Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI telah melakukan survei independen pada periode 24 Februari hingga 9 Maret 2026 terhadap 85 ahli ekonomi dari berbagai latar belakang strategis—mulai dari akademisi, sektor swasta, hingga institusi multinasional.
Para ahli secara jelas memberikan “sinyal merah” bahwa stabilitas nasional sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk memperbaiki integritas institusional.
PELAKITA.ID – Memasuki periode semester pertama tahun 2026, arah kebijakan ekonomi Indonesia berada di bawah sorotan tajam.
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI telah melakukan survei independen pada periode 24 Februari hingga 9 Maret 2026 terhadap 85 ahli ekonomi dari berbagai latar belakang strategis—mulai dari akademisi, sektor swasta, hingga institusi multinasional.
Survei ini bertujuan untuk menangkap persepsi mendalam mengenai kondisi ekonomi saat ini serta ekspektasi terhadap masa depan yang semakin kompleks.
Tema sentral yang muncul dari konsensus para ahli adalah “Kewaspadaan Awal Tahun dalam Prospek Fiskal dan Sentimen Investor.”
Angka-angka yang dihasilkan dari survei ini bukan sekadar statistik, melainkan sinyal peringatan dini bagi pemerintah dan pelaku pasar untuk segera melakukan navigasi kebijakan yang lebih kredibel di tengah ketidakpastian global yang persisten.
2. Realitas Ekonomi Saat Ini: Stagnasi dan Tekanan yang Meningkat
Analisis data menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sedang terjebak dalam fase stagnasi dengan tekanan negatif yang konsisten. Selama tiga putaran survei berturut-turut dalam 18 bulan terakhir, para ahli secara konsisten melaporkan ketiadaan perbaikan signifikan.
Kondisi saat ini dinilai memburuk atau stagnan dengan rata-rata respons -0,39, didukung oleh tingkat keyakinan (confidence score) yang tinggi sebesar 7,37 dari 10.
Empat indikator utama yang mendefinisikan realitas ini adalah:
- Pertumbuhan Ekonomi: Sebanyak 48% ahli menilai kondisi memburuk. Meskipun terdapat sedikit pergeseran skor dari periode sebelumnya, sentimen umum tetap berada di zona negatif (-0,39).
- Tekanan Inflasi: Menjadi satu-satunya indikator yang mengalami perubahan signifikan secara statistik (+0,71). Lonjakan ini menandakan bahwa kenaikan harga barang dan jasa telah mencapai titik yang secara nyata menggerus daya beli masyarakat.
- Pasar Tenaga Kerja: Dinilai masih sangat “lesu” dengan rata-rata respons -0,55. Sebanyak 56% responden melihat kondisi pasar tenaga kerja semakin ketat, mengindikasikan ancaman peningkatan pengangguran dan stagnasi upah.
- Lingkungan Bisnis: Menunjukkan iklim yang suram dengan rata-rata -0,67. Penurunan ini menghapus optimisme moderat yang sempat muncul pada periode sebelumnya, mempertegas bahwa dunia usaha kehilangan momentum pemulihan.
Sinergi antara inflasi yang meningkat tajam dan pelemahan pasar tenaga kerja memunculkan narasi risiko “Stagflasi” yang nyata, yang berpotensi melumpuhkan pendapatan rumah tangga secara luas.
3. Isu Utama dan Ketidakpastian Global
Ketegangan geopolitik global terus membayangi prospek ekonomi domestik. Gangguan pada rantai pasokan global dan fluktuasi harga energi menjadi faktor utama pendorong pesimisme. Para ahli melihat bahwa rambatan konflik global ini secara langsung menekan tingkat harga di dalam negeri.
“Ekspektasi terhadap tekanan inflasi di masa depan mencapai puncaknya. Sebanyak 75% ahli (64 dari 85 responden) secara bulat memprediksi bahwa tekanan inflasi akan semakin intens dalam tiga bulan ke depan, dengan rata-rata ekspektasi yang melonjak kuat ke angka +0,91 (Skor Keyakinan: 7,60).”
4. Evaluasi Kebijakan: Antara Efektivitas Moneter dan Kekecewaan Fiskal
Penilaian terhadap efektivitas kebijakan pemerintah menunjukkan adanya jurang antara sektor moneter dan instrumen kebijakan lainnya. Berikut adalah tabel persepsi efektivitas kebijakan pada Semester I-2026:
| Instrumen Kebijakan | Skor Rata-Rata Persepsi | Tingkat Keyakinan (0-10) | Status |
| Kebijakan Moneter | -0,14 | 7,46 | Perbaikan signifikan |
| Kebijakan Sektor Keuangan | -0,60 | 7,78 | Lemah/Pesimistis |
| Kebijakan Fiskal | -0,62 | 7,84 | Sangat Berhati-hati |
| Kebijakan Tenaga Kerja | -0,45 | 7,66 | Dampak Terbatas |
Analisis mendalam terhadap data menunjukkan bahwa Kebijakan Moneter dipandang sebagai instrumen dengan performa terbaik relatif terhadap yang lain, naik signifikan dari skor -0,66 di periode sebelumnya menjadi -0,14. Namun, perlu digarisbawahi bahwa angka ini masih berada di teritori negatif, yang berarti perbaikan tersebut belum mencapai tingkat kepuasan atau efektivitas penuh.
Di sisi lain, kebijakan fiskal dan sektor keuangan menuai kekecewaan. Kebijakan Fiskal (-0,62) dinilai tidak efektif oleh 52 dari 85 responden dalam menjaga stabilitas.
Hal yang sama terjadi pada Kebijakan Sektor Keuangan (-0,60) yang persepsinya memburuk dari periode sebelumnya.
Terakhir, kebijakan tenaga kerja mendapatkan kritik keras karena kelompok responden terbesar (36 orang) menilai kebijakan tersebut tidak memberikan dampak nyata terhadap perbaikan lapangan kerja.
5. Realitas Sosial dan Tata Kelola: Isu Inklusivitas dan Korupsi
Aspek non-ekonomi menjadi area dengan penilaian paling mengkhawatirkan, yang secara langsung berkontribusi pada sentimen negatif investor akibat lemahnya kredibilitas tata kelola.
- Pengendalian Korupsi (Red Alert): Ini adalah indikator dengan nilai terendah di seluruh survei, yakni -1,14. Angka ini merupakan sinyal bahaya bagi kredibilitas pemerintah, terutama karena didukung oleh skor keyakinan tertinggi sebesar 8,40 dari 10. Para ahli melihat korupsi sebagai hambatan utama (bottleneck) yang memicu instabilitas nasional.
- Ketimpangan Ekonomi: Terdapat tren memburuk yang nyata dengan skor -0,73. Distribusi kesejahteraan dinilai semakin tidak merata dalam enam bulan terakhir, menciptakan risiko sosial yang lebih tinggi.
- Inklusivitas: Persepsi terhadap akses bagi kelompok marjinal, perempuan, dan disabilitas berada pada skor rendah -0,78 (Skor Keyakinan: 8,01). Hal ini menunjukkan kegagalan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
- Stabilitas Politik: Dengan skor -0,86 (Skor Keyakinan: 8,12), situasi politik saat ini dinilai jauh kurang stabil dibandingkan masa pemerintahan sebelumnya, yang semakin memperburuk risiko ekonomi-politik.
6. Solusi dan Pandangan ke Depan: Menavigasi Ekspektasi Stagnan
Berdasarkan kesenjangan kebijakan yang diidentifikasi, pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah strategis yang lebih berani.
Tanpa perbaikan mendasar, sentimen investor akan terus tertekan, yang berisiko pada pelarian modal (capital flight) ke pasar yang lebih stabil secara hukum dan tata kelola.
Langkah strategis yang direkomendasikan para ahli meliputi:
- Pengendalian Inflasi Agresif: Diperlukan kebijakan moneter dan manajemen stok domestik yang lebih responsif untuk mengimbangi lonjakan harga global.
- Perbaikan Tata Kelola dan Anti-Korupsi: Mengingat skor -1,14 pada korupsi, penguatan penegakan hukum adalah syarat mutlak untuk memulihkan kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi-politik.
- Kredibilitas Fiskal: Memperbaiki efektivitas belanja negara agar memberikan dampak langsung pada daya beli dan sektor riil.
Pandangan untuk tiga bulan ke depan diprediksi tetap netral dengan bias ke bawah pada angka -0,11. Ini menunjukkan bahwa aktivitas bisnis diperkirakan tetap lesu dan konsumen akan bersikap sangat konservatif dalam pengeluaran mereka.
7. Penutup: Pesan Utama untuk Stakeholder
Indonesia saat ini berada dalam fase kewaspadaan tinggi. Risiko ganda berupa lonjakan inflasi domestik dan rusaknya kredibilitas tata kelola—khususnya dalam pengendalian korupsi—merupakan penghambat utama kemajuan ekonomi.
Para ahli secara jelas memberikan “sinyal merah” bahwa stabilitas nasional sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk memperbaiki integritas institusional.
Hasil survei LPEM FEB UI ini diharapkan menjadi katalis bagi diskusi kebijakan yang lebih jujur dan mendalam. Masa depan ekonomi negara memerlukan komitmen nyata pada transparansi dan perbaikan struktural demi menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan.
___
Sumber Laporan Hasil Survey LPEM UI, diolah dengan NotebookLM
