PELAKITA.ID – Setahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum penting dalam perjalanan bangsa menuju kemandirian, keadilan, dan kemajuan. Dalam waktu singkat, arah kepemimpinan beliau menunjukkan karakter yang tegas, cepat tanggap, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Di bawah komando Prabowo, Indonesia menapaki babak baru: babak penguatan ketahanan nasional, pemerataan ekonomi, serta kebangkitan moral bangsa.
DPP Garuda AstaCita Nusantara (GAN) menilai bahwa satu tahun kepemimpinan Prabowo adalah satu tahun penuh kerja nyata. Dari kebijakan pangan hingga pertahanan, dari diplomasi hingga pemberdayaan ekonomi rakyat, langkah-langkah strategis pemerintah menunjukkan semangat untuk menjadikan Indonesia lebih berdaulat dan sejahtera.
“Visi “Bersatu untuk Indonesia Maju” bukan hanya slogan, tetapi arah gerak kolektif yang kini terasa di berbagai lini kehidupan nasional,” kata Ketua DPP GAN Muhammad Burhanuddin kepada Pelakita.ID, 8 November 2025.
Menurut Burhanuddin, Prabowo Subianto menunjukkan bahwa keberanian dan ketegasan dapat berjalan beriringan dengan kepedulian sosial.
“Dalam bidang pertahanan, Indonesia kini lebih disegani secara regional dan global melalui strategi diplomasi pertahanan yang elegan namun tegas. Dalam bidang ekonomi dan pangan, upaya menuju kemandirian terus diperkuat melalui pembangunan infrastruktur pertanian, kelautan dan perikanan, Kampung Nelayan dan Budidaya, revitalisasi produksi pangan, serta penguatan industri berbasis sumber daya dalam negeri,” ujarnya.
Bagi DPP GAN, kepemimpinan Prabowo mencerminkan semangat patriotisme modern: mengedepankan keberanian moral, disiplin nasional, dan keteguhan dalam melindungi kepentingan rakyat. Beliau memahami bahwa pembangunan sejati bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, melainkan juga tentang keadilan sosial dan kemandirian bangsa.
“Dalam konteks ini, DPP GAN berkomitmen untuk ikut mengawal semangat anti-korupsi dan pemberantasan mafia yang selama ini merugikan rakyat dan negara,” tambah Bur.
Dia menyebut, sejalan dengan seruan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memerangi koruptor dan mafia pangan, energi, serta sumber daya alam.
“DPP GAN melalui Satgas Pemberantasan Korupsi GAN dan LBH GAN akan melaksanakan agenda strategis seperti beraudensi dengan Jaksa Agung, pimpinan KPK, dan Kapolri guna menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah penegakan hukum pemberantasan korupsi secara masif dan berkelanjutan,” lanjut Bur.
“Kami juga akan terus mendorong dan mendesak percepatan penanganan kasus korupsi skala besar, khususnya yang berdampak luas terhadap kerugian keuangan negara dan kepercayaan publik. Menyampaikan pernyataan sikap resmi DPP GAN untuk mempercepat proses penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus korupsi besar yang masih berjalan, sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat sipil dalam mengawal integritas hukum nasional,” terang Bur.
“Melakukan pemantauan berkala setiap dua bulan sekali melalui aksi moral atau forum publik untuk menekan percepatan penanganan tindak pidana korupsi besar di berbagai sektor strategis. Melaporkan hasil kegiatan dan perkembangan advokasi DPP GAN secara langsung kepada pihak Istana sebagai bentuk sinergi masyarakat dengan pemerintah dalam mendukung pemerintahan bersih, kuat, dan berintegritas,” lanjut lawyer Ibu Kota ini.
Dikatakan Bur, langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen DPP GAN untuk memastikan bahwa semangat pemerintahan bersih benar-benar hidup di tengah masyarakat.
“GAN percaya, perjuangan memberantas korupsi dan mafia ekonomi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga kewajiban moral seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Burhanuddin menyatakan, satu tahun kepemimpinan Prabowo adalah bukti bahwa arah perubahan sudah jelas: membangun bangsa yang berdaulat atas sumber daya, adil dalam distribusi kesejahteraan, serta bermartabat dalam pergaulan global.
“DPP GAN mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus bersatu, bekerja, dan berkontribusi dalam menjaga semangat reformasi moral yang tengah digelorakan pemerintah,” kata dia.
“Dengan ketegasan kepemimpinan Prabowo dan dukungan masyarakat yang semakin kuat, Indonesia kini menatap masa depan dengan keyakinan baru — masa depan di mana kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan menjadi pilar utama Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkas alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini.
Terkait apa yang disampaikan Burhanuddin itu, dia lengkapi dengan infografis yang menjelaskan dampak kepemimpinan Presiden Prabowo.
Infografis ini menampilkan perbandingan kinerja pemberantasan korupsi pada tiga periode pemerintahan Indonesia, yaitu era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2004–2005, Joko Widodo (Jokowi) 2014–2015, dan Prabowo Subianto (2024–2025).
Visual ini disusun dengan format tabel berisi beberapa indikator utama kinerja antikorupsi seperti jumlah kasus korupsi yang ditangkap, kasus yang tuntas, kerugian negara yang terungkap, uang negara yang berhasil diselamatkan, hingga capaian lembaga-lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK.
Rincian Tiap Periode:
- Era SBY (2004–2005)
- Kasus korupsi yang ditangkap: ±1.173 kasus
- Kasus tuntas / tersangka ditindak: ±199 kasus
- Kerugian negara yang terungkap: ±Rp 0,2 triliun
- Uang negara yang diselamatkan: ±Rp 207 miliar
- Kinerja Kejaksaan: 961 kasus diselidiki, 149 kasus tuntas
- Kinerja Kepolisian: 191 kasus diselidiki, 29 kasus tuntas
- Kinerja KPK: 21 kasus strategis
- Fokus utama: Pembentukan KPK
- Sumber data: AntiKorupsi.org, BPHN, Kompas
- Era Jokowi (2014–2015)
- Kasus korupsi yang ditangkap: ±778 kasus
- Kasus tuntas / tersangka ditindak: ±337 kasus
- Kerugian negara yang terungkap: ±Rp 6,5 triliun
- Uang negara yang diselamatkan: ±Rp 305 miliar
- Kinerja Kejaksaan: 320 kasus (2014), 131 kasus (2015)
- Kinerja Kepolisian: 190 kasus (2014), 85 kasus (2015)
- Kinerja KPK: 41 kasus (2014), 11 kasus (2015)
- Fokus utama: Pencegahan dan OTT (Operasi Tangkap Tangan) terbatas
- Sumber data: AntiKorupsi.org, HukumOnline, Detik, dan Kontan
- Era Prabowo (2024–2025)
- Kasus korupsi yang ditangkap: ±1.449 kasus
- Kasus tuntas / tersangka ditindak: ±973 tersangka (±65 kasus besar)
- Kerugian negara yang terungkap: ±Rp 320 triliun
- Uang negara yang diselamatkan: ±Rp 13,2 triliun
- Kinerja Kejaksaan: ±65 kasus besar nasional ditangani, ±Rp 13,2 triliun diselamatkan
- Kinerja Kepolisian: 1.280 kasus, 830 tersangka
- Kinerja KPK: ±186 perkara (semester I), 78 tersangka
- Fokus utama: Penindakan masif dan pemulihan aset triliunan rupiah
- Sumber data: POLRI, Hukum Online, Antara, SINDO, KBR.ID
Jika dibandingkan secara kuantitatif:
- Era Prabowo (2024–2025) menampilkan angka yang paling tinggi dalam jumlah kasus yang diungkap, kerugian negara yang teridentifikasi, serta nilai uang negara yang berhasil diselamatkan.
- Era Jokowi menonjol dalam peningkatan jumlah kasus tuntas dan efektivitas OTT oleh KPK.
- Era SBY berperan penting dalam membangun fondasi kelembagaan antikorupsi, terutama dengan pembentukan KPK yang menjadi simbol komitmen hukum dan tata kelola pemerintahan bersih di Indonesia.
Dengan demikian, tabel ini memperlihatkan bagaimana arah dan fokus pemberantasan korupsi di Indonesia berevolusi—dari pembentukan lembaga (era SBY), penguatan mekanisme pencegahan (era Jokowi), hingga intensifikasi penindakan dan pemulihan aset besar-besaran (era Prabowo).
Redaksi
