PELAKITA.ID – Rencana men “swastanisasi”kan pelabuhan perikanan di Sulawesi Selatan oleh Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin mendapat atensi akademisi Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Dr Iqbal Djawab.
Dari Jepang, melalui sambungan Whatsapp dia menyebut, yang mendesak untuk dilakukan adalah pemetaan kapasitas setiap pelabuhan perikanan dan sarana pendukungnya sebelum di “lelang” ke swasta.
“Sepertinya dulu pembangunan pelabuhan perikanan di beberapa kabupaten, basisnya adalah ego setiap kabupaten untuk menyerap anggaran tanpa ada “naskah akademik” yang kuat,” jelasnya.
“Saya beri contoh, di selatan, mulai dari Takalar, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai plus Bone dan Selayar, semua ada pelabuhan dan pendaratan perikanannya,” ujarnya.
Dari 19 pelabuhan perikanan, di Takalar ada Beba, di Bulukumba ada PPI Kajang dan Bontobahari, Sinjai ada Lappa dan Selayar ada Bonehalang.
“Untuk saat ini, kalau memang ada inisiatif swastaniasasi pelabuhan perikanan, cukup Takalar, Sinjai, Palopo dan Barru,” saran Iqbal.
“Bagaimana dengan yang Makassar, sebaiknya negara harus “hadir”,’ kata dia.
“Bagaimana dengan yang lainnya, sebaiknya yang mengelola adalah “kumiai” atau koperasi perikanan yang anggotanya adalah, anggota nelayan dan swasta seperti di Jepang,” sebutnya.
“Yang mau dikelola oleh swasta hanya membolehkan pendaratan ikan yang dibawa oleh kapal nelayan yang bertonase besar, iini bisa dibicarakan dengan pemerintah atau dibuatkan SOP,” sarannya.
“Begitu juga dengan skala menengah dan kecil. kalau ini di atur, tidak “kacau” distribusi ikan tangkapan. yang terjadi selama ini nelayan Takalar lebih melego ikannya di Lappa Sinjai, begitu juga nelayan Bantaeng dan Bulukumba,” kata dia.
Padahal, lanjut Iqbal, ada pelabuhan dan pendaratan ikan di Bantaeng dan Bulukumba.
“Bisa juga setiap pelabuhan dan pendaratan ikan itu, mengatur para nelayan berbasis daerah jelajahnya seperti “kumiai” di Jepang,” sarannya.
“Terkait pengembangan potensi kepelabuhanan perikanan itu, untuk Makassar, sejatinya Makassar dijadikan bukan sebagai Pelabuhan Perikanan tetapi sebagi Tempat Pelelangan Ikan dalam arti yang sebenarnya,” pungkasnya.
Saat ditemui Pelakita.ID tiga pekan lalu di rumah jabatan gubernur, Pj Gubernur Bahatiar menyebut sekurangnya 1 pangkalan pendaratan ikan di Sulsel akan menjadi pilot project ke depan yang akan diswastanisasi.
Redaksi
