PELAKITA.ID – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat fondasi data dan penelitian ilmiah guna mendukung kebijakan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.
Sebagai langkah konkret, KKP menyelenggarakan Pembukaan Workshop Pengkajian Stok Sumber Daya Ikan yang bertempat di Ruang Rapat Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, pada Selasa (7/4/2026).
Kegiatan yang direncanakan berlangsung intensif selama empat hari ini dibuka secara resmi oleh Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI), Syahril Abd Raup, yang hadir mewakili Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.
Workshop ini diikuti oleh 21 orang peserta yang merupakan akademisi bidang perikanan.
Para peserta ini merupakan representasi dari berbagai perguruan tinggi yang diusulkan langsung oleh Unit Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (UPP WPPNRI) 713, 714, dan 718.
Dalam sambutannya, Direktur PSDI, Syahril Abd Raup, menekankan urgensi data yang akurat dalam tata kelola perikanan nasional.
“Ketersediaan data dan informasi terkait stok sumber daya ikan sangatlah penting. Data ini merupakan fondasi utama bagi pemerintah dalam menyusun dan menetapkan kebijakan sektor kelautan dan perikanan yang tepat sasaran,” ungkap Syahril.
Selama empat hari, para akademisi akan dibekali materi secara komprehensif terkait protokol perhitungan stok ikan sesuai dengan standar baku yang telah ditetapkan oleh Komisi Nasional Pengkajian Stok Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN).
Target utama dari kegiatan ini adalah agar pasca-workshop, para peserta memiliki kemampuan teknis dan analitis yang mumpuni dalam melakukan pengkajian stok secara mandiri sesuai dengan standar Komnas KAJISKAN.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Komnas KAJISKAN, Prof. Indra Jaya. Dalam arahannya, Prof. Indra menegaskan bahwa sains harus senantiasa berada di garda terdepan dalam pengelolaan sumber daya alam.
“Hasil penelitian ilmiah melalui metode pengkajian stok yang terstandar mutlak harus menjadi dasar utama dalam setiap pengambilan kebijakan pengelolaan perikanan di Indonesia,” tegasnya.
Hadir pula Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Perlindungan Nelayan dan Awak Kapal Perikanan, Mohamad Abdi.
Ia memaparkan bahwa upaya perbaikan pengelolaan perikanan saat ini sangat erat kaitannya dengan program strategis KKP, salah satunya adalah pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
“Kebijakan pembangunan KNMP tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga terkait langsung dengan upaya perbaikan tata kelola perikanan. Ke depannya, sistem pendataan ikan akan semakin baik, karena di semua lokasi KNMP, seluruh hasil tangkapan nelayan akan terdata secara sistematis,” jelas Mohamad Abdi.
Di tempat terpisah, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP juga terus menekankan pentingnya sinergi dari seluruh pihak untuk mendorong percepatan implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT).
Dalam kebijakan PIT, ketersediaan data merupakan hal yang paling esensial untuk dipersiapkan, khususnya terkait penentuan status stok ikan dan penetapan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB). Data JTB berbasis kajian ilmiah inilah yang selanjutnya akan didistribusikan secara transparan menjadi kuota penangkapan ikan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Melalui workshop ini, KKP berharap kolaborasi antara pemerintah dan akademisi dapat terus terjalin kuat, sehingga setiap kebijakan yang diterbitkan mampu menjamin kelestarian ekologi laut sekaligus membawa kesejahteraan bagi masyarakat nelayan.
