PELAKITA.ID – Pernahkah Anda menyaksikan sebuah proyek pembangunan yang megah saat peresmian, namun perlahan meredup dan terbengkalai begitu pendanaan donor berakhir?
Fenomena ini adalah “penyakit” kronis dalam birokrasi kita: ketergantungan pada intervensi eksternal tanpa adanya akar kemandirian di tingkat lokal. Proyek sering kali dianggap sebagai “barang titipan” pusat atau pihak luar, bukan sebuah kebutuhan yang tumbuh dari rahim daerah itu sendiri.
Di Sulawesi Selatan, sebuah inisiatif bernama Sulawesi Capacity Development Project (CD Project) yang berlangsung pada 16 September 2007 hingga 15 September 2010, telah berhasil mematahkan pola tersebut. Proyek ini didukung oleh Japan International Cooperation Agency (JICA).
Ini bukan sekadar proyek teknis; ini adalah eksperimen intelektual dan praktis yang mengubah paradigma dari sekadar “memberi bantuan” menjadi “membangun kemampuan.”
Sebagai seorang praktisi, sebagai Project Officer untuk Provinsi Sulawesi Selatan saat itu, saya melihat ini sebagai cetak biru bagaimana kolaborasi mampu menggerakkan roda keberlanjutan.
Pembangunan Bukan Sekadar ‘Transfer’, Melainkan ‘Pengembangan’
Dalam diskursus pembangunan, kita harus berani membedakan antara Capacity Transfer dan Capacity Development.
Pendekatan konvensional sering terjebak pada Capacity Transfer, yakni upaya mengisi kesenjangan dengan mendatangkan modal dari luar—baik itu modal fisik, SDM, maupun teknik.
Masalahnya, ketika “kapital” luar ini ditarik, daerah sering kali kembali ke titik nol.
CD Project menawarkan pendekatan revolusioner melalui Capacity Development yang berakar pada komitmen internal. Esensinya bukan tentang apa yang kita bawa dari luar, melainkan bagaimana kita mendorong proses pemecahan masalah secara mandiri. Untuk mencapai ini, pengembangan kapasitas dilakukan secara terpadu pada tiga level strategis:
- Level Individu: Meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial para aktor pembangunan.
- Level Organisasi: Memperkuat tata kelola dan mekanisme kerja di dalam lembaga pemerintah.
- Level Sistem Kemasyarakatan: Membangun kerangka kerja yang memungkinkan interaksi harmonis antara pemerintah dan publik.
Pembangunan sejati adalah ketika sebuah daerah mampu mengelola pengetahuannya sendiri untuk menjawab tantangannya. Sebagaimana dirumuskan dalam prinsip dasar proyek ini:
“Capacity Development: Pendorongan usaha atau komitmen yang muncul dari dalam suatu daerah dengan membagikan pengetahuan dan Ide.”
Menyeimbangkan Kekuatan ‘Top-Down’ dan ‘Bottom-Up’
Strategi CD Project tidak membiarkan pembangunan berjalan dalam ruang hampa. Keberhasilannya terletak pada kemampuan menyeimbangkan instruksi pemerintah (top-down) dengan aspirasi akar rumput (bottom-up).
Kuncinya adalah pelembagaan mekanisme kolaborasi melalui tiga tahap kegiatan yang sistematis: Pelaksanaan Diklat, Kegiatan Pilot, dan Networking (Pembagian Pengalaman).
Di jantung mekanisme ini terdapat Provincial Implementation Committee (PIC). Wadah ini bukan sekadar forum kumpul-kumpul, melainkan simpul koordinasi strategis yang mendudukkan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Akademisi (Perguruan Tinggi), dan LSM di satu meja.
Keterlibatan akademisi memberikan landasan saintifik pada kebijakan, sementara LSM memastikan suara masyarakat tidak terabaikan. Inilah yang kita sebut sebagai internalisasi kebijakan; di mana setiap pihak merasa memiliki (sense of ownership) terhadap proses pembangunan karena mereka terlibat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.
Replikasi Nyata: Bukti dari Lapangan
Keberhasilan CD Project bukanlah klaim teoritis belaka. Dampaknya nyata dan terukur melalui inisiatif mandiri yang diambil oleh berbagai kabupaten di Sulawesi Selatan. Berikut adalah perbandingan bagaimana pendekatan kolaborasi diinternalisasi di tingkat lokal:
| Kabupaten | Inisiatif Lokal & Replikasi | Bukti Kolaborasi & Komitmen Anggaran |
| Takalar | Inisiasi “Gerbang P2K” (Gerakan Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) di 6 kecamatan & 33 desa. | Pembentukan 4 Pokja di mana Pokja Penguatan Kelembagaan menjadi motor bagi Fasilitator Masyarakat (Community Facilitator). |
| Selayar | Pembentukan Forum Kolaborasi Stakeholders dan pelatihan 20 fasilitator masyarakat. | Alokasi anggaran konsisten (2009-2011), rencana Diklat Perencana, dan pembuatan Film Dokumentasi Kolaborasi (2011). |
| Sidrap | Kemitraan perkebunan di komunitas Towani Tolotang oleh alumni fasilitator. | Anggaran Rp15 juta untuk Seminar Kolaborasi (2011) dan pembiayaan studi banding komunitas ke Jawa Barat. |
| Bone | Praktik kolaborasi di Tanjung Pallette oleh PIC/Bappeda Sulsel. | Rencana kolaborasi dengan PNPM PISEW (2011) untuk mengadopsi konsep CD Project melalui pelatihan formal. |
Data ini menunjukkan bahwa ketika metode CD Project diterapkan, pemerintah daerah tidak lagi sekadar menunggu instruksi, tetapi secara proaktif mengalokasikan sumber daya untuk menjaga momentum kolaborasi.
Membangun ‘Wadah’ untuk Masa Depan
Pertanyaan besar bagi setiap konsultan pembangunan adalah: apa yang tersisa setelah proyek berakhir? Di Sulawesi Selatan, jawabannya adalah pelembagaan.
Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan telah mengambil langkah strategis dengan menjadikan Bidang SDM & Kelembagaan sebagai simpul utama koordinasi untuk keberlanjutan dan replikasi.
Strategi masa depan difokuskan pada tiga pilar:
- Pelembagaan Profesi: Menyiapkan pembentukan “Asosiasi Tenaga Perencana dan Fasilitator Pembangunan Daerah” sebagai rumah bagi para praktisi pembangunan.
- Formalitas Hukum: Memfasilitasi kejelasan landasan operasional melalui SK atau Peraturan Daerah guna memastikan mekanisme kolaborasi memiliki payung hukum yang tetap, terlepas dari siapa pemimpinnya.
- Jejaring Alumni: Memelihara komunikasi intensif dengan alumni diklat perencana dan fasilitator sebagai aset intelektual daerah.
Dengan dukungan anggaran yang berlanjut (seperti pada periode 2011-2012), mekanisme kolaborasi ini bertransformasi dari sebuah “proyek” menjadi sebuah “budaya kerja” baru dalam pemerintahan daerah.
Kesimpulan
Pengalaman Sulawesi Capacity Development Project memberikan pelajaran berharga bagi kita semua: pembangunan yang berkelanjutan menuntut investasi pada manusia dan sistem koordinasi, bukan sekadar beton dan aspal.
Keberhasilan di Takalar, Selayar, dan kabupaten lainnya adalah bukti bahwa ketika sekat-sekat birokrasi diruntuhkan melalui kolaborasi multipihak, solusi yang lahir akan jauh lebih tangguh dan adaptif.
Kini, tantangannya bukan lagi soal ketersediaan dana, melainkan kemauan politik untuk membuka ruang bagi ide dan pengetahuan dari dalam.
Jika kolaborasi terbukti mampu mengubah wajah pembangunan di Sulawesi Selatan, tantangan apa yang menghalangi daerah lain untuk memulai langkah serupa hari ini?
___
Sorowako, 3 April 2026
