Dengan demikian, proses pemekaran wilayah tidak hanya dipandang sebagai agenda politik semata, tetapi sebagai langkah strategis yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
PELAKITA.ID — Upaya percepatan pembentukan Provinsi Luwu Raya kembali mendapatkan dorongan melalui penguatan kajian akademik yang dilakukan oleh Institute Otonomi Daerah (IOTDA) bersama Universitas Andi Djemma (UNANDA).
Kolaborasi ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat argumentasi ilmiah, yuridis, dan pembangunan dalam mendorong pemekaran wilayah yang dinilai memiliki kepentingan strategis bagi pembangunan nasional.
Pertemuan silaturahmi yang berlangsung di Jakarta mempertemukan Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR), Tim Daerah Otonom Baru (DOB) Luwu Raya, serta Tim Kajian UNANDA dengan salah satu anggota Tim Kajian IOTDA.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam menyelaraskan perspektif akademik dan strategi advokasi kebijakan terkait usulan pembentukan provinsi baru di kawasan Luwu Raya.
Ketua Tim Kajian UNANDA, Dr. Abdul Rahman Nur, M.H., menegaskan bahwa kajian akademik merupakan prasyarat penting dalam setiap proses pembentukan daerah otonom baru.
Menurutnya, dokumen akademik yang komprehensif tidak hanya menjadi landasan yuridis formal, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis untuk menjawab berbagai persoalan mendasar dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“Dokumen kajian harus mampu menjelaskan secara obyektif berbagai aspek penting, seperti rentang kendali pemerintahan, pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, serta kemampuan fiskal daerah,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
Melalui kerja sama antara IOTDA dan UNANDA, kajian yang disusun diharapkan mampu memberikan analisis ilmiah yang komprehensif, mencakup dimensi sosial-budaya, ekonomi, tata ruang, hingga aspek keberlanjutan lingkungan.
Kajian tersebut juga menyoroti posisi strategis Luwu Raya dalam peta pembangunan nasional.
Kawasan ini dinilai memiliki potensi besar di berbagai sektor, seperti pertambangan, pertanian, perikanan, kehutanan, dan energi. Apabila dikelola secara optimal, potensi tersebut diyakini dapat menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.
Selain aspek ekonomi, dimensi historis dan identitas kultural masyarakat Luwu turut menjadi bagian penting dalam argumentasi pembentukan provinsi baru.
Nilai sejarah dan ikatan budaya masyarakat setempat dinilai menjadi fondasi sosial yang memperkuat legitimasi gagasan pemekaran wilayah tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas pula tantangan regulasi yang dihadapi, terutama terkait kebijakan moratorium pembentukan daerah otonom baru yang masih berlaku.
Ir. Buhari Kahar Mudzakkar, yang hadir dalam silaturahmi tersebut, menilai bahwa pendekatan berbasis kepentingan strategis nasional perlu menjadi pertimbangan utama pemerintah pusat dalam menilai usulan pemekaran wilayah, termasuk Provinsi Luwu Raya.
Sementara itu, Ir. Hasbi Syamsu Ali, M.M., Ketua BPW KKLR Sulawesi Selatan, menegaskan bahwa penguatan kajian akademik ini diharapkan menghasilkan dokumen yang tidak hanya memenuhi standar legal-formal, tetapi juga mampu menghadirkan peta jalan pembangunan (roadmap) yang jelas dan berkelanjutan bagi provinsi baru yang diusulkan.
“Dokumen ini nantinya akan menjadi dasar penting dalam proses advokasi kebijakan kepada pemerintah pusat maupun lembaga legislatif,” ujarnya.
Sinergi antara lembaga kajian dan perguruan tinggi ini diharapkan dapat memperkuat legitimasi ilmiah dari usulan pembentukan Provinsi Luwu Raya.
Dengan demikian, proses pemekaran wilayah tidak hanya dipandang sebagai agenda politik semata, tetapi sebagai langkah strategis yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Penguatan kajian akademik oleh IOTDA dan UNANDA sekaligus menandai fase baru dalam perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya.
Upaya tersebut menunjukkan pergeseran pendekatan dari sekadar wacana normatif menuju proses yang berbasis data, riset, dan perencanaan pembangunan jangka panjang.
(ARM)
