Di bawah kepemimpinan Andi Rosman, Kabupaten Wajo memperlihatkan bahwa pemerintahan yang efektif tidak hanya diukur dari capaian statistik, tetapi juga dari keberanian berinovasi, keberpihakan pada nilai lokal, serta kemampuan menyelaraskan kebijakan dengan agenda nasional.
PELAKITA.ID – Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kerap dianggap sekadar dokumen administratif yang sarat angka dan istilah teknis
Jika dibaca dengan perspektif tata kelola, “Ringkasan LPPD Kabupaten Wajo Tahun 2025” justru menghadirkan gambaran utuh tentang arah perubahan sebuah daerah.
Di bawah kepemimpinan Andi Rosman, Kabupaten Wajo memperlihatkan bahwa pemerintahan yang efektif tidak hanya diukur dari capaian statistik, tetapi juga dari keberanian berinovasi, keberpihakan pada nilai lokal, serta kemampuan menyelaraskan kebijakan dengan agenda nasional.
Sepanjang 2025, setidaknya ada empat hal menarik yang menjadi penanda transformasi Wajo—mulai dari pengelolaan sumber daya manusia berbasis nilai, penguatan ekonomi, sinergi strategis dengan pemerintah pusat, hingga percepatan digitalisasi layanan publik.
Salah satu pendekatan yang menonjol adalah strategi cultural governance dalam pengelolaan aparatur sipil negara.
Pemerintah Kabupaten Wajo tidak hanya mengandalkan insentif material, tetapi juga menghadirkan penghargaan yang menyentuh dimensi spiritual. Pada momen apel pasca Idulfitri, misalnya, ASN yang berhasil mengkhatamkan Al-Qur’an mendapatkan hadiah umrah.
Kebijakan ini bukan sekadar simbolis, melainkan upaya membangun budaya kerja yang berakar pada nilai religiusitas masyarakat Wajo.
Di sini, disiplin kerja dipadukan dengan integritas moral—sebuah fondasi penting bagi pelayanan publik yang beretika.
Di sektor ekonomi, kinerja Wajo menunjukkan tren yang menggembirakan. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang positif bahkan mendapat apresiasi dari Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. Pengakuan tersebut diperkuat dengan dukungan bantuan dari pemerintah provinsi.
Meski nilainya tidak besar, bantuan ini memiliki makna strategis sebagai sinyal kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi dan arah pembangunan Wajo.
Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi daerah telah berada pada jalur yang tepat dalam mendorong pertumbuhan sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Transformasi Wajo juga tercermin dalam kemampuannya membangun sinergi dengan pemerintah pusat, khususnya di bidang pertahanan negara.
Partisipasi aktif Bupati Andi Rosman dalam kegiatan Latihan Dasar Militer Komponen Cadangan (Komcad) bagi ASN di Rindam XIV/Hasanuddin menjadi simbol kuat adanya sinkronisasi kebijakan lintas level pemerintahan.
Keterlibatan ASN dalam program ini tidak hanya memperkuat kedisiplinan, tetapi juga membangun kesiapan mental dan ketahanan institusi dalam menghadapi berbagai dinamika, termasuk situasi darurat.
Sementara itu, di bidang pelayanan publik, Wajo menunjukkan langkah maju melalui penguatan ekosistem Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Transformasi digital tidak lagi berhenti pada wacana, tetapi telah hadir dalam bentuk layanan nyata yang mudah diakses masyarakat.
Melalui portal resmi pemerintah daerah, warga dapat mengurus perizinan, memantau Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), mengecek BPHTB, hingga menyampaikan pengaduan secara daring. Integrasi sistem antar perangkat daerah juga mendorong efisiensi birokrasi dan meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan.
Seluruh capaian ini berpijak pada satu fondasi penting: transparansi. Pemerintah Kabupaten Wajo membuka akses publik terhadap berbagai dokumen strategis, mulai dari perencanaan pembangunan hingga indikator kinerja keuangan daerah.
Langkah ini menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik sekaligus memastikan akuntabilitas pemerintahan berjalan dengan baik.
Melihat rangkaian capaian tersebut, Wajo tidak hanya sedang berbenah, tetapi juga tengah membangun model tata kelola yang menarik untuk dicermati. Kombinasi antara kekuatan nilai lokal, kinerja ekonomi, disiplin aparatur, dan digitalisasi layanan menghadirkan sebuah pendekatan yang utuh dan adaptif.
Pertanyaannya kini, sejauh mana praktik-praktik baik dari Wajo ini dapat direplikasi di daerah lain untuk mempercepat transformasi pemerintahan di Indonesia?
Redaksi
