Sahrin Hamid, dari Aktivis Pesantren ke Panggung Politik Nasional

  • Whatsapp
Saahrin Hamid (kanan)

PELAKITA.ID – Di tengah riuh rendah politik nasional, nama Sahrin Hamid, S.H. muncul sebagai sosok yang konsisten meniti jalan dari bawah hingga dipercaya menduduki posisi strategis hari ini.

Dari lorong pesantren di Makassar, ruang aktivisme mahasiswa di Bandung, hingga gelanggang politik Jakarta, perjalanan Sahrin adalah kisah tentang ketekunan, kepercayaan, dan pengabdian.

Jejak Pendidikan dan Aktivisme

Lahir di Tobelo, Halmahera Utara, Sahrin muda menempuh pendidikan awal di Pondok Pesantren IMMIM Makassar, lalu melanjutkan ke Universitas Islam Bandung (Unisba) hingga meraih gelar Sarjana Hukum dan Magister Hukum.

Dunia kampus menjadi kawah candradimuka yang menempa dirinya sebagai aktivis dengan pandangan luas, menggabungkan nilai keislaman dengan pemikiran progresif.

Karier politik Sahrin dimulai lewat Partai Amanat Nasional (PAN). Ia dipercaya memimpin Barisan Muda PAN (2003–2006), kemudian menjadi Wakil Sekjen DPP PAN (2005–2010), hingga akhirnya duduk sebagai Anggota DPR RI periode 2004–2009. Tak berhenti di situ, ia juga pernah maju sebagai calon Wakil Gubernur Maluku Utara (2013) dan kemudian menjadi staf khusus Gubernur Maluku Utara (2018).

Langkah-langkah itu menunjukkan konsistensinya: politik baginya bukan sekadar perebutan kursi, melainkan ruang pengabdian yang memerlukan stamina panjang.

Perjalanan politik Sahrin menemukan momentum baru ketika ia dipercaya sebagai juru bicara pasangan Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024.

Retorikanya yang tenang namun tegas membuatnya dikenal luas publik sebagai salah satu wajah representatif tim pemenangan. Dari sini, kedekatannya dengan Anies semakin teruji, sekaligus meneguhkan posisinya di panggung politik nasional.

Ketua Umum Gerakan Rakyat

Pasca Pilpres, Sahrin melanjutkan kiprahnya dengan menjadi Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat, sebuah ormas berbasis relawan yang mengusung agenda sosial, pendidikan politik, dan konsolidasi warga.

Di bawah kepemimpinannya, Gerakan Rakyat bukan hanya wadah relawan, tetapi sebuah sekolah politik rakyat yang menekankan pentingnya partisipasi dan pemberdayaan komunitas.

Pada Agustus 2025, Gubernur DKI Jakarta mempercayakan Sahrin sebagai Komisaris PT Jakarta Propertindo (Jakpro), BUMD strategis yang mengelola proyek-proyek besar ibu kota.

Penunjukan ini menjadi pengakuan bahwa kiprah panjangnya di dunia politik dan aktivisme kini menemukan ruang baru dalam manajemen kota modern.

Figur yang Menjembatani

Sahrin Hamid hari ini dikenal sebagai figur yang menjembatani berbagai dunia: pesantren dan kampus, aktivisme dan parlemen, politik rakyat dan birokrasi kota. Ia adalah contoh bagaimana latar sederhana bisa melahirkan tokoh nasional, asalkan ditempa dengan konsistensi dan keberanian mengambil peran.

Kisah Sahrin Hamid adalah kisah tentang perjalanan seorang anak bangsa yang setia menapaki tangga pengabdian.

Dari IMMIM Makassar ke Senayan, dari jubir Anies hingga Ketua Umum Gerakan Rakyat, dari aktivis jalanan ke Komisaris BUMD Jakarta—semuanya dirangkai dalam satu benang merah: komitmen untuk menghadirkan politik yang berpihak pada rakyat.

Redaksi