Catatan Kritis Riset Dr. Dewi Andriani
PELAKITA.ID – Bayangkan sebuah gudang raksasa yang sesak oleh rak-rak tinggi, menampung ribuan bundel kertas Protokol Notaris yang kian menguning, berdebu, dan memakan ruang.
Di era di mana transaksi miliaran rupiah bisa tuntas dalam satu ketukan layar, pemandangan arkais ini adalah sebuah anomali yang mengkhawatirkan.
Dunia menuntut kecepatan dan efisiensi, namun jantung birokrasi hukum kita masih berdetak di atas tumpukan kertas fisik.
Di sinilah Dr. Dewi Andriani M masuk dengan tawaran solusi yang radikal namun sangat masuk akal. Notaris sukses asal Jakarta sekaligus alumni SMAN 1 Makassar (Smansa) angkatan ’89 ini baru saja menuntaskan riset doktoralnya di Universitas Hasanuddin.
Melalui disertasi yang diuji langsung oleh pakar hukum IT kenamaan, Dr. Edmon Makarim dari Universitas Indonesia, Dewi mengupas tuntas satu isu krusial: bagaimana kita bisa mendigitalisasi Protokol Notaris tanpa membunuh kekuatan pembuktiannya di meja hijau?
Tantangan: Ketika Hukum Belum “Update” dengan Teknologi
Masalah fundamental yang ditemukan Dr. Dewi adalah jurang lebar antara ambisi teknologi dan realitas regulasi. Saat ini, Indonesia sedang mengalami “kegagapan” hukum di mana dokumen digital masih dianggap sebagai “anak tiri” dibandingkan dokumen fisik.
Hambatan ini terkurung dalam beberapa lapisan regulasi yang masih sangat kertas-sentris:
- Burgerlijk Wetboek (BW) dan UU ITE ternyata belum secara eksplisit menyetarakan dokumen autentik elektronik dengan dokumen fisik dalam konteks kekuatan pembuktian yang sempurna.
- Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) masih mewajibkan penyimpanan protokol dalam bentuk fisik.
- Bahkan, riset Dewi mengidentifikasi bahwa proyeksi regulasi masa depan, seperti yang terlihat dalam diskursus UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, belum memberikan pijakan yang cukup kokoh bagi keabsahan dokumen elektronik sebagai alat bukti utama.
Ketertinggalan ini bukan sekadar urusan administratif. Tanpa payung hukum yang jelas, seorang Notaris yang mencoba berinovasi dengan sistem digital justru berada dalam posisi rentan—secara hukum, mereka “telanjang” di hadapan sengketa.
Tiga Pilar Perlindungan Protokol Elektronik
Digitalisasi bukan sekadar memindahkan file ke folder komputer. Dr. Dewi merumuskan bahwa agar penyimpanan elektronik memiliki integritas hukum, ia harus berdiri di atas tiga pilar utama:
- Kesejajaran Fungsi Probatif: Dokumen elektronik wajib memiliki nilai kekuatan pembuktian yang identik dengan minuta akta fisik.
- Kepastian Hukum bagi Stakeholder: Sistem harus mampu menjamin keamanan bagi para pihak dan memberikan perlindungan bagi Notaris dalam menjalankan jabatan publiknya.
- Tanggung Jawab yang Proporsional: Ini adalah poin paling krusial. Harus ada pengaturan yang adil; Notaris tidak boleh dijadikan “kambing hitam” tunggal jika terjadi kerusakan data atau kegagalan sistem pada server pusat.
“Hakikat perlindungan hukum dalam penyimpanan protokol notaris secara elektronik terletak pada jaminan keaslian dan kekuatan pembuktian dokumen autentik, seperti minuta akta.” — Dr. Dewi Andriani M.
Model Hybrid: Jalur Tengah Cerdas di Tengah Kebuntuan Birokrasi
Sebagai “jalan ninja” di tengah kebuntuan regulasi, Dr. Dewi mengusulkan konsep Model Penyimpanan Hybrid. Ini adalah sebuah sintesis brilian yang menjembatani masa lalu dan masa depan.
Bagaimana mekanismenya?
- Substansi Digital: Seluruh data protokol secara utuh disimpan di server pusat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU).
- Formalitas Fisik (The Golden Ticket): Untuk mematuhi Pasal 38 UUJN yang mewajibkan bentuk fisik, Notaris tetap mencetak minuta akta, namun hanya dalam bentuk ringkas (1-2 lembar). Lembaran ringkas ini berfungsi sebagai “jangkar” hukum fisik, sementara detail transaksinya hidup di dalam sistem digital.
- Sistem Barcode: Sebagai benteng keamanan, akses dokumen dibatasi melalui sistem barcode yang hanya dimiliki oleh Notaris yang bersangkutan, menjamin kerahasiaan sekaligus akuntabilitas.
Model ini adalah solusi transisi yang paling aman. Ia memenuhi syarat formal undang-undang yang ada sekarang, namun secara substansi sudah melompat ke efisiensi digital.
Urgensi Pembaruan UUJN sebagai Lex Specialis
Digitalisasi protokol tidak bisa hanya mengandalkan “kreativitas” atau keberanian individu Notaris. Negara harus hadir memberikan mandat.
Dr. Dewi menegaskan bahwa UU Jabatan Notaris harus segera diperbarui untuk menjadi lex specialis yang mengatur dunia siber kenotariatan secara eksplisit.
Tanpa adanya perubahan pada UUJN, inovasi sehebat apa pun akan selalu dihantui risiko pembatalan di pengadilan. Pembaruan regulasi bukan lagi pilihan, melainkan syarat mutlak agar profesi Notaris tidak tergilas zaman.
“Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital yang menawarkan efisiensi ruang dan waktu, diperlukan pembaruan regulasi. Khususnya pada Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai lex specialis.” — Dr. Dewi Andriani M.
Menatap Masa Depan Kenotariatan
Transformasi digital Protokol Notaris bukan sekadar soal menghemat kertas atau memperluas ruang kantor. Ini adalah soal memperkuat integritas sistem hukum kita agar tetap relevan di abad ke-21.
Riset Dr. Dewi Andriani M telah membukakan jalan setapak; kini bola panas ada di tangan pemerintah dan pembuat kebijakan.
Pertanyaan reflektifnya adalah: Apakah kita akan terus menyembah “berhala kertas” sampai sistem hukum kita tenggelam dalam tumpukan dokumen yang rapuh, atau berani melompat ke masa depan dengan sistem hybrid yang lebih tangguh?
Kesiapan kita hari ini akan menentukan seberapa kuat kepastian hukum Indonesia di masa depan yang serba digital.
___
Editor Kamaruddin Azis
