BMI didefinisikan sebagai satu kesatuan alamiah antara darat, laut, dan dirgantara di atasnya—tertata secara unik, berciri kebenua-maritim, dan berada dalam yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dr. Rijal Idrus, M.Sc, Kapus Perubahan Iklim Unhas
PELAKITA.ID – Artikel ini merangkum dan menegaskan visi strategis Universitas Hasanuddin yang berakar pada konsepsi Benua Maritim Indonesia (BMI) yang dipaparkan oleh Ketua Pusat Studi Perubahan Iklim Universitas Hasanuddin sekaligus akademisi Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas, Dr Rijal Idrus, Rabu, 25/2/2026.
Pada sesi paparannya, Rijal menyebut BMI tidak dipahami semata sebagai istilah geografis, melainkan sebagai sebuah platform holistik yang menyatukan darat, laut, dan dirgantara dalam satu kesatuan alamiah dan sosial.
“Melalui BMI, Unhas menempatkan dirinya sebagai universitas yang merespons tantangan global yang kompleks—wicked problems—dengan pendekatan transdisiplin,” ucapnya.
Dengan demikian, kata dia, seluruh rumpun ilmu, baik yang berbasis daratan maupun kelautan, menemukan relevansi dan peran strategisnya dalam kerangka ini.
Melalui paparannya, disebutkan empat pokok pemikiran menjadi benang merah dalam memahami Konsepsi BMI bagi Universitas Hasanuddin atau bagi sesiapapun yang ingin mengetahui substansi dan dimensi term BMI.
Pertama, redefinisi BMI sebagai kesatuan darat–laut–udara, kedua, urgensi pergeseran epistemologis dari monodisiplin ke transdisiplin; ketiga, potensi ekonomi biru Indonesia yang sangat besar namun belum optimal; dan keempat, transformasi institusional Unhas melalui internalisasi nilai BMI ke dalam kurikulum dan pembentukan karakter lulusan berwawasan maritim.
Benua Maritim Indonesia: Fondasi Filosofis dan Konseptual
Pada paparan yang disampaikanya, istilah benua maritim pertama kali diperkenalkan oleh Ramage (1968) untuk menjelaskan peran kawasan Indonesia dalam sistem sirkulasi atmosfer global.
Konsep ini kemudian diperkuat oleh kajian ilmuwan internasional seperti Neale, Slingo, dan McBride (2003) yang menegaskan posisi strategis Indonesia dalam dinamika iklim dunia, termasuk fenomena El-Nino.
Di tingkat nasional, konsepsi ini dirumuskan secara formal pada tahun 1996 di bawah kepemimpinan B.J. Habibie.
“BMI didefinisikan sebagai satu kesatuan alamiah antara darat, laut, dan dirgantara di atasnya—tertata secara unik, berciri kebenua-maritim, dan berada dalam yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelas Rijal.
Dengan definisi ini, BMI bukan sekadar terminologi akademik, melainkan cara pandang strategis terhadap ruang hidup bangsa.
Dia juga menyampaikan, konsepsi BMI bertumpu pada empat pilar utama.
Pertama, kemenyeluruhan (holisme), yang melihat Indonesia sebagai bagian dari planet bumi sekaligus sebagai satu kesatuan utuh dari elemen penyusunnya.
Kedua, interkoneksitas (continuum), di mana dinamika darat, laut, dan udara saling memengaruhi dan tidak dapat dipisahkan.
Ketiga, keunikan karakteristik, yang tercermin dalam aspek klimatologi, oseanografi, geologi, biologi, hingga antropologi.
Keempat, spirit kebenua-maritiman, yakni dorongan emosional dan mentalitas kolektif untuk memanfaatkan potensi maritim secara seimbang dengan potensi daratan.
Tanpa keempat pilar ini, BMI akan tereduksi menjadi sekadar slogan, kehilangan daya transformasinya.
Rijal juga menyatakan dalam bentuk analogi atau semacam pemaknaan substansional dalam memandang eksistensi pulau-pulau NKRI yang berserak mencapaian belasan ribu.
“Antara Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan, terdapat Selat Makassar, jalur di antaranya ini disebut sebagai pemersatu, the Ocean unites the two islands,” tegasnya.
Hal yang disebutnya selaras dengan Konsep Laut Nusantara dan amanat Deklarasi Juanda yang fenomenal.
BMI dan Aktualisasi Wawasan Nusantara
Rijal juga menegaskan, BMI dapat dipahami sebagai aktualisasi fisik dan ekologis dari Wawasan Nusantara.
Sejarah mencatat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah masyarakat bahari yang menguasai laut secara de facto. Namun, pengalaman kolonial yang panjang telah menggeser orientasi pembangunan ke daratan, sekaligus melemahkan kesadaran kebaharian bangsa.
Dia memberikan contoh bagaimana VOC Belanda dengan relasi historis dengan ‘Benua Maritim Nusantara’ telah menjadi perusahaan paling kaya di dunia bahkan saat disanding dengan perusahaan tenar seperti Google, Microsoff, hingga Amazon.
Yang ingin disampaikannya adalah secara geografis Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang luar biasa: ribuan pulau, wilayah perairan yang sangat luas, garis pantai terpanjang kedua di dunia, serta posisi geologis yang strategis di pertemuan lempeng-lempeng besar dunia.
Semua fakta ini, kaya Rijal, menegaskan bahwa Indonesia bukan sekadar negara kepulauan, melainkan sebuah benua maritim.
BMI sebagai Landasan Visi Universitas Hasanuddin
Nah bagaimana dengan Universitas Hasanuddin dan Konsepsi BMI? Dikatakan Rijal, komitmen Unhas terhadap isu kemaritiman bukanlah hal baru.
“Sejak tahun 1974, Iptek Kelautan telah ditetapkan sebagai Pola Ilmiah Pokok (PIP). Pada tahun 2003, orientasi ini berkembang menjadi visi sebagai pusat pengembangan budaya bahari,” ujarnya.
Memasuki Visi 2030, Unhas memperluas cakrawala tersebut dengan menempatkan BMI sebagai basis pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Dengan demikian, BMI menjadi kerangka integratif yang menyatukan seluruh aktivitas tridarma perguruan tinggi.
Salah satu tantangan utama dalam implementasi visi ini adalah anggapan bahwa visi maritim hanya relevan bagi prodi kelautan atau perikanan. Melalui penyusunan Buku Putih BMI, Unhas menegaskan bahwa BMI justru merupakan platform lintas disiplin.
Setiap program studi—termasuk yang berbasis daratan—didorong untuk mendefinisikan keunggulan spesifiknya dalam konteks Indonesia sebagai benua maritim. Dengan cara ini, visi tidak menjadi beban simbolik, melainkan sumber inovasi akademik.
Urgensi Pergeseran Epistemologi: Dari Monodisiplin ke Transdisiplin
Masalah-masalah global kontemporer seperti krisis iklim, kemiskinan struktural, dan pandemi tergolong wicked problems: kompleks, saling terkait, dan tidak dapat diselesaikan secara linier.
Pendekatan monodisiplin sering kali terjebak dalam sekat-sekat keilmuan, sementara realitas di lapangan bersifat saling berkelindan. Karena itu, Unhas mendorong transformasi menuju pendidikan konvergensi yang transdisipliner.
Untuk mendukung hal ini, pembelajar dituntut menguasai perangkat berpikir seperti merasakan, membentuk pola, mengabstraksi, berpikir terwujud, memodelkan, bereksperimen, dan menyintesis.
Keahlian-keahlian ini memperkuat capaian pembelajaran lulusan berbasis Higher Order Thinking Skills, termasuk kolaborasi, pemikiran kritis, dan tanggung jawab kewarganegaraan.
Perspektif Ekososbudkum dalam Kerangka BMI
Rumpun Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum memandang BMI sebagai totalitas cara pandang dan sikap mental masyarakat dalam mengelola sumber daya alam.
Dari sisi ekonomi, potensi maritim Indonesia diperkirakan mencapai USD 1,2 triliun per tahun, namun paradoksnya sebagian besar masyarakat pesisir masih hidup dalam kemiskinan.
Konsep ekonomi biru menawarkan jalan tengah antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian ekosistem, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Dalam ranah administrasi publik, terjadi pergeseran dari government menuju governance, di mana pengelolaan kelautan menuntut kolaborasi antara negara, sektor swasta, dan masyarakat lokal.
Sementara itu, dari perspektif budaya, Unhas menempatkan pembentukan karakter maritim—jujur, berani, kolektif, multikultural, arif, dan religius—sebagai inti pengembangan insani.
Pembaca sekalian, Benua Maritim Indonesia sebagaimana dielaborasikan oleh Rijal idrus jelas menggambarkan identitas sekaligus tantangan. Ia menuntut cara pandang baru dalam pendidikan tinggi dan pembangunan nasional.
“Dengan menjadikan BMI sebagai landasan filosofis dan ilmiah, Universitas Hasanuddin berupaya melahirkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga berakar kuat pada realitas geografis dan budaya Indonesia,” jelas Rijal.
Perjalanan menuju Indonesia sebagai negara maritim yang maju pada akhirnya bergantung pada satu hal utama: peningkatan kualitas manusia Indonesia itu sendiri—insani yang berpikir lintas batas, berkarakter kuat, dan berpijak pada jati diri kebenua-maritiman.
Editor Denun
