Memasuki awal abad ke-20, tekanan kolonial Belanda semakin mencekik. Penerapan sistem pajak yang berat serta kerja paksa (rodi) dirasakan sebagai penghinaan luar biasa bagi jiwa Bugis yang merdeka. Bagi para bangsawan rendah Bugis-Makassar, baik Bone, Wajo, Gowa, dan rakyat jelata, dipaksa menjadi kuli adalah pelanggaran terhadap Siri’.
PELAKITA.ID – Perjalanan sejarah sering kali menampakkan dirinya melalui pertemuan-pertemuan yang tampak sederhana namun sarat makna.
Dalam catatan perjalanan penulis, pada tahun 2017 di gugusan Kepulauan Anambas, takdir mempertemukan saya dengan seorang pria yang mengaku bernama Iwan Bone.
Pertemuan di beranda samudera itu bukan sekadar perjumpaan antarpelancong, melainkan sebuah narasi yang menyingkap tabir diaspora Bugis di tanah Melayu.
Iwan, yang berasal dari Pulau Kijang, Indragiri Hilir (Inhil), membawa aroma sejarah tentang bagaimana sebuah entitas dari Sulawesi Selatan memahat peradaban di atas rawa-rawa Riau.
Pertemuan ini menegaskan bahwa jejak pelaut Bone tidak berhenti di tepian pantai, melainkan terus memanjang, melintasi Selat Makassar hingga ke pelosok Kepulauan Riau dan daratan Sumatera, membentuk sebuah tali-temali kebudayaan yang tak kunjung putus.
Ma’sompe’ dan Kedalaman Filosofi Siri’
Bagi seorang lelaki Bugis, melipat jarak bukanlah sekadar perpindahan raga, melainkan sebuah ibadah kebudayaan yang disebut ma’sompe’ (berlayar atau merantau).
Akar dari jiwa pengembara ini terhujam jauh dalam memori kolektif yang terekam pada epos La Galigo.
Kita mengenal sosok mitos Sawerigading yang membelah samudra dengan perahu Wakka tana WalinonoE, sebuah alegori tentang keberanian menghadapi ketidakpastian demi tujuan yang mulia.
Namun, di balik layar yang terkembang, ada detak jantung bernama Siri’—sebuah konsep harga diri, martabat, dan identitas sosial yang paling hakiki. Merantau adalah jalan untuk memulihkan atau meninggikan kehormatan keluarga. Seperti yang diungkapkan dalam pepatah lama:
“Siri’ emmi ri onroang ri lino.” (Hanya untuk harga diri itulah kita hidup di dunia.)
Bagi mereka, hidup tanpa harga diri adalah sebuah ketiadaan. Oleh karena itu, merantau menjadi pembuktian bagi kaum lelaki untuk bekerja keras, menaklukkan tantangan di tanah asing, dan kembali dengan martabat yang tegak di mata masyarakat.
Badai Politik dan Pencarian Kedaulatan Diri
Sejumlah buku yang dibaca penulis, termasuk Diaspora Bugia, jelas sekali disebutkan bahwa migrasi besar-besaran masyarakat Bugis ke tanah Indragiri tidak lahir dari kekosongan.
Ia adalah respons terhadap badai sejarah yang mengguncang tanah leluhur. Gelombang awal dipicu oleh kejatuhan Benteng Sombaopu pada tahun 1669 dalam Perang Makassar, sebuah konflik berdarah yang melibatkan Kerajaan Gowa, Bone, dan persekutuan VOC dengan Arung Palakka.
Ketidakstabilan ini diperparah dengan runtuhnya Kota Tosora pada 1670 yang menghancurkan Kerajaan Wajo.
Memasuki awal abad ke-20, tekanan kolonial Belanda semakin mencekik. Penerapan sistem pajak yang berat serta kerja paksa (rodi) dirasakan sebagai penghinaan luar biasa bagi jiwa Bugis yang merdeka.
Bagi para bangsawan rendah Bugis-Makassar, baik Bone, Wajo, Gowa, dan rakyat jelata, dipaksa menjadi kuli adalah pelanggaran terhadap Siri’.
Pilihan mereka hanya satu: melawan atau mencari tanah baru yang menawarkan kebebasan. Gelombang ini berlanjut hingga masa pasca-kemerdekaan, ketika ketidakamanan akibat pemberontakan Kahar Muzakar (1949–1965) memaksa ribuan jiwa mencari suaka dan penghidupan yang lebih tenang di seberang lautan, menuju pelukan hutan-hutan Indragiri.
Memahat Peradaban di Tepian Parit
Kedatangan masyarakat Bugis di Indragiri Hilir mencatat sejarah panjang sejak zaman Kesultanan Melaka. Tokoh-tokoh ikonik seperti lima bersaudara bangsawan Bugis—Daeng Parani, Daeng Manambun, Daeng Marewa, Daeng Cella’, dan Daeng Kemase—serta Daeng Makkita pada tahun 1679, telah meletakkan fondasi awal keberadaan mereka di Riau.
Mereka hadir bukan sebagai buruh migran, melainkan sebagai peneroka (pembuka lahan) yang tangguh.
Masyarakat yang mayoritas berasal dari Kabupaten Bone dan Wajo ini menyebar di sepanjang sungai dan parit. Di wilayah ini, konsentrasi etnis Bugis sangat dominan, seperti yang terlihat pada data pemukiman berikut:
- Desa Benteng: Memiliki populasi 100% etnis Bugis.
- Desa Pulau Kecil: 80% dari penduduknya adalah keturunan Bugis.
- Desa Kota Baru Seberida: Mencapai 80% populasi Bugis.
Secara administratif, nadi kehidupan diaspora ini berdenyut kencang di tiga kecamatan utama: Reteh, Keritang, dan Tanah Merah (Kuala Enok). Mereka mengubah lanskap sunyi menjadi pusat-pusat pertumbuhan yang vital bagi Provinsi Riau.
Di balik keberhasilan fisik, terdapat pilar-pilar spiritual dan intelektual yang menjaga keseimbangan tatanan sosial.
Di Pulau Kijang, asal Iwan Bone, sejarah mencatat nama Tuan Guru Kiyai Haji Hussein Ahmad, yang dijuluki Panrita Loppona Ugie (Ulama Besar Orang Bugis).
Sementara itu, di Pulau Kecil, K.H. Dahlan berdiri sebagai sosok pengasas yang memberikan arah bagi batin para perantau.
Keberhasilan ekonomi diwakili secara gemilang oleh sosok K.H. Abdul Fattah Nasir, B.A. Melalui Yayasan Darul Ulum yang didirikannya pada 1971, beliau mendidik ratusan santri sekaligus menjadi prototipe pengusaha sukses dengan kepemilikan kebun kelapa seluas 450 hektar.
Eksistensi mereka juga terpahat dalam bentuk “Rumah Batu”—sebuah simbol kemenangan permanen atas alam rawa. Daeng Haji Tawa membangun rumah batu pertama di Desa Pengalihan pada 1945, diikuti oleh adiknya, Haji Badek, yang sukses meluaskan usahanya dari perdagangan harian hingga bisnis sarang burung walet dan kelapa sawit.
Di Pulau Kijang, juragan-juragan seperti Haji Yaco dan Haji Sayuti mempertegas dominasi ekonomi dengan deretan rumah toko yang kokoh, menunjukkan bahwa mereka bukan lagi pendatang, melainkan tuan rumah bagi masa depannya sendiri.
Arsitektur Ekonomi: Sistem Parit dan Modal Mandiri
Inovasi paling fenomenal dari perantau Bugis di Indragiri adalah sistem “Parit” atau kanal drainase. Dengan keahlian autodidak, mereka membelah lahan gambut, membiarkan air mengalir dan mengubah rawa menjadi hamparan produktif.
Nama-nama seperti Parit Pokko, Parit Tiga Belas, Parit Bintang Fajar yang dirintis oleh Daeng Musa pada 1912, hingga Parit Rajawali, menjadi saksi bisu kerja keras mereka.
Model migrasi Bugis memiliki perbedaan fundamental dengan migrasi etnis lain; mereka jarang sekali menjadi kuli kontrak. Mereka bergerak dalam jaringan modal mandiri atau sistem bagi hasil yang adil. Melalui sistem ini, mereka mengusahakan berbagai komoditas:
Kelapa: Sebagai tulang punggung utama ekonomi.
Nanas, Pinang, dan Jagung: Sebagai komoditas pendukung di sela-sela lahan.
Kelapa Sawit: Menjadi komoditas unggulan dalam perkembangan modern.
Tali Temali Budaya yang Tak Terputus
Jejak pelaut Bone, Wajo, Gowa, bahkan Selayar dan Buton di Indragiri Hilir adalah sebuah mahakarya adaptasi budaya.
Mereka tidak hanya menetap, tetapi juga mewariskan identitas lokal yang kuat dan berkontribusi besar bagi kemakmuran Riau.
Keberadaan Iwan Bone di Anambas yang saya temui bertahun-tahun lalu bukanlah sebuah kebetulan geografis, melainkan bukti adanya “diaspora sekunder”—sebuah pergerakan terus-menerus dari Indragiri menuju titik-titik lain di Nusantara.
Filosofi ma’sompe’ membuktikan bahwa jarak antara Sulawesi dan Sumatera hanyalah soal bentangan laut, namun semangat Siri’ telah menjahit keduanya menjadi satu kesatuan sejarah yang utuh.
Di tanah Indragiri, pelaut-pelaut dari Bone ini telah berhenti berlayar, namun mereka tetap “melaut” di daratan—mengarungi tantangan zaman dengan layar martabat yang tetap terkembang tinggi.
___
Penulis Denun
dari Berbagi sumber
