PELAKITA.ID – Kita sama-sama mengikuti berbagai pemberitaan tentang Garuda Astacita Nusantara (GAN), sebuah gerakan yang dipimpin oleh kalangan profesional, termasuk advokat, sahabat kita Muhammad Burhanuddin.
Usai salat subuh, saya menuliskan catatan ini sebagai refleksi atas posisi dan peran GAN dalam konteks pembangunan Indonesia hari ini.
Meskipun GAN tampak memiliki afiliasi tertentu dengan pemerintah, dari berbagai informasi yang beredar, semangatnya lebih mendekati organisasi non-pemerintah (NGO) atau LSM.
Dalam sejarah Indonesia, organisasi semacam ini pernah dikenal sebagai LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat), yang lahir seiring dengan menguatnya gagasan “pembangunan” sebagai proyek besar negara.
Istilah “pembangunan” bukan sekadar kata dalam percakapan sehari-hari. Ia merupakan konsep serius dan terencana, yang mencerminkan upaya sistematis negara untuk bertransformasi dari kondisi tradisional dan tertinggal menuju negara berkembang, hingga akhirnya menjadi negara maju.
Gagasan ini menguat pasca Perang Dunia II, ketika banyak negara—termasuk Indonesia—mulai membangun kembali dirinya dengan dukungan global, seperti dari Bank Dunia, IMF, hingga lembaga filantropi internasional.
Pembangunan tersebut dijalankan berbasis ilmu pengetahuan, teori ekonomi, dan perencanaan jangka panjang. Dalam konteks Indonesia, peran penting dimainkan oleh para ekonom seperti Prof. Dr. Wijoyo Nitisastro, yang memimpin tim perancang pembangunan ekonomi nasional dengan pendekatan ilmiah.
Konsultasi dengan akademisi internasional, termasuk dari University of California, Berkeley, juga menjadi bagian dari proses tersebut—yang kemudian populer disebut sebagai “Mafia Berkeley” oleh kalangan kritis mahasiswa.
Karena pembangunan adalah proses panjang dan bertahap, stabilitas politik menjadi prasyarat utama.
Pada masa Orde Baru, hal ini diwujudkan melalui penyederhanaan partai politik dan pendekatan keamanan dalam kehidupan sosial-politik.
Analogi sederhana: membangun negara seperti membuat perahu—tidak bisa selesai dalam sehari, membutuhkan tahapan, ketekunan, dan kondisi yang stabil tanpa gangguan.
Dalam praktiknya, model pembangunan yang dijalankan cenderung bersifat elitis dan kapitalistik. Industrialisasi besar-besaran memicu ketimpangan: industri rakyat melemah, kesenjangan kaya-miskin melebar, dan ketimpangan pusat-daerah semakin terasa.
Muncul kelompok konglomerat, praktik monopoli, serta fenomena kolusi, korupsi, dan nepotisme.
Pemerintah saat itu mengandalkan teori pertumbuhan ekonomi dengan harapan efek “trickle-down” akan menetes ke bawah. Namun, dalam kenyataannya, pemerataan tidak kunjung tercapai.
Kritik pun menguat, terutama dari kalangan mahasiswa, yang mendorong pendekatan pembangunan berbasis “bottom-up”. Peristiwa Malari 1974 dan gerakan mahasiswa 1978 menjadi penanda penting dari kritik tersebut.
Di sisi lain, lahir gerakan kultural melalui LSM yang bekerja langsung di desa-desa.
Mereka hadir mendampingi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kecil, koperasi, serta membangun kesadaran kemandirian.
Pendekatan ini berbasis pemberdayaan rakyat dari bawah, yang juga didukung oleh berbagai teori pembangunan alternatif, termasuk dependency theory yang berkembang di kalangan akademisi global.
LSM pada dasarnya adalah gerakan penyadaran—mendorong masyarakat pinggiran, desa, dan kelompok miskin untuk mampu menolong dirinya sendiri melalui pendampingan teknis, ekonomi, dan sosial.
Bahkan, ketika kelemahan teori pertumbuhan ekonomi diakui secara global, banyak lembaga donor internasional mulai mendukung pendekatan berbasis masyarakat ini.
Dalam perkembangan mutakhir, arah pembangunan pasca-reformasi sering kali tidak jelas pijakan teorinya.
Sebagian gerakan LSM pun mengalami pergeseran—lebih mudah terjebak pada aksi simbolik seperti demonstrasi, tanpa kerja-kerja pemberdayaan yang mendalam. Di sisi lain, orientasi generasi muda juga kerap bergeser pada materi, jabatan, dan prestise semata.
Padahal realitas menunjukkan bahwa kesenjangan masih nyata. Di satu sisi, jumlah orang kaya terus bertambah; di sisi lain, masih banyak rakyat hidup dalam keterbatasan—akses kesehatan minim, hunian tidak layak, dan masa depan ekonomi yang tidak pasti.
Dalam konteks inilah, gerakan seperti Garuda Asta Cita Nusantara menjadi relevan. Dibutuhkan kembali semangat gerakan yang berpihak pada rakyat, bekerja dari akar rumput, dan berorientasi pada keadilan sosial yang nyata.
Demikian catatan ini saya dedikasikan untuk para aktivis di tingkat akar rumput—yang terus bekerja dalam senyap, membangun dari bawah.
Jangan lupa bahagia.
___
Wassalam.
Kasim Sophian, alumni Fakultas Hukum Unhas
