PELAKITA.ID — Universitas Hasanuddin (Unhas) resmi melakukan penyegaran kepemimpinan di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM). Melalui Keputusan Rektor Prof Jamaluddin Jompa, dilakukan pemberhentian dan pengangkatan Ketua Program Studi Magister (S2) Administrasi dan Kebijakan Kesehatan.
Dalam keputusan bertanggal 7 Juli 2025 itu, Rektor Unhas memberhentikan dengan hormat Dr. Muhammad Yusran Amir, SKM., MPH., dari jabatannya sebagai Ketua Program Studi Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Program Magister (S2) FKM Unhas karena habisnya masa jabatan.
Ucapan terima kasih turut disampaikan atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat, yang telah berkontribusi pada pengembangan akademik dan tata kelola program studi tersebut.
Sebagai pengganti, Rektor mengangkat Prof. Dr. Amran Razak, S.E., M.Sc., Guru Besar dengan jabatan fungsional Pembina Utama (golongan IV/e), untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat yang Melaksanakan Tugas (Pymt) Ketua Program Studi Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan FKM Unhas.
Prof. Amran Razak, yang lahir di Ujung Pandang pada 2 Januari 1957, merupakan sosok akademisi senior dengan pengalaman panjang dalam bidang kebijakan publik dan kesehatan masyarakat.
Prof Amran adalah aktivis Unhas di masanya dan dikenal sebagai ‘Demonstran dari Lorong Kambing’. Kiprah dan pengaruhnya sangat kuat bahkan pernah menjabat Pembantu Rektor utusan Kemahasiswaan di bentang sejarah Unhas.
Dalam jabatan barunya, supersenior HMI dan ‘Ekonom Kesehatan’ yang pernah mengabdi di Kementerian Kelautan dan Perikanan ini akan mengemban tugas pengelolaan dan pengembangan program studi, sekaligus memastikan kelangsungan mutu pendidikan dan penelitian di tingkat magister.
Sebagai Pymt, Prof. Amran juga akan menerima tunjangan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Hasanuddin.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya Unhas untuk terus memperkuat kualitas kepemimpinan akademik dan menghadirkan inovasi dalam pengelolaan program studi, khususnya di bidang administrasi dan kebijakan kesehatan yang semakin relevan dalam konteks pembangunan kesehatan nasional.
Editor Denun
