Penerima pun merasa tak berhak menuntut lebih, karena toh “ini sudah gratis”. Lingkaran setan pun terbentuk: kualitas turun, kepercayaan luntur, dan tujuan mulia untuk membangun generasi sehat tergelincir di jalan berdebu.
PELAKITA.ID – Kata gratis selalu punya daya magis. Ia menyalakan harapan, menggerakkan imajinasi, dan tak jarang menghipnotis telinga khalayak. Dalam dunia politik, kata itu menjelma magnet yang kuat: janji tentang makan bergizi gratis (MBG) yang ditaburkan dari panggung kampanye.
Bayangan sebuah bangsa yang anak-anaknya berangkat sekolah dengan perut kenyang, otak terang, dan tubuh bugar terasa begitu indah. Gratis, seolah menjamin tak ada lagi sekat antara kaya dan miskin, antara yang mampu membeli gizi dan yang hanya bisa menghirup aroma makanan.
Namun, realitas sering punya jalan yang tak semulus retorika. Di lapangan, program makan bergizi gratis justru menimbulkan riak permasalahan yang menciderai tujuan mulia itu.
Ada kabar keracunan yang menimpa murid-murid di beberapa daerah, ada laporan tentang makanan yang tak sedap dan kurang bersih, ada pula keluhan tentang menu yang monoton, jauh dari kata bergizi. Seolah-olah kata gratis yang sejak awal menjadi magnet, kini berubah menjadi beban.
Beban bagi pelaksana yang merasa boleh “asal jadi”, dan beban bagi penerima manfaat yang merasa “syukur sudah ada, tak perlu cerewet”.
Pertanyaannya: apakah kata gratis itu sendiri yang membawa pergeseran makna?
Kita tahu, gratis dalam banyak pikiran seringkali dikaitkan dengan kualitas yang menurun. Ada pepatah sinis: “Kalau gratis, jangan berharap enak.” Budaya konsumsi kita, dari tiket konser sampai paket data, selalu menyimpan prasangka yang sama—barang gratisan identik dengan seadanya, tak sepenuhnya serius.
Maka tak heran jika di meja makan program MBG, prasangka itu seperti menemukan buktinya. Yang gratis akhirnya dinilai kurang pantas, padahal yang diidamkan sejak awal adalah bergizi.
Di sinilah letak ironi. Kata gratis yang dulu menjelma slogan kampanye nan menggelegar, kini berpotensi jadi bumerang. Ia menurunkan standar, baik di mata pelaksana maupun penerima. Pelaksana merasa bisa menyuplai menu seadanya, karena toh tidak dibayar langsung oleh anak-anak penerima.
Penerima pun merasa tak berhak menuntut lebih, karena toh “ini sudah gratis”. Lingkaran setan pun terbentuk: kualitas turun, kepercayaan luntur, dan tujuan mulia untuk membangun generasi sehat tergelincir di jalan berdebu.
Namun, kita tidak boleh berhenti di sinisme. Justru di titik kritis inilah kita perlu membedakan antara gratis sebagai slogan dengan hak dasar sebagai prinsip.
Makan bergizi bagi anak bangsa bukan sekadar hadiah politik, melainkan tanggung jawab negara. Jika sejak awal program ini digerakkan bukan dengan logika “pemberian gratis” melainkan “pemenuhan hak”, maka baik pelaksana maupun penerima akan menatapnya dengan kacamata berbeda.
Bayangkan sebuah bangsa yang memaknai makan bergizi di sekolah seperti memaknai pendidikan atau kesehatan publik: sebuah hak yang melekat, tak bisa ditawar.
Dengan perspektif ini, penyedia makanan akan merasa wajib menjaga kualitas, kebersihan, dan gizi—bukan sekadar menunaikan proyek, melainkan melaksanakan mandat konstitusi. Demikian pula anak-anak penerima akan belajar menghargai haknya, bukan sekadar merasa diberi sedekah.
Dalam bingkai ini, pergeseran makna kata gratis harus segera disadari. Jangan biarkan ia mereduksi cita-cita. Gratis seharusnya bukan sekadar penggoda telinga dalam kampanye, tapi pintu masuk untuk menegakkan keadilan gizi. Maka yang harus dibenahi bukan hanya soal logistik distribusi, tapi juga paradigma: dari politik slogan menuju politik pelayanan.
Kita bisa belajar dari pengalaman negara lain. Di Finlandia misalnya, makanan sekolah yang sehat dan bergizi bukan disebut gratis, melainkan bagian dari sistem pendidikan nasional.
Di Jepang, budaya makan siang di sekolah disertai pendidikan gizi dan kebersamaan, sehingga anak-anak tidak hanya makan, tapi juga belajar menghargai makanan dan prosesnya. Mereka tidak mengenalnya sebagai “makanan gratis”, melainkan sebagai makanan bersama—sebuah ritual kebangsaan yang mendidik dan menyehatkan.
Di Indonesia, barangkali sudah saatnya kita menanggalkan bayangan “gratis” yang melekat pada MBG, lalu menggantinya dengan narasi yang lebih bermartabat: hak gizi untuk anak bangsa. Kata-kata memang punya kekuatan. Kata bisa membangun imajinasi, tapi juga bisa menurunkan standar.
Maka berhati-hatilah dengan kata gratis—ia bisa jadi sahabat dalam kampanye, tapi musuh dalam implementasi.
Akhirnya, mari kita kembali pada cita-cita semula: membangun generasi berkualitas. Anak-anak kita bukan sekadar perut yang perlu diisi, tapi masa depan bangsa yang harus dijaga.
Program makan bergizi akan berhasil bukan karena embel-embel “gratis”, melainkan karena keseriusan kita memastikan bahwa setiap sendok nasi, setiap potong sayur, setiap suap lauk benar-benar membawa gizi, cinta, dan tanggung jawab. Gratis hanyalah pintu, substansi sejatinya adalah kualitas. Dan kualitas itulah yang kelak menumbuhkan generasi cerdas, sehat, dan bermartabat.
___
Muliadi Saleh
Penulis | Pemikir | Penggerak Literasi dan Kebudayaan
“Menulis untuk Menginspirasi, Mencerahkan, dan Menggerakkan Peradaban”
