PELAKITA.ID – Buku Putih Benua Maritim Indonesia (2023) disusun untuk menjawab satu pertanyaan mendasar: sejauh mana visi Universitas Hasanuddin yang berbasis kemaritiman relevan bagi program studi yang aktivitas akademiknya berada di daratan?
Pertanyaan tersebut muncul dari mispersepsi yang menyempitkan Benua Maritim Indonesia (BMI) semata sebagai urusan laut.
Buku Putih ini hadir untuk meluruskan pemahaman tersebut dengan menegaskan bahwa BMI adalah kesatuan alamiah darat, laut, dan udara, bukan sektor tunggal, melainkan sebuah kerangka ekologis, sosial, dan epistemologis yang utuh.
BMI: Fondasi Filosofis dan Sejarah Konseptual
Secara ilmiah, istilah benua maritim diperkenalkan oleh Ramage pada 1968 untuk menjelaskan peran kawasan Indonesia dalam sistem sirkulasi atmosfer global.
Konsep ini kemudian berkembang dan diadopsi secara nasional pada 1996 oleh B.J. Habibie, yang mendefinisikan BMI sebagai satu kesatuan darat, laut, dan dirgantara dengan karakteristik kebenua-maritim yang khas dan berada dalam yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam perspektif ontologis, BMI dipahami sebagai sistem holistik yang menampilkan interkoneksitas antarelemen alam, keunikan klimatologis dan geologis, serta dinamika sosial-budaya masyarakat kepulauan.
Dengan demikian, BMI bukan sekadar konstruksi geografis, melainkan cara pandang terhadap ruang hidup bangsa Indonesia.
Secara historis, konsepsi ini juga merupakan aktualisasi dari Wawasan Nusantara. Meski bangsa Indonesia lahir dari peradaban bahari, orientasi pembangunan yang terlalu darat-sentris selama berabad-abad telah melemahkan kesadaran maritim.
BMI ditawarkan sebagai strategi untuk membangkitkan kembali jiwa kebaharian sekaligus mengelola potensi sumber daya alam Indonesia yang sangat besar secara berdaulat dan berkelanjutan.
Urgensi Pergeseran Epistemologi
Buku Putih ini menekankan bahwa kompleksitas persoalan kontemporer—perubahan iklim, kemiskinan pesisir, ketimpangan pembangunan wilayah kepulauan—tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan monodisiplin. Masalah-masalah tersebut bersifat wicked problems, saling terkait dan lintas sektor.
Karena itu, BMI menuntut pendekatan transdisiplin yang mampu menjembatani batas-batas keilmuan.
Transformasi epistemologis ini tercermin dalam pengembangan kurikulum, termasuk melalui kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM), yang mendorong pembelajaran kontekstual, kolaboratif, dan berbasis masalah nyata.
BMI dalam Perspektif Rumpun Ilmu
Dalam rumpun Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum, BMI dipandang sebagai kerangka pengelolaan sumber daya dan tata kelola kebangsaan.
Dari sisi ekonomi, konsep ekonomi biru diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan melalui pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan.
Dari sisi sosial-politik, perhatian diberikan pada ocean governance dan politik kemaritiman sebagai fondasi kedaulatan negara. Secara budaya, sejarah kerajaan maritim Nusantara serta bahasa dan sastra diposisikan sebagai penanda identitas bangsa bahari. Dalam bidang hukum,
Deklarasi Djuanda 1957 dan UNCLOS 1982 ditegaskan sebagai tonggak yuridis perluasan wilayah laut Indonesia.
Perspektif Agro-Complex menempatkan pertanian, kehutanan, dan peternakan dalam konteks tropis dan kepulauan, dengan fokus pada keberlanjutan lingkungan serta pengelolaan sumber daya genetik flora dan fauna, khususnya di kawasan Wallacea.
Sementara itu, rumpun Tekno-Sains melihat BMI sebagai laboratorium alam hasil pertemuan lempeng-lempeng dunia, yang menyimpan potensi mineral, energi, dan teknologi berbasis sumber daya alam.
Pada ranah Medikal-Sains, keberagaman ekosistem dan biodiversitas BMI dipahami sebagai faktor penentu pola penyakit tropis dan zoonosis. Tantangan utama terletak pada penyediaan layanan kesehatan yang adil dan adaptif bagi masyarakat di wilayah kepulauan dan terpencil.
BMI dan Relevansinya bagi Program Studi
Buku Putih ini menegaskan bahwa visi Universitas Hasanuddin berbasis BMI bukanlah slogan institusional, melainkan kerangka kerja akademik. Visi Unhas 2030 diarahkan untuk menjadi pusat unggulan pengembangan insani dan IPTEKSBUD berbasis BMI, yang diimplementasikan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan menjunjung nilai integritas, inovatif, katalitik, dan arif.
Setiap program studi didorong untuk mendefinisikan keunggulan spesifik, profil lulusan, serta desain kurikulum yang relevan dengan tantangan dan peluang Indonesia sebagai benua maritim.
Dengan pendekatan ini, seluruh prodi—baik yang berbasis darat maupun laut—memiliki ruang kontribusi yang jelas dan kontekstual.
Penutup
Benua Maritim Indonesia bukanlah konsep imajinatif, melainkan realitas geologis, ekologis, dan yuridis yang tak terbantahkan. Melalui Buku Putih ini, Universitas Hasanuddin menegaskan komitmennya untuk melahirkan pembelajar sepanjang hayat yang mampu berpikir lintas disiplin, berakar pada realitas kepulauan, dan berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
