- Agenda perubahan harus dibangun di atas relasi yang setara: antara yang merancang dan yang mengalami, antara negara dan rakyat, antara kebijakan dan kehidupan nyata. Dalam konteks Indonesia yang luas dan beragam, pendekatan seperti ini bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan mendesak.
- Kita membutuhkan pembangunan yang bukan hanya teknokratik, tapi juga empatik. Yang bukan hanya mencatat, tapi juga menyapa. Bukan hanya merancang, tapi juga mendengar dan memperbaiki arah.
PELAKITA.ID – Nama Robert Chambers pertama kali penulis dengar saat pelaksanaan Pelatihan Training of Trainers Participatory Rural Apraisal oleh Lembaga Mitra Lingkungan kerjasama lembaga PBB Unicef di Makassar dan Malino tahun 1997.
Waktu itu, penulis mewakili Lembaga Pengkajian Pedesaan Pantai dan Masyarakat (LP3M) Ujung Pandang. Satu momen istimewa dan sangat berkesan.
Kiprah dan tawaran Chambers hadir di tengah arus pembangunan yang semakin cepat dan teknologi yang makin canggih, pada suara mereka yang tinggal jauh dari pusat—para petani, nelayan, warga kampung, orang miskin kota—suara yang seringkali tenggelam.
Kebijakan dibangun di ruang ber-AC, data dikumpulkan dari jauh, dan program-program dirancang tanpa bertanya terlebih dahulu: apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh mereka yang hidup di bawah bayang pembangunan? Bagaimana kalau kita buatkan sumur, atau pompa air atau beri bantuan benih dan sarana produksi pertanian. Itu yang jamak berkembang dan jadi wacana dari meja ke meja perencanaan.
Jadi siapa Robert Chambers? Dia adalah seorang pemikir dan praktisi pembangunan asal Inggris, mencoba membalik logika ini.
Ia tidak menulis teori yang tinggi di menara gading, melainkan turun ke desa-desa, berjalan di jalanan becek, dan mendengarkan mereka yang selama ini hanya dianggap sebagai “obyek” pembangunan.
Membalik Arah Belajar
Salah satu pemikiran terbesarnya adalah sederhana tapi revolusioner adalah bahwa pihak luar harus belajar dari masyarakat, bukan mengajari mereka.
Dalam konteks ini, Chambers menciptakan pendekatan yang disebut Participatory Rural Appraisal (PRA)—sebuah metode yang membuka ruang bagi masyarakat untuk menganalisis realitas mereka sendiri, menyusun rencana aksi, dan terlibat penuh dalam keputusan yang menyangkut hidup mereka.
Metode ini tidak hanya mengubah cara kerja NGO dan lembaga pembangunan internasional, tapi juga menjadi dasar bagi pergeseran paradigma: bahwa pengetahuan lokal itu sahih, penting, dan layak dihormati.
Chambers bukan hanya mengusulkan pendekatan baru, tapi juga mengecam kecenderungan birokrasi dan akademisi untuk “tahu segalanya”.
Ia menyebut bahwa dalam pembangunan, ada “bias” struktural: orang miskin tak pernah ditanya, karena dianggap tak tahu apa-apa. Kalaupun ada yang bertanya bukan pada ranah faktual atau sesuai dengan kenyataan sehari-hari.
Tapi baginya, yang miskin, yang terpinggirkan, yang diam, justru menyimpan pengetahuan paling jujur tentang bagaimana sistem gagal menyentuh mereka.
Maka katanya, “Let the last be first.” Biarkan yang selama ini di belakang, maju dan bicara. Karena dari sanalah, perubahan bisa dimulai secara otentik.
Jejak Pemikiran di Tanah Nusantara
Meski namanya jarang disebut di forum-forum formal, jejak pemikiran Robert Chambers sebenarnya telah lama berakar di Indonesia. Program seperti PNPM Mandiri, Dana Desa, hingga Musrenbang Desa dianggap sejalan dengan prinsip partisipasi dari bawah yang dia gaungkan meski pada tingkat adopsi konsep ini masih perlu dibenahi terutama dalam pengumpulan data dan analisis isu.
Sesungguhnya, LSM lokal telah lama menggunakan pendekatan mirip PRA dalam memfasilitasi perencanaan desa, sekolah lapang nelayan, konservasi hutan adat, dan lainnya.
Bahkan dalam dokumen resmi perencanaan nasional, semangat “pembangunan partisipatif” terus digaungkan—walau implementasinya masih sering perlu dikritisi.
Mewujudkan Pembangunan yang Berpihak
Pemikiran Robert Chambers memberi kita cermin: Apakah kita masih terlalu sibuk menata kerangka kerja logis, paparan power point yang indah dan memukau plus angka-angka indikator bombastis, sementara di luar sana, warga menunggu didengar?
Chambers bilang, pembangunan yang sejati bukan soal kecepatan penyerapan anggaran, melainkan keadilan dalam mendengar dan kejujuran dalam memahami.
Maka, ia harus dibangun di atas relasi yang setara: antara yang merancang dan yang mengalami, antara negara dan rakyat, antara kebijakan dan kehidupan nyata.
Dalam konteks Indonesia yang luas dan beragam, pendekatan seperti ini bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan mendesak.
Kita membutuhkan pembangunan yang bukan hanya teknokratik, tapi juga empatik. Yang bukan hanya mencatat, tapi juga menyapa. Bukan hanya merancang, tapi juga mendengar dan memperbaiki arah.
Menata Masa Depan dari Suara yang Selama Ini Didiamkan
Warisan Robert Chambers bukan sekadar metode. Ia adalah cara pandang baru tentang dunia: bahwa perubahan besar bisa dimulai dengan mendengar suara yang paling pelan. Bahwa pembangunan sejati bukan tentang memimpin dari depan, tapi tentang berjalan bersama mereka yang tertinggal.
Dalam perjalanan kita menata masa depan Indonesia, semangat Chambers—untuk memberi ruang pada yang tak terdengar—harus terus kita hidupkan. Karena pada akhirnya, bangsa ini akan maju bukan karena kecanggihan semata, tetapi karena keadilan dan keberpihakan pada yang selama ini tak terlihat.
