PELAKITA.ID – Perwakilan Konsorsium OCEAN, Urban El Fatih, memaparkan tahapan, temuan lapangan, serta kerangka besar proposal proyek pembangunan ketahanan perubahan iklim bagi masyarakat pulau kecil dalam forum konsultasi publik yang digelar di Mattampa Inn, Pangkep, 13 Februari 2026.
Ia menjelaskan bahwa sejak tahap awal, proses perencanaan proyek dilakukan secara bertahap, adaptif, dan terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak, baik dari pembelajaran internal maupun kemitraan strategis.
Menurut Urban, sepanjang tahun 2025 konsep proyek mengalami proses perbaikan berulang sebelum akhirnya disepakati untuk dilanjutkan ke tahap project formulation grant pada pertengahan tahun.
Tahap ini membuka ruang bagi pengambilan data lapangan secara langsung di Kecamatan Tanggaya dan Kecamatan Kalmas. Pada tahun 2026,
Konsorsium OCEAN yang terdiri dari Destructive Fishing Watch Indonesia, Lemsa, dan Nypah melaksanakan konsultasi publik sebagai bagian dari proses penggalangan data dan informasi, sebelum memasuki tahap finalisasi proposal dan pengajuan resmi. Mengingat durasi proyek dibatasi maksimal tiga tahun, implementasi paling cepat diproyeksikan berlangsung pada periode 2027–2030.
Urban memaparkan bahwa observasi lapangan dilakukan pada November–Desember 2025 di sepuluh desa, dengan cakupan survei sekitar 150–155 rumah tangga.
Selain survei rumah tangga, tim juga melakukan wawancara mendalam dengan kepala desa, perangkat pemerintahan desa, serta tokoh masyarakat, disertai diskusi kelompok terfokus (FGD) di setiap desa. Kajian ekosistem pesisir turut dilakukan, mencakup terumbu karang, padang lamun, dan mangrove.
“Dari hasil tersebut, ditetapkan dua kecamatan sebagai lokus program, masing-masing empat desa di Tanggaya dan empat desa di Kalmas, dengan pertimbangan efisiensi pembiayaan dan keterjangkauan operasional,” sebut Urban.
Pemilihan wilayah ini, lanjut Urban, dilandasi prinsip keadilan iklim. Masyarakat pulau kecil dinilai memiliki kontribusi emisi yang sangat kecil, namun justru menanggung dampak paling berat dari perubahan iklim.
Selain berstatus sebagai wilayah terluar dan terpencil dengan akses yang sangat terbatas—perjalanan ke Kalmas memakan waktu 12–15 jam, dan ke Tanggaya bisa mencapai 20–25 jam—wilayah ini juga memiliki kawasan konservasi yang rentan terhadap tekanan ekologis.
Dari sisi dampak perubahan iklim, Urban memaparkan adanya tren peningkatan suhu udara dan suhu permukaan laut sekitar 0,9 derajat Celsius, berdasarkan proyeksi ilmiah dan data internasional.
“Kenaikan muka air laut sejak 1990 hingga 2021 tercatat mencapai 80–92 milimeter, yang berdampak langsung pada abrasi pantai, pencemaran air tanah, dan meningkatnya frekuensi banjir rob. Laporan masyarakat juga menunjukkan abrasi yang terus menggerus permukiman, aset, dan lahan, serta intrusi air laut yang membuat sumur menjadi payau,” papar Urban.
Dampak sosial-ekonomi pun kian terasa, terutama di sektor perikanan dan budidaya rumput laut. Nelayan dengan kapal kecil (di bawah 5 GT) semakin rentan menghadapi badai, bahkan kerap tidak dapat melaut selama berminggu-minggu.
Dikatakan, pada musim ekstrem, distribusi BBM dan bahan pokok terputus, sementara infrastruktur seperti dermaga rusak akibat gelombang dan banjir. Data menunjukkan bahwa gelombang tinggi dan badai laut menjadi ancaman paling ditakuti masyarakat, disusul kekeringan, angin kencang, dan ketidakpastian cuaca.
Dalam periode 2016–2025, tercatat delapan kejadian kapal tenggelam dengan korban jiwa, serta 19 kejadian badai pesisir dalam tiga tahun terakhir.
Profil sosial ekonomi rumah tangga nelayan menunjukkan tingkat kerentanan yang tinggi. Sekitar 60 persen kepala rumah tangga hanya berpendidikan SD, dengan rata-rata pendapatan di bawah UMP. Sebanyak 82 persen rumah tangga mengaku terdampak signifikan oleh cuaca ekstrem, dan 77 persen mengalami penurunan pendapatan drastis.
Akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan masih sangat terbatas, sementara kapasitas adaptif masyarakat dinilai rendah, membuat tingkat risiko berada pada kategori sedang hingga tinggi.
Dari aspek sosial dan kesehatan lingkungan, krisis air bersih menjadi persoalan serius. Intrusi air laut menyebabkan sumur menjadi payau, sementara kondisi tanah berpasir membuat air hujan sulit tertampung.
“Sekitar 87–91 persen rumah tangga tidak memiliki toilet layak, dan fasilitas kesehatan sulit dijangkau. Beban ganda juga dialami perempuan, terutama dalam penyediaan air rumah tangga. Di sektor budidaya rumput laut, penyakit ice-ice dan ketidakpastian cuaca menurunkan kualitas produksi dan harga jual,” ungkap Urban.
Urban juga menyoroti tantangan struktural pembangunan pulau kecil, mulai dari minimnya infrastruktur, keterbatasan data dan informasi lokal, hingga rendahnya prioritas alokasi anggaran akibat kecilnya populasi dan tingginya biaya pembangunan.
Ketidaksinkronan antara kebijakan adaptasi nasional dan daerah, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, turut menghambat efektivitas upaya adaptasi.
Berdasarkan seluruh temuan tersebut, Konsorsium OCEAN menyusun visi proyek “menuju ketahanan yang berkelanjutan” melalui empat pilar utama: tata kelola partisipatif, penghidupan adaptif, rehabilitasi ekosistem, dan inovasi teknologi.
Visi ini diterjemahkan dalam teori perubahan dengan tujuan mewujudkan masyarakat pulau kecil yang tangguh dan sejahtera. Targetnya mencakup penguatan kapasitas pemerintah desa dan kabupaten, peningkatan kapasitas dan mata pencaharian masyarakat, penguatan ketahanan ekosistem pesisir, serta pengelolaan pengetahuan dan diseminasi pembelajaran.
Rangkaian kegiatan yang diusulkan meliputi penyusunan rencana adaptasi pulau kecil di tingkat kabupaten, rencana aksi desa yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan, sekolah lapang iklim, penguatan mata pencaharian berkelanjutan, penyusunan SOP bencana, hingga pemasangan stasiun cuaca lokal.
Di sisi ekosistem, program rehabilitasi mangrove dan terumbu karang, serta penguatan pengawasan berbasis masyarakat menjadi bagian penting dari intervensi.
Menutup paparannya, Urban menegaskan bahwa proyek ini dirancang tidak hanya untuk intervensi jangka pendek, tetapi juga sebagai model pembelajaran yang dapat direplikasi di wilayah pulau kecil lainnya di Indonesia.
Pembelajaran tersebut akan didiseminasikan melalui sistem data, film dokumenter, fotografi, buku pembelajaran, serta berbagai kanal media, guna memastikan dampak proyek melampaui lokasi intervensi.
Redaksi
