Perlambatan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran terhadap nilai mangrove bagi mitigasi perubahan iklim, perlindungan pesisir, dan penghidupan masyarakat, serta mulai meluasnya program rehabilitasi di sejumlah negara.
PELAKITA.ID – Dalam satu dekade terakhir, hutan mangrove dunia masih mengalami degradasi, namun dengan laju kehilangan yang lebih lambat dibandingkan periode sebelumnya.
Penilaian FAO dan Global Mangrove Watch menunjukkan bahwa tingkat kehilangan mangrove global menurun dari sekitar 0,12 persen per tahun pada periode 2000–2010 menjadi sekitar 0,07 persen per tahun pada 2010–2020. Artinya, kerusakan masih berlangsung, tetapi tidak lagi secepat dua dekade sebelumnya.
Secara luas, mangrove dunia pada tahun 2020 diperkirakan mencakup sekitar 14,8 juta hektare. Sepanjang dekade 2010-an, kehilangan bersih mangrove global berada pada kisaran 20.000–25.000 hektare per tahun, jauh lebih rendah dibandingkan laju kehilangan pada 1990-an dan awal 2000-an.
Perlambatan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran terhadap nilai mangrove bagi mitigasi perubahan iklim, perlindungan pesisir, dan penghidupan masyarakat, serta mulai meluasnya program rehabilitasi di sejumlah negara.
Namun, angka global tersebut menutupi perbedaan regional yang tajam. Asia Tenggara, Asia Selatan, dan sebagian Amerika Latin masih menjadi titik panas kehilangan mangrove, terutama akibat ekspansi akuakultur (khususnya tambak udang), pembangunan infrastruktur pesisir, dan urbanisasi.
Di sisi lain, beberapa negara menunjukkan tren pemulihan melalui restorasi skala besar dan kebijakan perlindungan yang lebih ketat. Secara keseluruhan, dekade terakhir menunjukkan kondisi yang campuran namun relatif lebih menjanjikan: degradasi belum berhenti, tetapi juga tidak lagi mengalami percepatan seperti sebelumnya.
Tantangan ke depan adalah mengubah “perlambatan kehilangan” menjadi pemulihan bersih secara global, dengan menyelaraskan produksi pangan, pembangunan pesisir, dan kebijakan iklim.
Konteks Indonesia
Dalam skala nasional, Indonesia tetap menjadi negara dengan luas mangrove terbesar di dunia, dengan cakupan sekitar 3,4 juta hektare atau hampir 20 persen dari total mangrove global.
Setelah mengalami kehilangan besar selama beberapa dekade akibat ekspansi tambak, pembangunan pesisir, dan infrastruktur, tren nasional pada 2010-an menunjukkan stabilisasi relatif, dengan laju kehilangan yang lebih rendah dibandingkan periode 1990-an dan awal 2000-an.
Perubahan ini sejalan dengan meningkatnya pengakuan terhadap peran mangrove dalam perlindungan pesisir, penyimpanan karbon, perikanan, dan kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, tekanan terhadap mangrove belum sepenuhnya berhenti. Di berbagai wilayah—termasuk Sumatra, Jawa, Sulawesi, dan Indonesia bagian timur—mangrove masih terancam oleh konversi tambak udang, perluasan permukiman, serta lemahnya penegakan tata ruang.
Selain kehilangan luasan, persoalan fragmentasi dan penurunan kualitas ekosistem juga menjadi tantangan serius, sehingga tidak semua mangrove yang tersisa berfungsi optimal secara ekologis.
Sebagai respons, pemerintah Indonesia dalam satu dekade terakhir memperkuat upaya rehabilitasi dan tata kelola, terutama melalui pembentukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) serta koordinasi lintas kementerian.
Sejak pertengahan 2010-an, puluhan ribu hektare mangrove telah direhabilitasi, disertai penguatan regulasi perlindungan.
Secara keseluruhan, Indonesia berada dalam fase transisi: bergerak dari kehilangan cepat menuju pemulihan dan pengelolaan yang lebih baik, meski keberhasilan jangka panjang tetap bergantung pada kemampuan menyelaraskan akuakultur, pembangunan pesisir, dan konservasi secara berkelanjutan.
Mangrove di Sulawesi Selatan dan Makassar
Pada tingkat lokal, kondisi mangrove di Kota Makassar menunjukkan keterbatasan luasan dan sebaran yang sangat terfragmentasi.
Pemetaan terbaru berbasis citra satelit dan drone pada tahun 2023 di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, menunjukkan bahwa mangrove yang tersisa hanya sekitar 48,19 hektare.
Angka tersebut menjadi salah satu estimasi paling mutakhir untuk wilayah administratif Makassar dan menggambarkan kuatnya tekanan urbanisasi terhadap ekosistem mangrove di kota pesisir tersebut.
Dalam skala provinsi, Sulawesi Selatan memiliki sekitar 12.278 hektare mangrove eksisting yang tersebar di 18 kabupaten/kota, menurut data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK).
Di sisi lain, pemetaan nasional menunjukkan bahwa provinsi ini memiliki potensi habitat mangrove sekitar 124.561 hektare, yakni wilayah yang secara biofisik cocok untuk mangrove namun belum tertutupi hutan mangrove saat ini.
Kesenjangan besar antara luasan eksisting dan potensi tersebut menegaskan besarnya peluang sekaligus tantangan rehabilitasi dan perlindungan mangrove, khususnya di kawasan pesisir perkotaan seperti Makassar.