Kini kita berdiri pada fase yang terasa berbeda. Program Koperasi Merah Putih (KMP), Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Sekolah Rakyat (SR) hadir sebagai kebijakan besar yang diluncurkan dengan kecepatan tinggi. Bersamaan dengan itu, pemotongan dana transfer daerah serta gerakan pengalihan anggaran yang dibungkus kata efisiensi menjadi sinyal lain yang sulit dihindari.
PELAKITA.ID – Ada masa ketika kata partisipasi terdengar seperti doa yang diulang dalam setiap rapat pembangunan. Ia diucapkan dengan khidmat, seolah tanpa kata itu sebuah program akan kehilangan rohnya.
Kini kata itu masih ada, tetapi suaranya pelan, seperti gema yang tertinggal di lorong waktu. Kita masih mengenalnya, namun jarang lagi memanggilnya.
Sejarah bangsa ini sebenarnya sudah memberi pelajaran mahal tentang bahaya sentralisasi. Tahun 1998 bukan sekedar pergantian rezim. Ia adalah letupan panjang dari akumulasi rasa lelah daerah yang selama 32 tahun didikte dari pusat.
Pada masa itu, kebijakan lahir di Jakarta seperti produk pabrik, ia seragam, rapi, dan dianggap cocok untuk semua wilayah, dari pulau terpadat hingga desa yang hanya bisa dijangkau dengan perahu kayu. Daerah hanyalah objek penerima manfaat.
Masyarakat akar rumput hanya menjadi angka statistik dalam laporan keberhasilan.Prakarsa tidak tumbuh dari tanah tempat ia hendak ditanam. Dan kita tahu bagaimana cerita itu berakhir.
Reformasi membawa harapan baru. Pembangunan harus didengar, bukan hanya diumumkan. Perencanaan tidak lagi turun dari langit, melainkan diharapkan tumbuh dari bumi yakni dari musyawarah desa, dari forum warga, dari percakapan panjang yang kadang melelahkan tetapi manusiawi. Era itu adalah masa ketika pembangunan mulai belajar berbicara dalam bahasa rakyatnya sendiri.
Masa ketika Partisipasi Menjadi Mantra
Pada satu dekade kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, partisipasi terasa seperti mantra pembangunan. Setiap program seolah wajib menempelkan label partisipatif agar sah secara moral dan politik. Musrenbang menjadi ritual nasional. Konsultasi publik menjadi kewajiban administratif sekaligus simbol etika pembangunan.
Tentu tidak semua berjalan sempurna. Namun ada satu hal yang terasa nyata yakni masyarakat diundang untuk duduk di meja yang sama, bukan hanya dipanggil ketika acara peresmian.
Pada masa itu, pembangunan dipahami sebagai proses sosial, bukan sekadar proyek fisik. Ia memerlukan waktu, dialog, dan kesabaran. Ia mengakui bahwa warga bukan hanya penerima manfaat, tetapi pemilik masa depan.
Partisipasi tidak selalu cepat. Partisipasi tidak selalu efisien. Tetapi partisipasi selalu manusiawi.
Reduksi Perlahan di Era Infrastruktur
Memasuki masa Joko Widodo, orientasi pembangunan bergeser. Infrastruktur menjadi prioritas utama: jalan tol, bendungan, pelabuhan, bandara. Negara bergerak cepat, bahkan sangat cepat.
Dan memang, ada masa ketika negara perlu berlari. Pendekatan partisipatif mulai direduksi, meskipun belum sepenuhnya ditinggalkan. Pemerintah daerah masih diajak berkonsultasi.
Musyawarah masih dilakukan, walau sering kali keputusan sudah memiliki arah sebelum diskusi dimulai. Ini bisa dimaklumi. Pembangunan infrastruktur berskala besar membutuhkan komando yang kuat dan kecepatan yang tinggi. Namun di balik kecepatan itu, ada satu hal yang perlahan memudar, yakni ruang dialog yang luas.
Partisipasi tidak hilang. Tetapi ia mulai dipadatkan. Dipadatkan menjadi konsultasi singkat. Dipadatkan menjadi formalitas yang rapi.
Memasuki Senja Partisipasi
Kini kita berdiri pada fase yang terasa berbeda. Program Koperasi Merah Putih (KMP), Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Sekolah Rakyat (SR) hadir sebagai kebijakan besar yang diluncurkan dengan kecepatan tinggi. Bersamaan dengan itu, pemotongan dana transfer daerah serta gerakan pengalihan anggaran yang dibungkus kata efisiensi menjadi sinyal lain yang sulit dihindari.
Pendekatan partisipatif tampak memasuki masa senja. Kebijakan hadir sebagai top-up total dari pusat. Penyeragaman dilakukan tanpa banyak ruang konsultasi.
Bottom-up planning seperti menjadi kenangan yang diceritakan dalam seminar, bukan lagi praktek yang hidup di lapangan.
Program-program besar itu tentu lahir dari niat baik. Tidak ada pemerintah yang secara sadar ingin menciptakan kebijakan buruk. Namun sejarah mengajarkan bahwa niat baik saja selalu tidak cukup ketika prosesnya kehilangan ruang partisipasi.
Pembangunan tanpa partisipasi ibarat pakaian seragam yang dipaksakan pada tubuh yang berbeda-beda. Ia mungkin tampak rapi dari jauh, tetapi tidak selalu nyaman dipakai.
Ketika Negara Masuk ke Ranah yang Bukan Tupoksinya
Kemunduran lain yang terasa nyata adalah meluasnya peran negara ke ranah-ranah yang sebelumnya dijaga ketat batasnya. Revisi Undang-Undang TNI menjadi karpet merah bagi perluasan itu.
Tentara Nasional Indonesia perlahan keluar dari barak dan kembali memasuki ruang-ruang sipil: kementerian, lembaga, hingga kursi-kursi strategis di BUMN. Fenomena ini menghadirkan ingatan lama yang sebenarnya pernah kita sepakati untuk tidak diulang. Reformasi dulu tidak hanya bicara tentang desentralisasi.
Ia juga bicara tentang pemisahan peran: militer menjaga pertahanan, sipil mengelola pemerintahan. Pembagian ini bukan sekedar teknis, melainkan hasil pelajaran panjang dari sejarah politik bangsa.
Ketika batas itu kembali dilonggarkan, pesan yang muncul menjadi jelas bahwa negara kembali memperkuat kendali vertikalnya. Komando kembali dipandang lebih penting daripada dialog. Keseragaman kembali dipilih daripada keberagaman pendekatan.
Dan sentralisasi menemukan sekutu barunya yakni perluasan peran negara ke wilayah sipil.
Senyapnya Para Penggerak Lama
Di titik inilah pertanyaan lain muncul. Pertanyaan yang mungkin lebih lembut, tetapi jauh lebih menggugah. Lalu ke mana mereka semua yang dulu menjadi penggiat pendekatan partisipatif?
Mengapa mereka diam?
Ke mana para akademisi yang dulu mempromosikan community development sebagai jalan utama pembangunan?
Ke mana para aktivis yang dulu mengawal musrenbang hingga larut malam?
Ke mana para konsultan pembangunan yang dulu menulis laporan tebal tentang pentingnya bottom-up planning?
Dan pertanyaan yang lebih besar lagi:
Ke mana tokoh-tokoh pergerakan yang dulu berhasil menumbangkan rezim sentralistik dan otoriter? Mengapa mereka juga diam? Apakah mereka lelah? Apakah mereka sudah menjadi bagian dari sistem yang dulu mereka kritik?
Ataukah mereka percaya bahwa ini hanyalah fase yang akan berlalu?
Sejarah sering menunjukkan ironi yang sama. Mereka yang dulu berteriak paling keras kadang menjadi paling diam ketika keadaan berubah arah.
Padahal partisipasi tidak pernah tumbuh dari kebijakan semata.
Ia hidup karena ada orang-orang yang menjaganya. Ketika penjaganya diam, partisipasi kehilangan suaranya.
Sentralisasi, Godaan yang Selalu Kembali
Mengapa sentralisasi selalu kembali? Karena ia menawarkan sesuatu yang menggoda yakni kecepatan, kontrol, dan keseragaman. Dari perspektif pusat, sentralisasi tampak efisien. Ia memudahkan koordinasi. Ia mempercepat keputusan. Ia memberi rasa bahwa negara bergerak dalam satu komando.
Namun dari perspektif daerah, sentralisasi sering terasa seperti kehilangan suara. Ia membuat ruang inisiatif mengecil. Ia membuat kreativitas lokal terasa tidak relevan. Ia membuat pemerintah daerah kembali menjadi pelaksana, bukan perancang.
Sejarah 1998 seharusnya menjadi pengingat bahwa sentralisasi bukan sekedar pilihan teknokratis. Ia adalah pilihan politik yang memiliki konsekuensi sosial dan emosional yang panjang. Daerah bukan hanya wilayah administratif. Ia adalah ruang hidup, ruang budaya, ruang identitas. Dan identitas tidak suka didikte.
Bottom-Up yang Menjadi Nostalgia
Dua dekade lalu, kita percaya bahwa pembangunan harus tumbuh dari bawah. Bahwa desa memahami kebutuhannya sendiri. Bahwa daerah memiliki kearifan yang tidak selalu bisa dibaca dari meja pusat. Kini gagasan itu terasa seperti nostalgia. Ia masih disebut dalam pidato, tetapi jarang terlihat dalam praktik.
Bottom-up planning tidak mati. Ia hanya tidak lagi menjadi prioritas.
Seperti buku lama yang masih disimpan di rak, tetapi jarang dibuka.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah sejarah akan berulang. Melainkan: siapa yang masih bersedia mengingatkan BELIAU?
___
1 Ramadhan 1447 H
