Menuju Episentrum Maritim Baru: Bagaimana Palopo Mendefinisikan Ulang Masa Depan
Mengubah wajah kota memerlukan mesin penggerak yang andal: birokrasi. Reformasi birokrasi di bawah visi Trisal bukan sekadar soal restrukturisasi organisasi, melainkan transformasi budaya kerja. Birokrasi harus berfungsi sebagai pelayan bagi mesin ekonomi maritim yang sedang dibangun. ASN dituntut untuk memiliki kecepatan respons dan komitmen moral yang tinggi. – Trisal Tahir
PELAKITA.ID – Banyak kota berkembang di Indonesia seringkali terjebak dalam labirin persoalan yang serupa: anggaran yang terbatas, birokrasi yang dianggap lamban, dan tata kelola yang belum sepenuhnya transparan.
Kota Palopo, dengan segala potensi pesisirnya yang melegenda, tidak luput dari tantangan klasik ini. Namun, di tengah situasi krisis global dan tekanan fiskal yang nyata, muncul sebuah urgensi untuk membawa perspektif yang jauh melampaui kebiasaan lama.
Perspektif baru ini dibawa oleh Trisal Tahir, sosok yang tidak hanya dikenal sebagai pemenang Pemilihan Wali Kota Palopo 2024 (berpasangan dengan Akhmad ‘Ome’ Syarifuddin) – sebelum bertransformasi ke istrinya, Naili Tahir, tetapi juga sebagai pengusaha sukses di sektor pelayaran internasional.
Baginya, sebagaimana menjadi corak kepemimpinan istrinya Naili Trisal, Palopo bukan sekadar titik geografis di Sulawesi Selatan, melainkan sebuah entitas ekonomi yang membutuhkan sentuhan inovasi maritim dan digitalisasi radikal untuk keluar dari jerat persoalan birokrasi masa lalu.
Pelakita.ID beruntung dapat kesempatan untuk berbincang dengan Trisal pada Kamis, 9 April 2026 di rumah dinas Wali Kota Palopo.
PPI Pontap: Dari Labuhan Tradisional Menuju Hub Logistik Global
Trisal yakin, sektor kelautan (jasa maritim) dan perikanan adalah jantung ekonomi Palopo, namun pengelolaannya selama ini masih sering terperangkap dalam pola tradisional yang kurang kompetitif.
Trial sepakat, fokus utama kepemimpinan Wali Kota Naili Trisal – Ome hari ini sebagaimana menjadi blue print pemikiran agenda perubahan Trisal adalah modernisasi multifungsi Pelabuhan Perikanan PPI Pontap.
Visi ini diperkuat dengan kehadiran perwakilan Pemerintah Pusat, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti Dr. Syahril Abdul Raupyang menegaskan bahwa rencana ini bukan sekadar angan-angan, melainkan langkah strategis nasional.
Meskipun kewenangan pengelolaan telah beralih melalui skema P3D (Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen) ke Pemerintah Provinsi, Trisal menekankan pentingnya “skema bagi hasil yang adil.” Tujuannya jelas: agar Palopo tetap mendapatkan manfaat ekonomi yang nyata dari aktivitas di wilayahnya.
Lebih dari sekadar tempat bongkar muat ikan, PPI Pontap dirancang menjadi pusat logistik terintegrasi dan arena bisnis skala luas. Tidak hanya bongkar muat ikan tetapi lokasi penyediaan cadangan BBM, air bersih hingga logistik perikanan yang melayani kebutuhan nelayan di Teluk Bone.
“Pelabuhan yang moderenlah,” katanya pendek.
Visi maritim ini pun kian lengkap dengan rencana pengembangan kawasan La Bombo sebagai destinasi wisata unggulan, menciptakan diversifikasi ekonomi yang memadukan industri perikanan dan jasa pariwisata. La Bombo yang fenomenal sejak lama namun semakin diminati warga Palopo sebagai destinasi wisata, bagi Trisal, harus dilengkapi sejumlah sarana prasarana bisnis, kuliner dan memberikan rasa aman dan nyaman.
“Mungkin nanti bukan lagi La Bombo yang kadang menakutkan, tapi Pantai Indah Palopo meniru PIK, atau Palopo Beach atau apa gitu,” kata dia sembari tertawa.
La Bombo seperti Pontap, juga prospektif. “Dari lima pelabuhan perikanan strategis di Sulawesi Selatan—Lonrae di Bone, Beba di Takalar, Lappa di Sinjai, Paotere di Makassar, dan Pontap di Palopo—Pontap memiliki potensi besar menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dikelola secara modern dan terintegrasi.”
“Dashboard Digital”: Transparansi Radikal Melawan Kebocoran Anggaran
Di tengah situasi “krisis fiskal” yang menghantui banyak daerah, digitalisasi bukan lagi sekadar opsi, melainkan instrumen pertahanan. Trisal mendorong penerapan digitalisasi radikal melalui sistem “Dashboard PAD” dan input-output neraca daerah secara real-time.
Gagasan ini bertujuan untuk menciptakan transparansi total di mana setiap rupiah yang masuk dan keluar dapat dipantau seketika.
Bagi seorang analis, langkah ini adalah kunci untuk menutup celah “kebocoran” anggaran sebelum terjadi.
Transparansi ini bukan sekadar alat teknis, melainkan fondasi untuk membangun kembali kepercayaan publik yang seringkali terkikis oleh ketidakpastian pengelolaan keuangan.
Dengan sistem ini, masyarakat dapat melihat secara visual bagaimana kontribusi sektor maritim dan sektor lainnya dikonversi menjadi pembangunan nyata, memastikan efisiensi di tengah keterbatasan fiskal yang ada.
Melampaui Anggaran Rutin: Inovasi di Tengah Keterbatasan Fiskal
Sebagai mitra diskusi Pemkot Palopo, Trisal menyadari realitas fiskal Kota Palopo saat ini cukup mencemaskan: lebih dari 50% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terserap habis hanya untuk anggaran rutin, seperti gaji ASN dan operasional Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kondisi ini menyisakan ruang gerak yang sangat sempit untuk belanja pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.
Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma dari sekadar “menghabiskan anggaran” menjadi “investasi pembangunan” yang cerdas.
Trisal menekankan bahwa irama APBD harus selaras dengan target pembangunan yang terukur, di mana efektivitas menjadi panglima. Setiap pengeluaran harus memiliki dampak pengganda (multiplier effect) bagi ekonomi lokal.
“Anggaran daerah (APBD) harus digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Tata kelola yang baik berarti perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi anggaran dilakukan secara sistematis, profesional, dan bebas dari praktik penyimpangan.” — Trisal Tahir.
Reformasi Birokrasi: Membangun Budaya Kerja Berbasis Integritas
Mengubah wajah kota memerlukan mesin penggerak yang andal: birokrasi. Reformasi birokrasi di bawah visi Trisal bukan sekadar soal restrukturisasi organisasi, melainkan transformasi budaya kerja.
Birokrasi harus berfungsi sebagai pelayan bagi mesin ekonomi maritim yang sedang dibangun. ASN dituntut untuk memiliki kecepatan respons dan komitmen moral yang tinggi.
Terdapat tiga pilar utama dalam transformasi birokrasi yang diusung:
- Arah Perubahan yang Jelas: Setiap kebijakan harus mendukung visi besar Palopo sebagai hub maritim, bukan sekadar menjalankan rutinitas administratif.
- Responsivitas: Kecepatan dalam merespons kebutuhan masyarakat dan dinamika pasar internasional.
- Integritas: Membangun sistem kerja yang bersih dan berwibawa guna mengamankan amanah publik.
Kolaborasi Tanpa Sekat: Kunci Pengentasan Kemiskinan Pesisir
Masalah kemiskinan di wilayah pesisir adalah tantangan struktural yang berakar pada keterbatasan akses.
Trisal menyadari bahwa meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak mungkin dilakukan secara parsial. Perbaikan infrastruktur dasar, seperti akses air bersih melalui penyaluran pipa PDAM, adalah prasyarat mutlak untuk meningkatkan standar kesehatan dan pendidikan masyarakat pesisir.
Untuk mewujudkan ini, kolaborasi tanpa sekat sangat diperlukan. Dukungan dari pemerintah pusat, provinsi, hingga perwakilan di DPR RI menjadi krusial dalam mengucurkan program-program bantuan sarana prasarana perikanan dan pertanian.
Dengan modernisasi sektor perikanan yang berkeadilan, masyarakat rentan di pesisir diharapkan dapat naik kelas, mengubah kemiskinan menjadi kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.
Menatap Palopo yang Baru
Visi besar untuk Kota Palopo telah dipetakan dengan jelas: sebuah kota yang modern, transparan, dan berbasis data, dengan sektor maritim sebagai motor penggerak utamanya.
Dengan mengandalkan kepemimpinan yang memiliki perspektif global namun tetap berakar pada realitas lokal, Palopo berpeluang besar untuk keluar dari bayang-bayang masalah klasik masa lalu dan memimpin di garis depan pembangunan regional.
Kini, pertanyaan besar yang tersisa adalah: Mampukah sebuah kota dengan sejarah maritim yang panjang ini benar-benar bertransformasi menjadi pionir ekonomi maritim modern di Indonesia jika dikelola dengan cara yang benar-benar baru?
Keberanian untuk melakukan transparansi radikal dan modernisasi infrastruktur akan menjadi penentu jawabannya dalam beberapa tahun ke depan.
