Menurut Trisal, salah satu peluang besar Palopo terletak pada sektor kelautan dan perikanan, khususnya melalui optimalisasi potensi sumber daya pesisir yang masih tersisa seperti tambak, perikanan skala kecil hingga pengelolaan Pelabuhan Perikanan PPI Pontap meskipun terlah diserahkan kewenangannya ke Pemprov Sulsel.
PELAKITA.ID – Perbincangan hangat bersama Trisal Tahir pada Kamis malam, 9 April 2026, mengalir membahas berbagai tantangan dan peluang pembangunan Kota Palopo dari perspektif seorang pengusaha sekaligus praktisi maritim.
Untuk yang belum tahu, Trisal adalah suami Wali Kota Palopo Naili Trisal.
Pertemuan dengan Pelakita.ID berlangsung pada Kamis malam di Rumah Jabatan Wali Kota Palopo, 9 April 2026.
Dalam diskusi tersebut, Trisal— berbagi pengalaman tentang pembacaannya atas realitas pemerintahan di Kota Palopo, tantangan kelembagaan, kapasitas ASN dan agenda perubahan yang menurutnya relevan dengan situasi bangsa yang sedang defisit anggaran, masih belum tertatanya sistem administrasi dan pengelolaan fiskal daerah secara transparan dan akuntabel.
Dia bercerita tentang kondisi pasca transisi kepemimpinan yang masih dihadapkan pada sejumlah persoalan klasik, mulai dari keterbatasan kapasitas sumber daya manusia hingga tata kelola anggaran pembangunan yang belum optimal.
Hadir pula dalam perbincangan tersebut Dr. Syahril Abdul Raup, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang turut memberikan perspektif teknis terkait penguatan sektor perikanan.
***
Menurut Trisal, salah satu peluang besar Palopo terletak pada sektor kelautan dan perikanan, khususnya melalui optimalisasi potensi sumber daya pesisir yang masih tersisa seperti tambak, jasa dan layanan logistik maritim, perikanan skala kecil hingga pengelolaan Pelabuhan Perikanan PPI Pontap meskipun telah diserahkan kewenangannya ke Pemprov Sulsel.
Informasi Pribadi
Lahir: 31 Mei 1978 (47 tahun)
Tempat lahir: Palopo, IndonesiaTrisal Tahir adalah seorang pengusaha Indonesia yang dikenal di sektor maritim. Ia memiliki sejumlah perusahaan pelayaran internasional dan aktif dalam pengembangan bisnis di bidang tersebut. Selain kiprahnya di dunia usaha, Trisal juga terjun ke dunia politik dengan mencalonkan diri dalam Pemilihan Wali Kota Palopo 2024 berpasangan Akhmad ‘Ome’ Syarifuddin. Dalam kontestasi tersebut, pasangan ini berhasil meraih suara terbanyak.
Kembali ke agenda perbaikan PPI Pongtap secara kolaboratif. Trisal berterima kasih atas atensi Gubernur Sulawesi Selatan yang telah mengalokasikan anggaran untuk perbaikan PPI Pongtap secara moderen.
Ia merespon itu setelah Pelakita.ID mengungkapkan bahwa dari lima pelabuhan perikanan strategis di Sulawesi Selatan—Lonrae di Bone, Beba di Takalar, Lappa di Sinjai, Paotere di Makassar, dan Pontap di Palopo—Pontap memiliki potensi besar menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dikelola secara modern dan terintegrasi.
Hal itu tentu memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi, terutama dalam pengelolaan aset pasca skema P3D (Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen).
Skema bagi hasil yang adil dinilai penting agar Palopo tetap mendapatkan manfaat ekonomi dari aktivitas perikanan di wilayahnya. Dia juga mengaku terkesan jika ada inovasi menjadikan PPI Pontap untuk sinergi dan bisa menjadi arena bisnis dalam skala luas, jadi bukan hanya bongkar muat ikan.
Dia juga menyebut adanya gagasan untuk menjadikan Kawasan La Bombo sebagai destinasi wisata.
Penekanan pada Digitalisasi
Trisal ujuga menekankan pentingnya reformasi birokrasi sebagai fondasi utama pembangunan kota. Ia mendorong penerapan digitalisasi dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada input-output neraca, guna menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD.
Selain itu, ia mengusulkan pembangunan dashboard digital untuk memantau progres PAD secara real time, termasuk integrasi dengan modernisasi PPI Pontap. Upaya ini, menurutnya, harus berjalan beriringan dengan program pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir yang selama ini masih menjadi tantangan utama.
Dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis data, Trisal optimistis Palopo dapat keluar dari persoalan klasik dan bergerak menuju tata kelola kota yang lebih maju dan berkelanjutan.
Elaborasi gagasan
Perbincangan yang berlangsung kurang lebih satu jam itu menglaborasi beberapa hal yang menjadi agenda Pemerintah Kota Palopo di tengah krisis global, fiskal dan transisi kepemimpinan.
Bagi Trisal, Pemkot Palopo menghadapi realitas di mana lebih 50 persen anggaran di APBD untuk anggaran rutin OPD/ASN. ”Ini yang perlu inovasi pemanfaatan sumber daya anggaran, tata kelola yang baik dan transparan, serta bisa disesuaikan dengan target pembangunan,” kata dia.
Pria yang disebut menguasai lima bahasa Internasional seperti Inggris, China hingga Jerman ini menyebut, anggaran daerah (APBD) harus digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Tata kelola yang baik berarti perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi anggaran dilakukan secara sistematis, profesional, dan bebas dari praktik penyimpangan.
”Transparansi menjadi kunci agar publik dapat mengawasi—mulai dari perencanaan program hingga realisasi belanja—sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat. Kami sudah usulkan dashboard untuk pengecekan pergerakan dana daerah,” ungkapnya.
Hal kedua yang juga dibincang adalah pentingnya Pemkot Palopo untuk mengarah pada perubahan budaya kerja di lingkungan pemerintah. Kata dia, reformasi birokrasi bukan sekadar restrukturisasi, tetapi membangun sistem kerja yang punya arah perubahan jelas, cepat merespons kebutuhan masyarakat, serta dijalankan dengan integritas.
Dia menyebut, aparatur sipil negara (ASN) dituntut tidak hanya patuh aturan, tetapi juga memiliki semangat melayani dan komitmen moral dalam menjalankan amanah publik.
Digitalisasi input-output neraca
Trisal berharap Pemerintah Kota Palopo dapat mendorong penggunaan teknologi untuk mencatat dan memantau seluruh aliran keuangan daerah—baik pemasukan (input) maupun pengeluaran (output)—secara real time.
Dengan sistem digital, pemerintah dapat melihat efisiensi penggunaan anggaran, mengidentifikasi kebocoran, serta memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan hasil (output) yang terukur.
“Termasuk jika ada kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dalam hal pengelolaan sarana prasrana Pangkapan Pendaratan Ikan di Pongtap,” ucapnya. PPI Pongtap yang dimaksud telah menjadi radar Pemeirntah Provinsi untuk rehabilitasi dan perbaikan layanan moderen.
PPI Pontap memiliki potensi besar sebagai pusat ekonomi perikanan. Modernisasi berarti peningkatan fasilitas, sistem logistik, hingga tata kelola pelabuhan berbasis teknologi.
Sementara “Dashboard PAD” adalah sistem digital yang menampilkan data pendapatan daerah secara visual dan real time, termasuk kontribusi dari sektor perikanan. Kombinasi keduanya akan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan potensi pendapatan daerah.
Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi, Muhammad Ilyas saat dikonfirmasi Pelakita.ID membenarkan hal dan menyebut telah ada disain untuk layout dan pembangunan itu.
Khusus untuk PPI Pongtap, Kadis KP Sulsel menyebut proses penyerahan P3D sudah terlaksana tahun lalu.
P3D (Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen) adalah skema pengalihan kewenangan dari pusat ke daerah atau antar level pemerintahan.
Kolaborasi pengelolaan aset P3D berarti pemerintah kota tidak bekerja sendiri, tetapi bersinergi dengan pemerintah provinsi maupun pusat untuk mengoptimalkan aset yang ada—misalnya pelabuhan, fasilitas perikanan, atau infrastruktur lainnya—agar tetap memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.
Transparansi progres PAD dan irama APBD
Trisal Tahir menganggap bahwa PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan APBD memang mesti dipantau secara terbuka dan berkala. “Irama APBD” berarti kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran dalam satu tahun berjalan.
“Transparansi progres ini penting agar publik mengetahui sejauh mana target pendapatan tercapai, bagaimana belanja dilakukan, dan apakah ada keterlambatan atau deviasi yang perlu diperbaiki,” sebutnya.
Pengentasan kemiskinan di pesisir
Trisal mengakui bahwa masih ada bagian wilayah Kota Palopo yang masih rentan di wilayah pesisir sehingga berpengaruh ke IPM, wilayah pesisir sering menghadapi masalah struktural seperti keterbatasan akses ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur.
Dia mengaku telah banyak dukungan dari sejumlah pihak seperti anggota DPR RI dari Dapil 3 dan bahkan Dapil 2 Sulawesi Selatan untuk sejumlah perbaikan sarana prasarana seperti sistem perpipaan atau penyaluran air PDAM, termasuk bantuan sarana prasarana perikanan hingga pertanian.
Dia berharap agar wilayah pesisir mendapat program terarah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti penguatan usaha perikanan, diversifikasi mata pencaharian, akses pembiayaan, serta perlindungan sosial.
Berdasarkan sejumlah poin di atas, jelas sekali bahwa arah besar pembangunan Palopo ke depan adalah membangun tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, berbasis data, serta ditopang oleh sektor unggulan seperti maritim dan perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tentu saja masih banyak hal atau isu yang perlu dielaborasi lagi, mungkin nanti jika masih ada kesempatan berikutnya Trisal Tahir dan Ibu Wali Kota Naili Trisal. Semoga.
Penulis K. Azis, founder Pelakita.ID
