Oleh: Ema Husain
Aktivis Perempuan dan Anti Korupsi
PELAKITA.ID – Satu tahun kepemimpinan Andi Ina Kartika Sari sebagai Bupati Barru bukan sekadar penanda pergantian figur di pucuk pemerintahan daerah. Bagi banyak kalangan, khususnya gerakan perempuan, kehadirannya merepresentasikan perubahan simbolik yang penting dalam lanskap politik lokal yang selama ini lekat dengan budaya patriarki.
“Saya mengenal Ibu Andi Ina jauh sebelum ia menjadi bupati, sejak masa pengabdiannya di DPRD Provinsi. Karena itu, ketika diminta merefleksikan satu tahun kepemimpinannya, saya memandangnya bukan dari kacamata personal, melainkan sebagai bagian dari perjalanan panjang gerakan perempuan yang berupaya merebut ruang-ruang kepemimpinan publik,” sebut Ema Husain.
Dari Simbol ke Substansi
Kemenangan Andi Ina dalam kontestasi politik lokal adalah simbol penting. Ia mematahkan anggapan bahwa kepemimpinan politik adalah wilayah eksklusif laki-laki. Namun, simbol tidak pernah cukup.
Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana simbol itu diterjemahkan menjadi kebijakan dan perubahan yang substantif.
Kepemimpinan Andi Ina menunjukkan ciri yang kuat: cepat, responsif, dan memiliki sensitivitas sosial. Ia hadir langsung ke sekolah-sekolah, mempertanyakan fasilitas sanitasi yang buruk; ia mendatangi rumah sakit, mengetuk dinding-dinding pelayanan kesehatan yang tidak layak. Gaya kepemimpinan seperti ini menampilkan empati sebagai praktik, bukan sekadar jargon.
Namun pertanyaan mendasarnya tetap sama: sejauh mana respons cepat dan kehadiran langsung itu berkontribusi pada penyelesaian persoalan struktural, khususnya yang dihadapi perempuan dan kelompok rentan?
Keadilan Gender dan Tantangan Penganggaran
Salah satu ukuran penting kepemimpinan perempuan adalah sejauh mana perspektif keadilan gender hadir dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Dokumen perencanaan Kabupaten Barru memang mulai mencerminkan sejumlah isu strategis, tetapi perjalanan dari perencanaan ke penganggaran, lalu ke implementasi, masih panjang dan penuh tantangan.
Apakah APBD Barru telah benar-benar responsif gender? Apakah program-program prioritas menyentuh perempuan kepala keluarga, penyintas kekerasan, dan kelompok prasejahtera ekstrem (desil 1 dan 2)?
Pertanyaan ini menjadi krusial, terutama ketika kita bicara tentang sekolah rakyat, layanan UPT PPA, dan perlindungan anak-anak pekerja di sektor informal seperti pelabuhan.
Kemiskinan, Stunting, dan Siklus Kerentanan
Penghargaan atas penurunan angka stunting patut diapresiasi. Namun stunting tidak berdiri sendiri. Ia berkelindan dengan kemiskinan struktural, perkawinan anak, dan kerentanan perempuan.
Dalam banyak kasus, kemiskinan perempuan bersifat berlapis—lebih kompleks dan lebih dalam dibandingkan kemiskinan yang dialami laki-laki.
Memutus rantai ini membutuhkan kebijakan yang tidak parsial, melainkan terintegrasi, dari hulu ke hilir.
Perubahan Iklim dan Kekerasan Berbasis Gender
Barru, sebagai wilayah pesisir, rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dari kajian sederhana yang pernah saya lakukan, terdapat korelasi antara tekanan ekonomi akibat perubahan iklim dengan meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk perkawinan usia dini.
Isu ini seharusnya tidak dipandang sebagai isu lingkungan semata, melainkan juga sebagai isu sosial dan gender yang membutuhkan pendekatan lintas sektor.
Partisipasi Publik dan Ruang Dialog
Kepemimpinan perempuan juga diuji melalui keterbukaan ruang dialog dengan masyarakat sipil. Partisipasi publik yang bermakna bukan sekadar menghadirkan warga dalam forum, tetapi memberi ruang bagi gagasan, kritik, dan agenda perubahan untuk didiskusikan secara setara.
Di sini penting memastikan bahwa perbedaan pendapat tidak dibaca sebagai ancaman, dan kritik tidak disikapi sebagai bentuk perlawanan semata.
Ekonomi Lokal dan Representasi Perempuan
Dalam penguatan UMKM, pertanyaan utamanya bukan membedakan usaha perempuan dan laki-laki, melainkan memastikan kebijakan afirmatif benar-benar membuka akses permodalan, pelatihan, dan pasar bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan—termasuk perempuan, lansia, dan kelompok rentan lainnya.
Sebagai pemimpin perempuan, Andi Ina memikul dua beban sekaligus: beban profesional sebagai kepala daerah, dan beban simbolik sebagai representasi perempuan. Sayangnya, publik sering kali belum adil dalam menilai.
Kesalahan kecil pemimpin perempuan kerap digeneralisasi sebagai kelemahan gender, bukan sebagai persoalan kinerja individual.
Menjaga Harapan, Merawat Kritik
Ekspektasi publik terhadap pemimpin perempuan sering kali terlalu tinggi: dianggap lebih bersih, lebih empatik, lebih peduli. Ketika ekspektasi itu tidak sepenuhnya terpenuhi, kekecewaan pun mudah berubah menjadi stigma.
Di sinilah pentingnya menjaga keseimbangan antara harapan dan realitas. Kepemimpinan Andi Ina Kartika Sari telah membuka pintu penting dalam sejarah politik lokal.
Tugas berikutnya adalah memastikan pintu itu tidak hanya terbuka secara simbolik, tetapi juga mengalirkan perubahan nyata bagi keadilan sosial, terutama bagi perempuan dan kelompok rentan di Kabupaten Barru.
