- Pemerintah dan tenaga kesehatan perlu memberikan pelatihan kepada pengelola dapur dan pelaku UMKM, khususnya terkait standar kebersihan, keamanan pangan, serta inovasi menu berbasis pangan lokal yang bergizi.
- Masih terdapat persepsi keliru yang memandang Program MBG semata-mata sebagai bantuan sosial. Stigma tersebut berpotensi melemahkan partisipasi masyarakat serta mengurangi rasa tanggung jawab kolektif dalam menjaga keberlanjutan program.
PELAKITA.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sebagai langkah strategis untuk memperbaiki status gizi anak usia sekolah. Agar manfaatnya benar-benar berdampak luas dan berkelanjutan, pelaksanaannya perlu didukung oleh pendekatan yang komprehensif, khususnya melalui edukasi gizi di tingkat keluarga.
Hal tersebut disampaikan oleh Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Hasanuddin, Prof. Sukri Palutturi, SKM, M.Kes., MSc.PH, Ph.D., yang juga Guru Besar Kebijakan Kesehatan saat ditemui Pelakita.ID, pada Kamis, 9 Februari 2026.
Prof. Sukri menjelaskan, salah satu tantangan utama dalam implementasi Program MBG adalah masih terbatasnya pemahaman orang tua dan peserta didik mengenai prinsip gizi seimbang.
“Sehingga dalam pelaksanaannya, penilaian terhadap menu makanan kerap lebih menekankan pada jumlah porsi dan rasa, sementara aspek kualitas bahan pangan dan kandungan nutrisinya kurang mendapat perhatian,” sebutnya.
Ia juga mengingatkan adanya risiko ketergantungan jika anak-anak hanya memperoleh asupan bergizi di sekolah, sedangkan pola konsumsi di rumah masih didominasi makanan tinggi gula, garam, dan lemak.
Menurut pria kelahiran Tanatoa Jeneponto itu, tanpa perubahan perilaku makan di lingkungan keluarga, dampak positif Program MBG akan sulit dioptimalkan.
“Program ini harus menjadi pemicu perubahan pola makan, bukan sekadar solusi sementara,” tegasnya.
Dari sisi teknis, Prof. Sukri menyoroti pentingnya standar distribusi, kebersihan, dan keamanan pangan.
“Pengawasan ketat menjadi krusial, terutama di wilayah yang melibatkan dapur umum atau pelaku UMKM sebagai penyedia makanan. Tanpa kontrol mutu yang konsisten, risiko penurunan kualitas hingga masalah keamanan pangan dapat menghambat kepercayaan masyarakat terhadap program ini,” sebutnya.
Selain itu, ia menilai masih terdapat persepsi keliru yang memandang Program MBG semata-mata sebagai bantuan sosial. Stigma tersebut berpotensi melemahkan partisipasi masyarakat serta mengurangi rasa tanggung jawab kolektif dalam menjaga keberlanjutan program.
Padahal, MBG seharusnya dipahami sebagai investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia yang sehat dan produktif.
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Prof. Sukri menekankan perlunya strategi edukasi gizi yang partisipatif dan berkesinambungan.
Disebutkan, edukasi harus dilakukan secara luas melalui sekolah, posyandu, media sosial, hingga forum masyarakat, dengan materi yang sederhana dan mudah dipahami.
Topik yang disampaikan mencakup gizi seimbang, keamanan pangan, pentingnya sarapan sehat, serta pemilihan bahan makanan yang berkualitas.
“Keterlibatan orang tua menjadi kunci. Penyuluhan rutin, kelas parenting, atau forum diskusi keluarga perlu diperkuat agar kebiasaan makan sehat di sekolah dapat sejalan dengan pola konsumsi di rumah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Prof. Sukri mendorong pemerintah dan tenaga kesehatan untuk memberikan pelatihan kepada pengelola dapur dan pelaku UMKM, khususnya terkait standar kebersihan, keamanan pangan, serta inovasi menu berbasis pangan lokal yang bergizi.
Ia juga menilai kampanye berbasis komunitas, seperti lomba kreasi menu sehat dari bahan pangan lokal, dapat menumbuhkan rasa memiliki dan partisipasi aktif masyarakat.
“Program Makan Bergizi Gratis tidak boleh dipahami sekadar sebagai distribusi makanan. Program ini harus menjadi gerakan perubahan perilaku untuk menanamkan budaya makan sehat sejak usia dini,” tutup Prof. Sukri.
Menyentuh hulu hilir
Dalam perspektif kesehatan masyarakat, intervensi gizi yang efektif memang harus menyentuh hulu dan hilir sekaligus. Penyediaan makanan bergizi di sekolah merupakan intervensi langsung, sementara edukasi gizi keluarga berfungsi sebagai penguat perilaku yang menentukan keberlanjutan dampak program.
Dikatakan Sukri, tanpa sinergi keduanya, risiko terjadinya “double burden of malnutrition” atau beban gizi ganda tetap mengintai.
“Program MBG juga memiliki potensi strategis untuk mendorong ketahanan pangan lokal. Dengan melibatkan petani, nelayan, dan UMKM setempat sebagai bagian dari rantai pasok, program ini dapat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal,” sebutnya.
Selain itu, kata dia, akan dapat memastikan ketersediaan bahan pangan segar serta bernilai gizi tinggi. Integrasi aspek kesehatan dan ekonomi ini akan memperkuat daya tahan program dalam jangka panjang.
“Pada akhirnya, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari jumlah porsi yang tersalurkan, tetapi dari perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat terhadap makanan sehat,” ujarnya.
“Ketika keluarga, sekolah, dan komunitas bergerak bersama, MBG sangat bisa berpeluang menjadi fondasi kuat bagi pembangunan generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, efektif dan berdaya saing,” kuncinya.
