwakilan petambak baik tradisional maupun intensif.
Pemerintah Kabupaten Situbondo juga akan mengirimkan jajaran dinas perikanan mereka, mencerminkan kepentingan bersama dalam pengembangan klaster udang di wilayah tapal kuda Jawa Timur. Selain unsur pemerintah, perguruan tinggi dari Banyuwangi, Surabaya, Malang, hingga Bandung berperan menghadirkan perspektif akademis dan dukungan keilmuan yang diperlukan untuk keberlanjutan praktik budidaya.
Keragaman peserta semakin lengkap dengan hadirnya asosiasi seperti Shrimp Club Indonesia (SCI), Astin Situbondo, dan Forum Udang Indonesia, yang membawa suara para pelaku usaha.
Mitra pembangunan seperti Konservasi Indonesia, YSAI, dan WRI Indonesia turut memperkaya diskusi melalui pengalaman lapangan dan pendekatan berbasis sains. Dari sektor swasta, perusahaan teknologi akuakultur, unit pengolahan, koperasi, hingga media berbasis komunitas ikut serta sebagai bagian dari ekosistem inovasi.
Komposisi peserta yang luas ini menggambarkan komitmen bersama untuk memperkuat budi daya udang nasional melalui kolaborasi, integrasi kebijakan, dan adopsi praktik berkelanjutan.
Tim Pelakita.ID