Pendampingan itu mencakup tiga aspek utama: meningkatkan visibilitas usaha di mesin pencari, pembekalan pengelolaan UMKM termasuk pemasaran, serta penguatan sumber daya manusia. Targetnya tetap sama, minimal 100 UMKM per kecamatan aktif secara digital.
PELAKITA.ID – Digitalisasi pembangunan daerah tidak semata soal teknologi, melainkan sangat bergantung pada kualitas pengetahuan, keterampilan, dan kemauan sumber daya manusia untuk berubah.
Hal itulah yang berulang kali ditekankan Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, dalam berbagai kesempatan diskusi mengenai arah pembangunan daerah.
“Digitalisasi itu sangat tergantung pada manusianya. Literasi menjadi kunci utama,” ujar Daeng Manye saat menerima kunjungan Founder Pelakita.ID, Kamaruddin Azis di Kantor Bupati Takalar, Rabu, 11 Februari 2026.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Takalar telah memulai langkah konkret melalui kerja sama dengan sejumlah pihak, Yayasan, termasuk Google untuk mendukung penguatan UMKM.
“Sekarang ini, kalau orang mau cari rumah makan atau penginapan, semua lewat internet. Karena itu kami dorong UMKM cukup terdaftar di Google, supaya mudah diakses,” jelasnya.
Bupati menargetkan setiap kecamatan memiliki minimal 100 titik usaha yang terdaftar secara digital.
Dengan 12 kecamatan di Takalar, diharapkan pada akhir April seluruh wilayah sudah memiliki peta digital yang menampilkan potensi ekonomi lokal.
“Satu kecamatan, 100 titik. Bisa penginapan, rumah makan, bengkel, salon, apa saja. Orang sekarang sudah digital, semua lewat pencarian,” kata Daeng Manye.
Namun digitalisasi, menurutnya, tidak berhenti pada pencatatan data. Seluruh pelaku usaha yang terdaftar akan diundang untuk melakukan perbaikan layanan secara menyeluruh, termasuk kebersihan, kualitas pelayanan, dan standar usaha.
“Kami perkuat kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk yang didukung Google. Ada yayasan yang turun langsung mendampingi UMKM,” jelasnya lagi.
Pendampingan itu mencakup tiga aspek utama: meningkatkan visibilitas usaha di mesin pencari, pembekalan pengelolaan UMKM termasuk pemasaran, serta penguatan sumber daya manusia. Targetnya tetap sama, minimal 100 UMKM per kecamatan aktif secara digital.
Digitalisasi juga dirancang hingga ke tingkat desa. Progres tiap desa dan kecamatan akan dipantau dan dilombakan, dengan sistem penilaian berbasis warna sesuai capaian.
“Kita buat kompetisi sehat. Desa atau kecamatan diberi warna sesuai progresnya,” ujar Bupati.
Di sisi lain, Daeng Manye menekankan bahwa digitalisasi pembangunan tidak boleh tercerabut dari akar budaya. Karena itu, ia mendorong pengisian konten digital yang berbasis sejarah, seni, dan kebudayaan lokal.
“Saya ingin revitalisasi Balla Lompoa di Takalar secara bertahap. Nanti ada representasi empat kerajaan yang pernah dan sedang menghidupkan Takalar,” jelasnya.
Revitalisasi tersebut akan diisi dengan pentas seni, baik indoor maupun outdoor, yang menampilkan kekayaan budaya lokal.
Pertunjukan musik tradisional, sendratari, puisi, ganrang bulo, suling, sinrili, hingga seminar bahasa Makassar akan dirutinkan dan dilombakan untuk menghidupkan kembali ruang-ruang ekspresi budaya.
Penganggaran, menurut Daeng Manye, akan dimaksimalkan pada tahun berjalan untuk mendukung literasi budaya dan digital. Website desa dan kecamatan harus aktif dan diperbarui secara berkala.
“Sekarang sudah ada AI, jadi sebenarnya lebih mudah. Yang penting datanya diperbarui. Desa dan kecamatan harus punya content creator yang mengelola potensi daerah,” tegasnya.
Tema digitalisasi yang diangkat dalam peringatan Hari Jadi Takalar, lanjutnya, adalah bagian dari upaya membiasakan masyarakat beradaptasi dengan perubahan zaman.
“Dunia ke depan adalah dunia digital. Tidak bisa dihindari. Ukuran kemajuan kita adalah sejauh mana kita mampu beradaptasi dengan teknologi dalam kehidupan sehari-hari,” kata Daeng Manye.
Selain ekonomi dan budaya, digitalisasi juga diarahkan untuk tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, termasuk pendokumentasian arsip keluarga dan komunitas.
“Arsip-arsip keluarga, komunitas di desa dan kelurahan itu penting. Bisa discan, didigitalisasi,” ujarnya.
Sektor kelautan dan perikanan juga menjadi perhatian serius. Bupati mendorong digitalisasi perizinan kapal agar nelayan memahami prosedur hukum dan tidak lagi bermasalah saat melaut.
“Ada enam izin kalau mau melaut. Ini perlu disosialisasikan dan didigitalisasi supaya nelayan paham,” jelasnya.
Menurut Daeng Manye, nelayan tidak pernah berniat melanggar hukum. Persoalan sering muncul karena ketidaktahuan prosedur dan lamanya birokrasi.
“Birokrasi yang lambat ini yang sering bikin masalah,” imbuhnya.
Potensi ekonomi di PPI Beba, lanjutnya, sangat besar. Karena itu diperlukan sistem pencatatan digital yang transparan, termasuk grafik pemasukan, mengingat adanya pembagian kewenangan dan pendapatan antara pemerintah kabupaten dan provinsi dengan skema 70:30.
Takalar juga memperoleh alokasi Program Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini, menurut Daeng Manye, harus dikelola secara optimal, termasuk melalui penguatan koperasi nelayan. Proses pengusulannya pun sudah berbasis digital, sehingga kesiapan sistem dan SDM menjadi keharusan.
Lebih jauh, Bupati melihat peluang hilirisasi industri di Takalar, khususnya di kawasan strategis seperti Laikang dan Galesong. Potensi rumput laut menjadi salah satu fokus, namun masih membutuhkan penguatan teknologi agar menghasilkan nilai tambah.
“Dalam konsep pentahelix, pembangunan daerah harus melibatkan pebisnis. Tapi pertanyaannya, pemerintah daerah mau kerja sama lewat siapa? Tidak mungkin lewat dinas yang terlalu birokratis. Kita butuh SDM kewirausahaan yang kuat,” tegas Daeng Manye.
Bagi Bupati Takalar, digitalisasi adalah pintu masuk menuju transformasi pembangunan yang lebih luas—ekonomi, budaya, pelayanan publik, hingga tata kelola sumber daya.
Bagi Daeng Manye, semua itu hanya akan berhasil jika dibarengi dengan kesiapan manusia yang menjalankannya.
___
Penulis Denun
