Fakta-fakta mengejutkan dan peta jalan Jakarta Barat menuju 2030
PELAKITA.ID – Kita sedang berada di tengah gelombang urbanisasi terbesar dalam sejarah manusia. Saat ini, sekitar 4,4 miliar orang di dunia telah menetap di wilayah perkotaan, dan angka ini diproyeksikan melonjak hingga 68% pada tahun 2050.
Kota menjanjikan kemajuan dan akses, namun realitanya menyimpan paradoks kesehatan yang mengkhawatirkan. Polusi udara kini menyumbang 8,1 juta kematian per tahun, sementara 1,1 miliar jiwa yang tinggal di permukiman kumuh berjuang melawan sanitasi yang buruk.
“Sebagai warga urban, kita harus berani mengajukan pertanyaan reflektif: Apakah kota tempat kita tinggal benar-benar “menghidupi” kita, atau justru perlahan-lahan menyakiti kita?”
Demikian, paparan Prof. Sukri Palutturi, SKM, M.Kes., MSc.PH, PhD, Guru Besar FKM UNHAS dan Pakar Kota Sehat Indonesia saat menjadi pembicara pada Forum Sidang Kelompok Bidang Kesra Musrenbang Kota Administrasi Jakarta Barat, 7 April 2026.
Tambora dan Rekor Terpadat di Asia Tenggara
Disampaikan ProfSukri, Jakarta Barat memikul beban urbanisasi yang sangat nyata. Dengan rata-rata kepadatan mencapai 19.200 jiwa/km², wilayah ini adalah salah satu yang terpadat di Indonesia.
“Namun, sorotan utama tertuju pada Kecamatan Tambora, di mana kepadatannya menembus angka 40.000 jiwa/km²—rekor tertinggi di Asia Tenggara,” ucapnya.
Kepadatan ekstrem ini bukan sekadar angka statistik, melainkan beban ganda kesehatan (Double Burden of Disease) yang sistemik:
- Kesehatan Mental: Risiko skizofrenia ditemukan 2,37 kali lebih tinggi pada penduduk perkotaan padat, dengan risiko gangguan suasana hati meningkat 1,39 kali lipat akibat stres kronis, kebisingan, dan minimnya ruang hijau.
- Penyakit Menular vs NCD: Jakarta Barat dipaksa bertempur di dua front sekaligus. Di satu sisi, penyakit kemiskinan seperti Tuberkulosis tetap tinggi (500–1.000 kasus per 100.000 penduduk di area kumuh). Di sisi lain, Penyakit Tidak Menular (NCD) seperti stroke dan jantung terus meningkat akibat polusi dan gaya hidup sedentari.
- Risiko Lingkungan: Kepadatan di wilayah seperti Tambora dan Angke melipatgandakan risiko penyakit menular seperti kolera hingga 7–10 kali lipat dibandingkan kawasan formal.
Filosofi “Proses” di Balik Kota Sehat
Sebagai pengambil kebijakan dan warga, menurut Sukri, kita perlu menyelaraskan kembali pemahaman kita tentang apa itu “Kota Sehat”.
Berdasarkan kerangka kerja WHO yang dirumuskan oleh Hancock & Duhl (1988), Kota Sehat bukanlah sebuah garis finis atau status penghargaan semata, melainkan sebuah PROSES.
“A healthy city is defined by a PROCESS, not an outcome. It continually creates and improves its physical and social environments and expands those community resources which enable people to mutually support each other in performing all the functions of life and in developing to their maximum potential.” — WHO/Europe.
“Filosofi ini sangat krusial bagi Jakarta Barat. Menyadari bahwa Kota Sehat adalah proses berkelanjutan berarti kita tidak boleh berkecil hati dengan tantangan besar saat ini. Kuncinya bukan pada kesempurnaan kondisi saat ini, melainkan pada komitmen politik yang kuat dan partisipasi warga untuk terus melakukan perbaikan,” terang Sukri.
Misteri Sanitasi: Mengapa Jamban Menentukan Masa Depan Balita?
Dalam paparannya. Sukri menunjukkan fakta bahwa capaian ODF (Open Defecation Free) di Jakarta Barat saat ini berada di angka 63%. Ini berarti terdapat 37% populasi (sekitar 925.000 jiwa) yang belum memiliki akses sanitasi layak.
Tantangan jangka pendek kita adalah mengejar gap 17% (sekitar 425.000 jiwa) untuk mencapai target antara sebesar 80%.
Mengapa angka ini menentukan masa depan?
- Siklus Stunting: Risiko stunting meningkat 2 kali lebih tinggi pada rumah tangga tanpa akses jamban sehat. Sanitasi buruk memicu diare kronis yang menghambat penyerapan nutrisi pada balita.
- Kontaminasi E. Coli: Sebanyak 72% sumber air minum di wilayah ini terdeteksi tidak layak karena tercemar bakteri E. Coli akibat limbah domestik yang tidak terkelola.
- Beban Ekonomi: Penyakit akibat sanitasi buruk, seperti diare yang menyumbang 38% kasus pada balita, memberikan tekanan finansial yang berat bagi keluarga miskin perkotaan.
Belajar dari Sang Juara: Keajaiban Surabaya dan Konsistensi Wajo
Informasi lainnya yang disampaikan adalah bahwa transformasi kesehatan urban bukanlah mustahil. Kita bisa mengambil pelajaran dari keberhasilan daerah lain di Indonesia:
Sebagai contoh, Kota Surabaya: Meraih gelar Swasti Saba Wistara Paripurna pertama dan satu-satunya di Indonesia (2025). Surabaya berhasil menekan stunting secara fenomenal dari 28,9% menjadi 1,6%.
Senjata utamanya adalah Kader Surabaya Hebat (KSH) yang melakukan pendataan real-time berbasis NIK, didukung IPM tinggi mencapai 84,69.
“Kabupaten Wajo: Menunjukkan konsistensi luar biasa dengan meraih penghargaan Wistara 6 kali berturut-turut. Wajo membuktikan bahwa dengan mengelola 9 Tatanan secara penuh dan menjaga komitmen lintas kepemimpinan, kualitas hidup (IPM 73,98) dan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat beriringan,” sebutnya.
Pelajaran Utama menurut Prof Sukri adalah bahwa Inovasi Digital butuh integrasi data kesehatan warga hingga tingkat RT/RW.
“Kolaborasi Pentahelix, melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, dan dunia usaha sebagai subjek pembangunan. Kepemimpinan yang kuat, menjadikan kesehatan sebagai prioritas politik di atas segala kepentingan sektoral,” sebutnya.
Prof Sukri menyebut, pendekatan strategis yang harus diadopsi Jakarta Barat adalah Health in All Policies (HiAP). Ini adalah prinsip bahwa setiap kebijakan publik wajib mempertimbangkan dampak kesehatan melalui mekanisme Health Impact Assessment (HIA).
Di Jakarta Barat, kesehatan warga ditentukan di meja kerja berbagai dinas. Seorang Kepala Dinas Perhubungan yang membangun konektivitas halte TransJakarta dalam radius 500m dari fasilitas kesehatan, atau seorang Lurah yang memastikan manajemen sampah di kelurahannya berjalan, memiliki peran yang sama besarnya dengan seorang dokter.
Secara strategis, kita harus mendorong kenaikan alokasi anggaran kesehatan dalam APBD dari di bawah 10% menjadi minimal 15%, dengan fokus pada tindakan promotif-preventif.
Di ujung paparannya, Prof Sukri menandaskan, Jakarta Barat membutuhkan peta jalan yang terukur dan transformatif untuk mewujudkan visi 2030:
- Fase I: Fondasi (2024–2025): Merevitalisasi Forum Kota Sehat, mengejar target ODF 75%, menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal) Kota Sehat, dan mengaktifkan dashboard surveilans digital.
- Fase II: Akselerasi (2025–2027): Mencapai target ODF 80%, mengintegrasikan HiAP ke dalam RPJMD, dan menargetkan prevalensi stunting di bawah 15%.
- Fase III: Konsolidasi (2027–2030): Meraih akreditasi jaringan WHO Healthy Cities dan menempatkan Jakarta Barat dalam jajaran Top 5 Indeks Kota Sehat Nasional.
Sebagai penutup, mari kita pegang teguh satu prinsip fundamental:
“Kota yang sehat bukan banyaknya RS, tapi sedikitnya orang yang sakit.”
Jika kota adalah ruang yang membentuk kebiasaan kita, perubahan kecil apa di lingkungan Anda hari ini yang bisa menyelamatkan nyawa di masa depan? Perubahan besar dimulai dari kebijakan yang berpihak pada manusia dan tindakan nyata di setiap gang sempit Tambora.
Editor Denun
