Kegiatan pendampingan ini merupakan program yang diinisiasi oleh Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan RI dalam rangka penguatan tata kelola perencanaan program kesehatan daerah pada 58 lokus Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
PELAKITA.ID – Tim Pendamping Tata Kelola Program Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin (FKM Unhas) menghadiri Workshop Pembekalan Teknis Kegiatan Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan Tahun 2026 yang dilaksanakan pada Selasa–Sabtu, 24–28 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Travello Bekasi, Jawa Barat.
Kegiatan pendampingan ini merupakan program yang diinisiasi oleh Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan RI dalam rangka penguatan tata kelola perencanaan program kesehatan daerah pada 58 lokus Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
Workshop ini menjadi tahapan penting sebelum tim pendamping datang ke daerah.
FKM Unhas mengirimkan 30 orang anggota tim yang terdiri dari 5 orang Pembina, 5 Ketua tim, 14 dosen sebagai anggota tim, serta 10 orang tim administrasi.
Menurut Dekan Fakultas Kesehatan Masyarkaat (Prof. Sukri Palutturi, SKM.,M.Kes., MSc., PH., Ph.D kerjasama Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin sudah berlangsung sekitar kurang lebih 8 tahun.
“Tim sudah mendampingi sebanyak 42 Kabupaten/Kota sejak tahun 2019-2025 yang awalnya hanya mendampingi 1 lokus yang ada di Provinsi Sulawesi Barat tepatnya di Rumah Sakit, hingga sudah mendampingi puluhan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota,” jelas Prof Sukri.
“Pendampingan ini tentunya memberikan manfaat baik untuk Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes RI, Lokus Kabupaten/Kota dan tentunya untuk Institusi FKM Unhas dalam hal Tri Darma Perguruaan Tinggi,” terangnya.
Pada tahun 2026, Tim FKM Unhas dipercayai mendampingi 20 lokus kabupaten/kota/provinsi yang tersebar di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara hingga Papua.
“Ini merupakan lokus terbanyak yang dipercayakan kepada para universitas mitra kementerian kesehatan. Pada tahun 2026 ini, pendampingan difokuskan pada penyusunan dan penyelarasan dokumen perencanaan daerah agar selaras dengan kebijakan dan indikator pembangunan kesehatan nasional,” jelas Prof Sukri.
Pada agenda hari pertama, Tim FKM Unhas mendapatkan kesempatan untuk mengisi sharing session dengan memaparkan materi terkait Revisi RPJMD/Renstra Perangkat Daerah untuk provinsi/kabupaten/kota yang belum selaras, serta penyusunan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja RIBK.
Paparan materi disampaikan oleh Ketua Tim, Dr. Irwandy, SKM., MSc.PH., M.Kes., yang menekankan pentingnya sinkronisasi dokumen perencanaan daerah dengan indikator RPJMN dan RIBK agar target pembangunan kesehatan dapat dicapai secara terukur dan berkelanjutan.
Workshop pembekalan ini juga menghadirkan berbagai narasumber dari kementerian dan lembaga strategis, antara lain Biro Hukum Kementerian Kesehatan RI, Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan RI, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kemendagri.
Kehadiran para narasumber ini memberikan penguatan perspektif regulasi, perencanaan, serta sinkronisasi pusat-daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan kesehatan.
Pada pelaksanaan pendampingan tahun 2025, FKM Unhas menorehkan prestasi sebagai universitas dengan capaian pendampingan 100 persen.
Keberhasilan tersebut ditandai dengan tersusunnya dokumen Renja dan Renstra sesuai pedoman, selaras dengan indikator RPJMN dan RIBK, serta kompetensi Tim Rankesda yang dinilai baik.
Capaian ini menjadi modal penting bagi FKM Unhas untuk kembali memberikan kontribusi optimal dalam pendampingan tahun 2026. Setelah kegiatan pembekalan ini, Tim FKM Unhas akan mulai ke lapangan untuk mendampingi penyusunan Rencana Kerja pada masing-masing lokus.
Setiap kabupaten/kota/provinsi akan didampingi sebanyak empat kali pertemuan.
Output yang diharapkan adalah tersusunnya dokumen Renja yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sehingga dokumen perencanaan daerah tersusun secara sistematis, akuntabel, dan selaras dengan arah pembangunan nasional.
Melalui kegiatan ini, FKM Unhas kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan tata kelola program kesehatan daerah, khususnya di kawasan timur Indonesia, sebagai wujud kontribusi nyata perguruan tinggi dalam pembangunan kesehatan nasional.
