PELAKITA.ID – Makassar, 13 Februari 2026 – Laut di kawasan WPPNRI 713 bukan sekadar ruang tangkap, tetapi juga tumpuan hidup ribuan nelayan dan penggerak ekonomi daerah.
Menyadari pentingnya pengelolaan yang tepat, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan UPP WPPNRI 713 menggelar Pertemuan Awal Tahun Unit Pengelola Perikanan (UPP) WPPNRI 713 di Makassar.
Forum ini menjadi ruang temu berbagai pihak pemerintah pusat dan daerah, akademisi, mitra pembangunan, pelaku usaha, hingga perwakilan nelayan—untuk duduk bersama membahas arah pengelolaan perikanan tangkap di WPPNRI 713 ke depan.
Kenapa Pertemuan Ini Penting?
Pengelolaan perikanan hari ini tidak lagi bisa dilakukan seperti biasa. Tantangan seperti tekanan penangkapan, pemerataan kuota, hingga kepastian usaha nelayan membutuhkan tata kelola yang lebih terukur dan berbasis wilayah.
Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap menyampaikan bahwa UPP WPPNRI 713 merupakan instrumen kunci untuk memperkuat tata kelola perikanan tangkap yang bertanggung jawab dan berkelanjutan melalui implementasi Penangkapan Ikan Terukur berbasis kuota, sejalan dengan kebijakan Ekonomi Biru dan Asta Cita 2025–2029.
Apa yang Dibahas?
Pertemuan awal tahun ini menjadi momentum untuk:
-
mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan perikanan tahun sebelumnya;
-
mengidentifikasi isu dan tantangan di lapangan, termasuk pembagian kuota dan kepatuhan pengelolaan; serta
-
menyusun rencana kerja dan rekomendasi UPP WPPNRI 713 sebagai bahan perbaikan kebijakan ke depan.
Diskusi berlangsung dinamis dengan masukan dari pemerintah daerah, akademisi, hingga nelayan yang merasakan langsung dampak kebijakan di lapangan.
Harapan ke Depan
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan DJPT KKP Syahril Abdul Raup yang mewakili Dirjen Perikanan Tangkap menyatakan, melalui UPP yang semakin kuat dan partisipatif, KKP berharap pengelolaan perikanan di WPPNRI 713 dapat berjalan lebih transparan, adil, dan berkelanjutan.
Tujuannya jelas: stok ikan tetap terjaga, usaha perikanan semakin pasti, dan kesejahteraan nelayan terus meningkat.
“Dengan kolaborasi semua pihak, pengelolaan perikanan berbasis wilayah bukan sekadar kebijakan di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pesisir,” ucap Syahril.
Disebutkan, sebagai wilayah yang mencakup perairan strategis di kawasan timur Indonesia, WPPNRI 713 memiliki potensi sumber daya ikan pelagis dan demersal yang besar. Namun, tanpa pengaturan yang disiplin dan berbasis data, potensi tersebut dapat tertekan oleh praktik penangkapan berlebih (overfishing).
Karena itu, penguatan sistem pemantauan, pelaporan, dan pengawasan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari reformasi tata kelola yang sedang dijalankan.
“Selain aspek ekologi, pendekatan berbasis wilayah juga membuka peluang distribusi manfaat yang lebih adil antar daerah. Skema kuota yang transparan memungkinkan pemerintah daerah memiliki peran lebih jelas dalam perencanaan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya, sekaligus memberi kepastian ruang usaha bagi nelayan lokal dan pelaku industri perikanan,” terang Syahril.
Ke depan, konsistensi implementasi, keterbukaan data, serta pelibatan aktif nelayan skala kecil akan menjadi kunci keberhasilan.
Jika tata kelola ini berjalan efektif, WPPNRI 713 dapat menjadi contoh praktik pengelolaan perikanan tangkap yang seimbang antara keberlanjutan sumber daya, kepastian investasi, dan perlindungan hak-hak nelayan tradisional.
#UPPWPPNRI713 #PerikananBerkelanjutan #PenangkapanIkanTerukur #EkonomiBiru #NelayanSejahtera #KKP #WPPNRI
Dokumentasi: https://drive.google.com/drive/folders/1CsOm1DyOZJetv5EaWJLhtQjjDakmd14r?usp=sharing
