Isu pemekaran Provinsi Luwu Raya kembali mengemuka dan memanas di awal 2026. Jalan-jalan ditutup, demonstrasi terjadi, bahkan kantor Gubernur Sulawesi Selatan sempat menjadi titik ketegangan. Isu ini sejatinya bukan hal baru—ia telah diperjuangkan selama puluhan tahun. Namun eskalasinya kali ini terasa berbeda: lebih luas, lebih emosional, dan lebih politis.
PELAKITA.ID – Dalam podcast Portal Media, Asri Tadda—Direktur The Sawerigading Institute sekaligus salah satu figur kunci dalam gerakan Luwu Raya—menjelaskan bahwa pemekaran ini bukan sekadar tuntutan administratif melainkan akumulasi panjang dari kegundahan historis, ketimpangan struktural, dan kebutuhan pelayanan publik yang lebih adil.
“Tidak ada yang salah dengan pemekaran,” ujar Asri. “Justru pemekaran adalah strategi pembangunan untuk mempercepat pemerataan. Jangan dipahami sebagai upaya melumpuhkan Sulawesi Selatan.”
Menurutnya, anggapan bahwa Sulsel akan ambruk secara ekonomi jika Luwu Raya menjadi provinsi sendiri adalah keliru.
Dengan jumlah penduduk sekitar 1,3 juta jiwa dan hanya empat kabupaten/kota, Luwu Raya justru akan mengambil alih sebagian beban fiskal dan administratif yang selama ini ditanggung provinsi induk. Di saat yang sama, Sulsel akan terdorong untuk lebih kreatif menggali potensi 20 kabupaten/kota lainnya.
“Selama ini Sulsel banyak ditopang oleh kontribusi ekonomi dari tambang nikel di Luwu Timur. Itu fakta. Tapi provinsi lain tanpa tambang pun bisa hidup. Artinya, ini soal keberanian bertransformasi,” tegasnya.
Asri menekankan bahwa pemekaran justru akan menciptakan sparing partner pembangunan. Seperti Sulawesi Barat yang setelah mekar mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga di atas 70 dalam waktu sekitar 20 tahun.
Menariknya, IPM akumulatif Luwu Raya saat ini juga sudah berada di atas angka 70—bahkan Luwu Timur menjadi salah satu yang tertinggi. Ini menunjukkan kesiapan objektif wilayah tersebut.
Dari sisi pelayanan publik, alasan pemekaran kian masuk akal. Rentang kendali dari Malili atau Palopo ke Makassar mencapai sekitar 500 kilometer.
Dampaknya nyata: warga harus menempuh perjalanan panjang untuk mengurus administrasi, mengakses pendidikan tinggi, atau mendapatkan layanan kesehatan rujukan.
“Bayangkan orang sakit harus naik ambulans ratusan kilometer hanya untuk dirujuk ke Makassar. Ini soal kemanusiaan,” kata Asri.
Namun, yang paling kuat dalam argumen Asri adalah dimensi sejarah.
Ia mengingatkan bahwa Kedatuan Luwu adalah entitas pertama yang mengakui dan bergabung tanpa syarat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia—hanya dua hari setelah Proklamasi 17 Agustus 1945. Datu Luwu Andi Jemma bahkan dijanjikan status daerah istimewa oleh Presiden Soekarno, janji yang hingga kini belum tertunaikan.
“Ini bukan sekadar menagih janji, tapi menunaikan sejarah,” ujarnya. “Pemekaran Luwu Raya adalah amanat sejarah dan wasiat Datu Luwu sebelum wafat.”
Terkait eskalasi aksi massa belakangan ini, Asri menilai hal tersebut sebagai ekspresi kekecewaan yang lama dipendam. Aksi-aksi itu, menurutnya, justru memperkuat kerja-kerja elite yang sedang melakukan lobi politik di tingkat pusat.
“Ini bukan kegagalan elit. Ini sinergi. Gerakan rakyat memberi tekanan moral dan politik agar negara hadir,” jelasnya.
Ia juga menepis anggapan bahwa gerakan ini ditunggangi kepentingan politik jangka pendek.
Meski mengakui bahwa pemekaran tak bisa dilepaskan dari politik, Asri menegaskan bahwa substansi perjuangan tetap murni: mendekatkan pelayanan, mempercepat pembangunan, dan mengoreksi ketimpangan distribusi manfaat sumber daya alam.
“Luwu Raya ini seperti anak yang ingin mandiri. Tapi bukan remaja. Ini peradaban tua, Wanua Mappatuo. Tidak akan pernah mandiri kalau tidak dilepas,” katanya.
Soal ibu kota provinsi, Asri menilai itu bukan isu utama saat ini. Palopo, Luwu Timur, maupun daerah lain memiliki kelebihan masing-masing.
Yang terpenting adalah memastikan pemekaran berjalan dengan perencanaan matang dan orientasi kesejahteraan rakyat.
Ia juga mengingatkan bahwa pemekaran akan membuka lapangan kerja baru, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan memperpendek jalur distribusi ekonomi—yang pada akhirnya juga menguntungkan Sulawesi Selatan.
“Orang Luwu tetap akan belanja ke Makassar. Ekonomi akan tetap mengalir,” katanya.
Bagi Asri dan para pejuang Luwu Raya, perjuangan ini bukan untuk hari ini, melainkan untuk generasi mendatang. Anak-anak yang kini duduk di bangku SD dan SMP-lah yang kelak menikmati dampak paling nyata dari sebuah provinsi baru.
“Tidak ada plan B,” tutupnya. “Provinsi Luwu Raya harus terwujud. Cepat atau lambat. Ini soal keadilan, sejarah, dan masa depan.”
Video ada di sini
