Dalam konteks institusi kesehatan masyarakat, ontologi tidak hanya menjawab apa itu institusi, tetapi bagaimana elemen-elemen di dalamnya saling terhubung dan berbagi pengalaman dan pengetahuan.
PELAKITA.ID – Diskusi santai dalam forum Ngopi Bareng Judy Rahardjo dan Sudirman Nasir, Probelamtika Kesehatan Warga Urban, dari Data, Kebijakan dan Catatan Warga yang digelar Pelakita.ID dan FJM Unhas sangat menarik karena mengungkap dimensi dan realitas Kesehatan Warga Urban Makassar.
Percakapan yang digelar di Cafe Red Corner itu memperlihatkan bahwa isu kesehatan kota tidak semata soal ketersediaan layanan, tetapi tentang bagaimana data diproduksi, kebijakan dirumuskan, dan pengalaman warga sering kali berada di pinggiran proses pengambilan keputusan.
Dari sinilah esai ini berangkat: menempatkan institusi kesehatan masyarakat sebagai aktor kunci yang memikul tanggung jawab sosial dalam konteks kota seperti Makassar.
Makna Ontologis Institusi Kesehatan
Institusi kesehatan masyarakat adalah organisasi yang bertugas melindungi dan meningkatkan kesehatan populasi, tidak hanya melalui layanan kuratif, tetapi terutama lewat pencegahan penyakit, promosi kesehatan, pengawasan epidemiologi, kepemimpinan kebijakan, riset, dan pemberdayaan masyarakat.
Institusi ini mencakup kementerian kesehatan, dinas kesehatan daerah, pusat pengendalian penyakit, hingga organisasi internasional dan jejaring masyarakat sipil.
Definisi klasik kesehatan masyarakat sebagai ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang usia, dan meningkatkan kesehatan melalui upaya terorganisir masyarakat banyak dirujuk dari kerangka pendidikan dan praktik kesehatan publik yang dikembangkan oleh Centers for Disease Control and Prevention.
Kerangka ini, yang juga diperkuat oleh panduan Public Health 101, menjadi rujukan global mengenai peran dan fungsi institusi kesehatan masyarakat dalam sistem modern.
Secara ontologis, dalam ilmu sosial dan kesehatan, pendekatan ontologi merujuk pada kerangka konseptual yang memetakan konsep, aktor, proses, dan relasi antarunsur dalam suatu sistem.
Dalam konteks institusi kesehatan masyarakat, ontologi tidak hanya menjawab apa itu institusi, tetapi bagaimana elemen-elemen di dalamnya saling terhubung dan berbagi pengalaman dan pengetahuan.
Bagi kota-kota besar seperti Makassar, persoalan ini menjadi krusial karena data kesehatan sering tersebar, tidak sinkron, dan sulit diterjemahkan menjadi kebijakan yang responsif.
Sejarah Perkembangan Institusi Kesehatan Masyarakat
Sejarah kesehatan masyarakat dapat ditelusuri sejak peradaban Yunani dan Romawi kuno yang telah memahami pentingnya sanitasi, air bersih, dan tata kota dalam pencegahan penyakit. Namun, kesehatan masyarakat modern lahir sebagai respons atas revolusi industri dan urbanisasi abad ke-19.
Ledakan penduduk kota di Eropa memicu wabah kolera dan tifus, yang kemudian melahirkan Gerakan Sanitasi di Inggris.
Memasuki akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, negara-negara mulai membentuk lembaga formal kesehatan masyarakat—dewan kesehatan, dinas sanitasi, dan unit epidemiologi—dengan mandat hukum untuk melindungi kesehatan publik.
Pasca Perang Dunia II, institusionalisasi kesehatan masyarakat semakin menguat dengan lahirnya lembaga-lembaga kunci, termasuk World Health Organization pada tahun 1948 sebagai koordinator kesehatan global.
Fungsi Institusi dan Tantangan Kontemporer
Guru Besar Ekonomi Kesehatan FKM Unhas, Prof. Amran Razak, M.Sc., memandang institusi kesehatan masyarakat melalui fungsi-fungsi utamanya: surveilans dan pengumpulan data, pencegahan dan promosi kesehatan, tata kelola dan kebijakan, pengembangan sumber daya manusia, penelitian, serta evaluasi program.
Memahami eksistensi institusi – Prof Amran menyebut layanan kesehatan, dapat membantu menjelaskan relasi antar fungsi tersebut—bagaimana data surveilans memengaruhi kebijakan, atau bagaimana hasil riset diterjemahkan menjadi intervensi lapangan.
Kajian ontologi kesehatan publik yang banyak dimuat dalam jurnal bereputasi menegaskan pentingnya model konseptual ini untuk pengambilan keputusan berbasis bukti.
Sementara itu, Dekan FKM Unhas, Prof. Sukri Palutturi, S.KM., M.Sc.PH., Ph.D., menyoroti tantangan utama kesehatan masyarakat saat ini.
Dikatakan, dinamika kesehatan di kota besar seperti Makassar tidak bisa dipersempit pada urusan layanan medis semata. Kesehatan perkotaan adalah hasil dari kerja lintas sektor yang mencakup penataan infrastruktur, lingkungan, hingga pengelolaan realitas sosial di ruang publik.
Karena itu, kata dia, membangun kota sehat menuntut sinergi kebijakan yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan masyarakat, bukan hanya insan kesehatan.
Ia menekankan bahwa kualitas kesehatan kota ditentukan oleh dua pilar utama, yakni lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Dari sisi fisik, persoalan infrastruktur seperti sanitasi dan drainase masih menjadi tantangan nyata, terutama genangan air saat musim hujan yang berdampak langsung pada kesehatan dan kenyamanan warga.
Sementara dari sisi sosial, kondisi ruang publik—mulai dari fenomena pekerja jalanan hingga ketertiban lalu lintas informal—sering luput dari definisi kesehatan, padahal berpengaruh besar terhadap rasa aman, kesehatan mental, dan citra kota modern.
Dalam konteks kebijakan, Prof. Sukri menegaskan bahwa pembangunan kesehatan Makassar tidak dimulai dari nol.
Ia mendorong integrasi yang kuat antara program lama yang terbukti efektif dengan inovasi baru agar kesinambungan tata kelola tetap terjaga.
Menurutnya, kepemimpinan kota memegang peran sentral, namun keberhasilan hanya mungkin dicapai jika didukung ekosistem kebijakan yang kolaboratif. “Kesehatan perkotaan adalah sebuah sistem,” ujarnya, “ketika lingkungan bersih, infrastruktur berfungsi, dan tatanan sosial tertata, barulah sebuah kota bisa disebut sehat secara utuh—fisik, sosial, dan mental.”
Urban Makassar: Data, Kebijakan, dan Suara Warga
Pengalaman sehari-hari warga—yang sering kali tidak tercermin dalam statistik resmi—perlu ditempatkan sejajar dengan data formal sebagai dasar perumusan kebijakan. Ada pengalienasian suara warga dalam penyusunan rencana perubahan kesehatan kota.
Perlu difasilitasi agar lahir strategi terbarukan: penguatan sistem surveilans, promosi pencegahan dan keadilan kesehatan, pengembangan kapasitas institusional, pemanfaatan teknologi digital dan ontologi, serta kolaborasi lintas sektor.
Berbagai aktor memiliki peran penting dalam ekosistem ini: pemerintah pusat dan daerah, badan internasional, institusi akademik dan riset seperti Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, organisasi masyarakat sipil, tenaga kesehatan masyarakat dan kader komunitas, hingga sektor swasta dan filantropi. Inilah yang mestinya dilibatkan dalam penyusunan agenda perubahan itu.
Institusi kesehatan masyarakat telah berevolusi dari sistem sanitasi sederhana menjadi arsitektur sosial-ekologis yang kompleks, sehingga unit-unit kerja Pemerintah Daerah termasuj di Kota Makassar untuk berbenah dan akomodatif.
Ngopi Bareng yang digelar Pelakita.ID dan FKM Unhas itu mungkin belum mencakup seluruh dimensi kesehatan masyarakat urban, namun ia menawarkan sebuah proses penyusunan agenda perubahan: menghadirkan fakta, analisis isu, dan program yang paling realistis.
Mereka yang terlibat dalam Ngopi Bareng itu bisa disebut sedang menunjukkan tanggung jawab sosial mereka melalui pertukaran pengalaman dan pengetahuan, baik yang sudah ditulis dalam reportase lapangan maupun harapan-harapan berserak.
Keyakinan dasarnya sederhana namun kuat: kolaborasi antaraktor, penguatan data, kebijakan yang responsif terhadap realitas warga, serta kepemimpinan berbasis ilmu pengetahuan akan menentukan masa depan kesehatan warga urban di Kota Makassar—dan kesehatan publik secara lebih luas.
___
Tamarunang, 17 Februari 2026