Jambore Masyarakat Sipil Digelar di Bissoloro Moncong Sipolong, Kabupaten Gowa

  • Whatsapp
Jambore Masyarakat Sipil resmi dibuka hari ini di Bissoloro, Moncong Sipolong, Kabupaten Gowa. Kegiatan yang akan berlangsung hingga 12 Oktober 2025 ini mengusung tema “Menguatkan Peran dan Kemandirian Masyarakat Sipil dalam Mendorong Demokrasi Substantif dan Inklusif.”

Menguatkan Peran dan Kemandirian Masyarakat Sipil dalam Mendorong Demokrasi Substantif dan Inklusif

PELAKITA.ID – Gowa, 11 Oktober 2025 — Jambore Masyarakat Sipil resmi dibuka hari ini di Bissoloro, Moncong Sipolong, Kabupaten Gowa. Kegiatan yang akan berlangsung hingga 12 Oktober 2025 ini mengusung tema “Menguatkan Peran dan Kemandirian Masyarakat Sipil dalam Mendorong Demokrasi Substantif dan Inklusif.”

Acara ini diikuti oleh puluhan organisasi masyarakat sipil (OMS) dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan menjadi momentum penting untuk memperkuat kapasitas, solidaritas, dan peran masyarakat sipil dalam memperjuangkan demokrasi yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dan inklusif—demokrasi yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

“Kami berharap melalui jambore ini, masyarakat sipil dapat semakin mandiri dan berperan aktif dalam proses demokrasi, terutama dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada rakyat serta memastikan semua suara didengar,” ujar Samsang Syamsir, Ketua Panitia Pelaksana Jambore.

Selama tiga hari, peserta akan mengikuti berbagai sesi diskusi, lokakarya, dan pelatihan yang membahas isu-isu strategis, seperti partisipasi politik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, desentralisasi, serta inklusi sosial.

Kegiatan ini juga menjadi ruang berbagi pengalaman dan memperluas jejaring antarorganisasi masyarakat sipil se-Sulawesi Selatan.

Beberapa narasumber yang hadir di antaranya anggota DPR RI Syamsu Rizal ‘Daeng Ical’, Selle KS Dalle, Wakil Bupati Soppeng, Endang Sari, akademisi, serta Abdul Malik Saleh dari Yayasan Bumi Sawerigading.

Materi yang dibawakan mencakup berbagai topik penting, seperti hubungan antara desentralisasi pusat dan daerah, proyek strategis nasional di Sulawesi Selatan, pelibatan anak muda dalam pesta demokrasi dan pembangunan, serta isu lingkungan dan inovasi pengolahan sampah menjadi sumber ekonomi baru.

Acara ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga donor yang berkomitmen terhadap penguatan demokrasi dan pemberdayaan masyarakat sipil, serta jaringan OMS dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

Dengan terselenggaranya Jambore Masyarakat Sipil ini, diharapkan peran masyarakat sipil di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, semakin kuat dan mandiri dalam menjalankan perannya sebagai penggerak demokrasi yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan—serta menjadi mitra kritis dalam mengawal perencanaan dan pembangunan daerah.

Penulis: Naris Agam