Oleh Mustamin Raga
(Penulis Buku Money Politics dan Demokrasi Elektoral)
PELAKITA.ID – Pada mulanya adalah janji. Janji yang sederhana. Tidak muluk. Tidak rumit. Tidak dibungkus teori-teori besar tentang pembangunan atau jargon-jargon ekonomi yang sulit dicerna.
Hanya janji tentang hal-hal yang paling dekat dengan hidup rakyat. Harga bahan pokok yang terjangkau, pendidikan yang ringan bahkan gratis, kesehatan yang tidak memaksa orang miskin memilih antara sembuh atau bertahan hidup.
Janji-janji itu lahir dari kenyataan, bukan dari imajinasi. Ia tumbuh dari dapur yang mengepul dengan cemas, dari orang tua yang menghitung ulang biaya sekolah anaknya, dari antrean panjang di rumah sakit yang sering kali lebih melelahkan daripada penyakit itu sendiri.
Rakyat percaya. Mereka tidak sekadar memilih. Mereka menyerahkan harapan. Mereka menitipkan masa depan kepada seseorang yang mereka anggap mampu menjaga janji. Namun seperti banyak kisah lama dalam sejarah kekuasaan, yang datang kemudian bukanlah pemenuhan melainkan pembalikan.
Ketika Janji Sederhana Menjadi Beban Nyata
Pendidikan yang dijanjikan murah, terasa semakin mahal. Kesehatan yang dulu dapat diakses tanpa beban, perlahan berubah menjadi layanan berbiaya.
Bahkan ada segmen masyarakat yang pernah merasakan layanan gratis kini harus membayar untuk hal yang sama. Ini bukan sekedar perubahan kebijakan. Ini adalah perubahan makna. Negara yang sebelumnya hadir sebagai penolong, perlahan terasa menjadi penagih.
Pada titik ini, kekecewaan belum sepenuhnya menjadi kemarahan. Ia masih berupa harapan yang ditahan. “Mungkin ini fase transisi.”
“Mungkin akan diperbaiki nanti.” Namun waktu berjalan, dan harapan itu tidak kunjung menemukan pijakan.
Dalam kerangka Social Capital, kepercayaan adalah fondasi kerja sama sosial. Robert D. Putnam menjelaskan bahwa masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi akan lebih mudah bekerja sama, lebih stabil secara sosial, dan lebih kuat secara demokratis.
Ketika janji sederhana yang menyentuh kebutuhan dasar justru diingkari, yang runtuh bukan hanya kepercayaan terhadap program
melainkan kepercayaan terhadap niat. Dan ketika niat sudah diragukan, maka seluruh tindakan berikutnya akan selalu dicurigai.
Program Tanpa Dialog
Setelah janji yang retak, datanglah kebijakan yang memaksa. Program-program top-down yang tidak lahir dari percakapan publik, tidak tumbuh dari kebutuhan lokal, tidak melalui proses dialog yang sehat.
Ia turun dari atas dalam bentuk yang sudah jadi. Seragam, kaku, dan sering kali tidak kontekstual. Yang lebih mengkhawatirkan bukan hanya isi kebijakannya, melainkan sikap terhadap kritik atas kebijakan itu.
Program itu tidak boleh dipertanyakan. Tidak boleh dikritik. Seolah-olah ia bukan kebijakan publik, melainkan kebenaran mutlak yang harus diterima. Padahal dalam sistem demokrasi, kritik bukan gangguan.
Ia adalah mekanisme koreksi. Ketika pemimpin menjadi anti kritik, maka ada dua kemungkinan yang sedang terjadi.
Ia tidak percaya pada rakyatnya, atau ia terlalu percaya pada dirinya sendiri.
Keduanya berbahaya. Karena di titik itu, kebijakan tidak lagi diuji oleh realitas,
melainkan dilindungi oleh kekuasaan. Akibatnya, anggaran sektor-sektor penting seperti pendidikan tersedot untuk membiayai program yang bahkan sejak awal sudah dipandang dengan pesimisme.
Sektor lain ikut tergerus, dan prioritas publik menjadi kabur. Di sini, trust tidak hanya retak. Ia mulai runtuh secara sistemik.
Mengencangkan Daerah, Melonggarkan Pusat
Narasi berikutnya adalah efisiensi. Anggaran daerah dipotong. Ruang fiskal dipersempit. Kepala daerah kehilangan kemampuan untuk bergerak. Mereka tetap dituntut merealisasikan janji politiknya, tetapi tidak lagi memiliki alat yang cukup. Rakyat melihat kegagalan. Namun tidak selalu melihat sebabnya.
Dalam banyak kasus, kegagalan itu bukan semata karena ketidakmampuan, tetapi karena keterbatasan yang diciptakan oleh sistem. Ironisnya, anggaran yang ditarik ke pusat tidak selalu kembali dalam bentuk manfaat yang terasa.
Ia justru tampak mengalir ke pembengkakan struktur seperti penambahan jabatan, biaya birokrasi, dan perjalanan dinas ke luar negeri yang terlalu sering untuk bisa dijelaskan sebagai kebutuhan mendesak.
Ketika seorang pemimpin tercatat melakukan puluhan perjalanan luar negeri dalam satu tahun, pertanyaan publik menjadi wajar. Apakah ini untuk rakyat, atau untuk citra? Dan setiap pertanyaan yang tidak dijawab dengan jujur akan berubah menjadi kecurigaan.
Di banyak daerah, kepala daerah menjadi sasaran kritik. Rakyat menagih janji. Namun para pemimpin daerah sendiri berada dalam posisi yang sulit. Mereka diminta berlari, tetapi ruang geraknya dipersempit.
Dalam konteks ini, terjadi apa yang dalam Political Sociology disebut sebagai displacement of accountability, yakni kesalahan sistemik yang dibebankan pada aktor yang paling dekat dengan rakyat.
Akibatnya, kepercayaan publik runtuh tidak hanya pada satu level, tetapi secara berlapis.
Dari Polarisasi ke Keseragaman Kekecewaan
Ada perubahan menarik dalam lanskap sosial kita. Dulu, ruang publik dipenuhi perdebatan. Ada dua kutub yang saling berhadapan. Diskusi panas terjadi.
Istilah seperti Cebong dan Kadal Gurun menjadi simbol polarisasi itu. Namun hari ini, situasinya berbeda.
Kolom komentar tidak lagi menjadi arena debat. Ia menjadi ruang pelampiasan. Nada-nadanya seragam sinis, kecewa, mengejek, bahkan putus asa. Ini bukan lagi polarisasi. Ini adalah konsensus kekecewaan. Dan konsensus seperti ini jauh lebih berbahaya. Karena ia tidak melahirka perdebatan melainkan keheningan yang penuh ketidak-percayaan.
Stephen M.R. Covey menganalogikan trust sebagai rekening emosional. Setiap janji yang ditepati adalah deposit. Setiap kejujuran adalah penguatan. Sebaliknya, setiap janji yang diingkari adalah penarikan besar.
Dalam konteks yang kita bahas, rekening itu bukan sekedar kosong tetapi ia sudah minus. Dan ketika trust sudah minus, setiap kebijakan, bahkan yang baik sekalipun, akan tetap dibaca dengan kecurigaan.
Ketika trust runtuh, yang terjadi bukan selalu pemberontakan. Sering kali yang muncul justru keheningan.Rakyat tetap patuh, tetapi tanpa keyakinan. Kebijakan tetap berjalan,tetapi tanpa dukungan moral. Dalam perspektif Political Sociology, ini adalah erosi legitimasi. Negara masih berdiri, tetapi kehilangan ruhnya.
Mengapa Trust Sulit Kembali?
Ada satu hal yang harus kita akui bahwa kepercayaan jauh lebih sulit dipulihkan daripada dibangun. Karena ketika rakyat merasa telah melihat “wajah asli” kekuasaan, maka semua tindakan berikutnya akan ditafsirkan dalam kerangka kecurigaan.
Di sinilah relevansi Expectation Disconfirmation Theory. Ketika realitas tidak hanya gagal memenuhi harapan, tetapi justru bertolak belakang, yang lahir bukan sekedar kecewa
melainkan penolakan.
Saya dengan tulisan ini, tidak akan berhenti pada kritik terhadap pemimpin saja. Tulisan ini harus berani menoleh ke arah cermin. Dalam demokrasi, pemimpin tidak jatuh dari langit. Ia dipilih.
Maka setiap krisis kepercayaan juga mengandung pertanyaan. Bagaimana kita memilihnya? apa yang kita percaya saat itu? apakah kita memilih program, atau sekadar pesona? Karena kepercayaan yang diberikan tanpa kehati-hatian, sering kali berujung pada penyesalan.
Menunggu atau Belajar?
Kita mungkin sedang hidup dalam satu fase penting. Fase di mana kepercayaan tidak lagi mudah diberikan. Dan mungkin itu bukan sepenuhnya buruk. Karena masyarakat yang pernah dikecewakan, biasanya belajar menjadi lebih waspada. Lebih kritis. Lebih berhati-hati.
Namun tetap ada satu pertanyaan yang menggantung, apakah kepercayaan itu akan kembali? Jawabannya tidak ada dalam pidato.
Tidak ada dalam slogan. Ia hanya akan kembali jika rakyat kembali merasakan kehadiran negara dalam bentuk yang nyata, adil, dan jujur. Jika tidak, maka kepercayaan akan tetap menjadi tamu yang pergi tanpa pamit.
Seperti banyak tamu yang pernah disakiti, ia mungkin tidak akan kembali meskipun kita mengundangnya berkali-kali.
