Dari Monarki Qajar hingga Republik Islam
PELAKITA.ID – Sejarah kepemimpinan Iran selama lebih dari satu abad terakhir mencerminkan salah satu transformasi politik paling dramatis di dunia modern: dari akhir kekuasaan Dinasti Qajar, munculnya dinasti kerajaan baru pada abad ke-20, kudeta yang didukung Amerika Serikat, revolusi massa, hingga berdirinya sebuah republik teokratis.
Setiap periode menghadirkan perubahan mendasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana kekuasaan itu dijalankan.
Tahun-Tahun Terakhir Dinasti Qajar (1900–1925)
Pada pergantian abad ke-20, Iran berada di bawah kekuasaan Dinasti Qajar, sebuah monarki yang telah memerintah sejak akhir abad ke-18 namun berada dalam kondisi melemah.
Kelemahan politik, perpecahan antarsuku, serta campur tangan asing—terutama dari Rusia dan Inggris—secara perlahan menggerus otoritas pemerintah pusat.
Selama Revolusi Konstitusional Persia (1905–1911), kelompok konstitusionalis berupaya membatasi kekuasaan raja dan mendirikan parlemen (Majlis).
Meskipun revolusi ini memperkenalkan struktur legislatif modern, Iran tetap berada dalam ketidakstabilan politik. Pada tahun 1909, setelah tekanan kuat dari kalangan reformis, Ahmad Shah Qajar naik takhta sebagai raja muda, namun kekuasaan politik nyata tetap lemah dan diperebutkan.
Munculnya Era Pahlavi (1921–1941)
Sejarah politik modern Iran dimulai dengan kudeta tahun 1921, ketika seorang perwira militer karismatik bernama Reza Khan (kelak dikenal sebagai Reza Shah Pahlavi) merebut kendali atas ibu kota. Pada 1925,
Majlis secara resmi menurunkan Dinasti Qajar dan mengangkat Reza Khan sebagai Shah Iran, sekaligus menandai berdirinya Dinasti Pahlavi.
Reza Shah (memerintah 1925–1941) meluncurkan program modernisasi ambisius: pembangunan infrastruktur, reformasi pendidikan dan hukum, serta pengurangan pengaruh ulama dalam pemerintahan.
Ia berupaya mematahkan kekuatan suku-suku dan pengaruh asing dengan memusatkan kekuasaan dalam sebuah negara sekuler yang kuat. Pada 1935, ia secara resmi mengubah nama negara menjadi Iran untuk memperkuat identitas nasional.
Namun, gaya kepemimpinannya yang otoriter membuat banyak elite terasing. Selama Perang Dunia II, tekanan dari Inggris dan Uni Soviet—yang khawatir terhadap dugaan kedekatannya dengan Blok Poros—memaksanya turun takhta pada 1941, digantikan oleh putranya.
Mohammad Reza Shah dan Iran Era Perang Dingin (1941–1979)
Mohammad Reza Shah Pahlavi menggantikan ayahnya pada tahun 1941, memimpin Iran di tengah gejolak global. Awal pemerintahannya ditandai oleh perjuangan nasionalisasi minyak dan menguatnya sentimen nasionalisme.
Pada 1953, di tengah ketegangan Perang Dingin, Perdana Menteri terpilih secara demokratis Mohammad Mosaddegh berupaya menasionalisasi kepentingan minyak Inggris.
Sebuah kudeta rahasia yang didukung intelijen Amerika Serikat dan Inggris menggulingkan Mosaddegh, memperkuat posisi Shah dan memperdalam orientasi Iran ke Barat.
Dalam dekade-dekade berikutnya, Shah menjalankan modernisasi dan westernisasi yang dipimpin negara, termasuk perluasan pendidikan, industrialisasi, serta Revolusi Putih—sebuah paket reformasi besar yang mencakup redistribusi tanah dan perubahan sosial. Namun modernisasi yang cepat, ketimpangan distribusi kekayaan, korupsi, serta represi politik (termasuk melalui badan intelijen SAVAK) memicu ketidakpuasan luas.
Menjelang akhir 1970-an, gelombang protes massal—dipicu tekanan ekonomi dan oposisi religius—menggerogoti legitimasi monarki. Situasi ini berpuncak pada Revolusi Iran 1978–1979 yang dipimpin Ruhollah Khomeini, mengakhiri berabad-abad sistem monarki di Iran.
Revolusi dan Republik Islam (1979–Sekarang)
Tahun 1979 menandai perubahan paling mendasar dalam kepemimpinan dan tata kelola Iran. Setelah Shah meninggalkan negara itu pada Januari, jutaan orang menyambut kepulangan Khomeini dari pengasingan pada Februari.
Dalam hitungan minggu, monarki runtuh dan Republik Islam Iran diproklamasikan—sebuah sistem yang memadukan institusi republik dengan otoritas teokratis ulama.
Berdasarkan konstitusi baru, jabatan Pemimpin Tertinggi (Supreme Leader) menjadi otoritas tertinggi negara, dengan kendali atas angkatan bersenjata, peradilan, dan arah kebijakan negara.
Ruhollah Khomeini (1900–1989) menjadi Pemimpin Tertinggi pertama dari 3 Desember 1979 hingga wafatnya pada 1989, memperkokoh kekuasaan ulama dan menetapkan konsep velayat-e faqih (wilayah kepemimpinan ulama) sebagai fondasi ideologi negara.
Setelah wafatnya Khomeini, Majelis Ahli memilih Ali Khamenei sebagai penggantinya pada 4 Juni 1989.
Pengangkatannya memerlukan penyesuaian konstitusi karena saat itu ia belum memiliki kredensial ulama tingkat tertinggi.
Sebagai Pemimpin Tertinggi, Khamenei telah menjadi figur paling berkuasa di Iran selama lebih dari tiga dekade, membentuk kebijakan luar negeri, keamanan domestik, dan arah politik negara, termasuk mengawasi para presiden yang silih berganti.
Kepemimpinan Presiden dalam Republik Islam
Di samping Pemimpin Tertinggi, Presiden Iran berperan sebagai kepala pemerintahan dan dipilih setiap empat tahun:
-
Abolhassan Banisadr (1980–1981) – Presiden pertama pascarevolusi; kemudian dimakzulkan.
-
Mohammad-Ali Rajai (1981) – Masa jabatan sangat singkat sebelum terbunuh.
-
Ali Akbar Hashemi Rafsanjani (1989–1997) – Fokus pada rekonstruksi pascaperang.
-
Mohammad Khatami (1997–2005) – Era reformis dengan dorongan pada masyarakat sipil.
-
Mahmoud Ahmadinejad (2005–2013) – Konservatif garis keras dengan kebijakan luar negeri konfrontatif.
-
Hassan Rouhani (2013–2021) – Mendorong diplomasi dan negosiasi nuklir.
-
Ebrahim Raisi (2021–2024) – Konservatif garis keras (meninggal dunia saat menjabat pada 2024).
-
Mohammad Mokhber (Presiden Sementara 2024–sekarang) – Menjabat sementara setelah wafatnya Raisi.
Sepanjang periode ini, Pemimpin Tertinggi tetap memegang otoritas utama, sementara para presiden beroperasi di bawah—dan sering kali dibatasi oleh—pengawasan kepemimpinan religius.
Konteks Kontemporer dan Warisan Pahlavi
Meskipun monarki berakhir pada 1979, Reza Pahlavi—putra Shah terakhir—tetap menjadi figur politik di pengasingan yang menyerukan perubahan rezim dan kemungkinan peran transisi bagi masa depan Iran.
Namanya kembali mencuat di tengah gelombang keresahan sosial pada dekade 2020-an, dengan sebagian demonstran meneriakkan namanya, meskipun pengaruh politik nyatanya di dalam Iran masih menjadi perdebatan.
Dari era konstitusional Qajar, otoritarianisme modernisasi monarki Pahlavi, hingga berdirinya Republik Islam, linimasa kepemimpinan Iran mencerminkan arus sosial yang lebih luas, intervensi asing, serta pergeseran ideologis yang mendalam.
Dalam transisi-transisi tersebut, kekuasaan berpindah dari para raja yang ditopang aliansi luar negeri ke para pemimpin ulama dengan otoritas teokratis—setiap era meninggalkan jejak kuat dalam identitas politik Iran dan aspirasi rakyatnya.
