PELAKITA.ID – Kebijakan tarif ekspor tambahan sebesar 32 persen yang diberlakukan Amerika Serikat mulai 1 Agustus 2025 akan menjadi pukulan telak bagi sektor perikanan dan kelautan Indonesia, khususnya usaha berbasis budidaya seperti udang.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Riyono Caping, menegaskan bahwa kebijakan ini berpotensi melumpuhkan pelaku usaha kecil dan menengah di sektor perikanan.
“Tarif 32 persen dari Trump ini akan sangat berdampak pada volume dan kapasitas ekspor kita, mengingat AS adalah tujuan ekspor perikanan kelima terbesar bagi Indonesia,” jelas Riyono melalui rilis ke Pelakita.ID, Selasa, 15 Juli 2025.
Selama ini, produk andalan ekspor Indonesia ke AS adalah kelompok krustasea dan moluska olahan, termasuk krustasea beku, yang pada tahun 2024 menyumbang USD 1,43 miliar dari total ekspor perikanan Indonesia ke AS senilai USD 1,92 miliar.
Kenaikan tarif ini, menurut Riyono, merupakan sinyal buruk dari hubungan perdagangan bilateral yang selama ini dinilai bersahabat.
“Kegagalan negosiasi terkait penurunan tarif 32 persen ini seharusnya menjadi bahan evaluasi diplomasi perdagangan internasional kita. Mengapa tiba-tiba AS menjadi tidak ramah terhadap produk perikanan kita?” tambahnya.
Dampaknya pun sudah terasa di tingkat petambak lokal. Harga udang vaname kualitas ekspor mulai turun drastis.
Untuk ukuran 100 kini dihargai Rp45.000/kg, ukuran 80 turun ke Rp49.000, dan ukuran 30 hanya Rp78.000/kg, padahal sebelumnya bisa mencapai Rp83.000/kg. Penurunan harga sekitar Rp3.000/kg ini sangat memukul petambak kecil.
“Saya membina lebih dari 100 petambak udang vaname di Pantura dengan perputaran lebih dari Rp10 miliar per bulan. Dampaknya nyata, mereka bisa bangkrut jika situasi ini berlangsung lebih dari tiga bulan,” tegas Riyono.
Ia mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah taktis dan strategis guna melindungi petambak dan nelayan kecil, termasuk industri perikanan skala menengah dan kecil.
Kata Riyono, diperlukan insentif, dukungan sarana-prasarana, serta pembukaan pasar alternatif selain AS.
“Jika pasar AS semakin sulit, maka kita harus memperkuat akses ke pasar Eropa dan Tiongkok yang lebih kompetitif dalam menerima produk perikanan kita. Diplomasi tingkat tinggi dari kepala negara sangat dibutuhkan demi menyelamatkan masa depan petambak dan nelayan kita,” tutup alumni Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro Semarang ini.
Redaksi
