Distribusi lambat, birokrasi berbelit, dan kalah cepat dibanding mekanisme pasar yang dikuasai pedagang besar. Akibatnya, beras menumpuk di gudang, tetapi langka di pasar. Situasi ini membuka ruang bagi spekulan untuk memainkan harga, sehingga konsumen yang menjerit.
PELAKITA.ID – Beberapa bulan terakhir, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh kenyataan pahit: harga beras meroket hingga menembus Rp105.000 per 5 kilogram, jauh di atas harga normal sekitar Rp75.000.
Padahal, di gudang Bulog dikabarkan ada surplus sekitar 4 juta ton beras.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar: mengapa harga bisa melambung ketika pasokan melimpah? Apakah ini sekadar mekanisme pasar, atau ada persoalan serius dalam tata kelola pangan kita?
Jika kita menelusuri akar masalah, Kementerian Pertanian (Kementan) justru telah berhasil di ranahnya.
Berbagai program intensifikasi, penyediaan benih unggul, distribusi pupuk, hingga penerapan teknologi pertanian berkontribusi pada peningkatan produksi beras nasional.
Data menunjukkan stok melimpah, bahkan surplus. Artinya, di sisi hulu, masalah relatif terkendali.
Namun, persoalan pangan bukan hanya soal produksi. Dalam sistem pangan nasional, ada rantai panjang dari petani hingga sampai ke meja makan. Jika salah satu mata rantai ini terganggu, surplus beras pun tidak otomatis berarti harga terjangkau bagi masyarakat.
Bulog dan Fungsi Buffer Stock yang Terlupakan
Dalam desain kebijakan pangan Indonesia, Perum Bulog memegang peran strategis. Bulog ditugasi menjaga cadangan beras pemerintah, menstabilkan harga, sekaligus menjadi penyangga ketika terjadi gejolak pasar.
Dalam teori, ketika produksi melimpah, Bulog menyerap gabah atau beras dari petani agar harga tidak jatuh. Sebaliknya, ketika harga di pasar melambung, Bulog melepas stok cadangan agar masyarakat tetap bisa membeli dengan harga terjangkau.
Masalahnya, belakangan fungsi ini tampak tidak berjalan efektif. Stok yang melimpah di gudang Bulog tidak segera mengalir deras ke pasar.
Distribusi lambat, birokrasi berbelit, dan kalah cepat dibanding mekanisme pasar yang dikuasai pedagang besar. Akibatnya, beras menumpuk di gudang, tetapi langka di pasar. Situasi ini membuka ruang bagi spekulan untuk memainkan harga, sehingga konsumen yang menjerit.
Kemendag dan Tata Kelola Pasar
Selain Bulog, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memegang peran penting menjaga keseimbangan pasar. Kemendag bertugas memastikan distribusi pangan lancar dan harga tetap stabil. Namun, fakta harga beras yang tetap tinggi meski ada surplus menunjukkan lemahnya intervensi.
Ada dua kemungkinan penyebab: distribusi memang tidak berjalan baik, atau ada praktik kartel dan asimetri informasi di pasar.
Indonesia bukan pertama kali menghadapi masalah ini. Rantai distribusi pangan kita terlalu panjang: dari petani → tengkulak → penggilingan → pedagang besar → ritel → konsumen.
Di titik ini, petani justru sering tidak menikmati harga tinggi, sementara konsumen membayar mahal. Yang menikmati margin terbesar adalah perantara. Tanpa reformasi distribusi, surplus beras hanya akan menumpuk di atas kertas, bukan di meja makan rakyat.
Amartya Sen dan Ekonomi Politik Pangan
Fenomena ini sesungguhnya sudah lama dijelaskan dalam teori ekonomi politik. Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi, melalui pendekatan entitlement menegaskan bahwa krisis pangan sering terjadi bukan karena produksi kurang, tetapi karena distribusi yang buruk dan akses masyarakat yang terbatas.
Dengan kata lain, masalah pangan lebih sering soal siapa yang bisa mengakses ketimbang berapa yang tersedia.
Kasus beras di Indonesia adalah contoh nyata dari tesis Sen: stok ada, tetapi masyarakat tidak bisa menikmatinya dengan harga wajar.
Selain itu, pendekatan political economy of food juga relevan. Pangan adalah komoditas strategis yang sarat kepentingan politik dan ekonomi.
Tidak jarang, harga beras dijaga tetap tinggi untuk menguntungkan kelompok tertentu, atau distribusi diatur sedemikian rupa sehingga rakyat dipaksa membayar lebih mahal. Pangan pun menjadi arena tarik-menarik kepentingan, bukan sekadar urusan perut.
Dari sini jelas terlihat bahwa persoalan bukan di Kementan. Kementan sudah menjalankan tugasnya: meningkatkan produksi.
Masalah nyata ada di hilir, yaitu Bulog dan Kemendag yang gagal menyalurkan surplus ke masyarakat. Distribusi yang tidak efektif, minim pengawasan terhadap spekulasi, dan rantai pasar yang panjang membuat harga tetap melambung.
Ironisnya, situasi ini merugikan dua pihak sekaligus. Petani tidak menikmati keuntungan karena harga di tingkat produsen tetap ditekan rendah. Konsumen menjerit karena harga di pasar tetap tinggi. Yang diuntungkan adalah para pedagang besar dan spekulan yang memanfaatkan celah kelemahan tata niaga.
Jalan Keluar: Reformasi Distribusi dan Transparansi
Apa yang bisa dilakukan? Ada beberapa langkah mendesak.
Jalan Keluar: Reformasi Distribusi dan Transparansi
Percepat distribusi stok Bulog ke pasar. Birokrasi penyaluran harus dipangkas, mekanisme diperjelas, dan intervensi dilakukan lebih proaktif.
Artinya, Bulog tidak boleh hanya berfungsi sebagai gudang besar yang menyimpan beras. Stok yang melimpah harus segera mengalir ke pasar ketika harga mulai bergerak naik. Jika distribusi terlalu lama, maka fungsi buffer stock kehilangan makna. Percepatan distribusi juga akan memberi sinyal kuat ke pasar bahwa pemerintah hadir untuk menjaga stabilitas.
Perpendek rantai distribusi. Libatkan koperasi, BUMDes, dan jaringan ritel modern agar beras sampai langsung ke masyarakat tanpa terlalu banyak perantara.
Rantai distribusi yang panjang membuat biaya logistik melonjak dan harga terus menanjak. Dengan memperkuat koperasi petani dan BUMDes, beras bisa disalurkan langsung ke konsumen. Hal ini sekaligus menekan dominasi tengkulak dan pedagang besar yang selama ini menguasai jalur utama pasar beras nasional.
Pengawasan kartel. Pemerintah harus lebih tegas mengawasi praktik spekulasi dan penimbunan. Jika perlu, hukum tegas mafia pangan yang bermain di tengah penderitaan rakyat.
Selama ini, isu kartel pangan selalu muncul saat harga melambung. Namun, penanganannya sering hanya berupa pernyataan, tanpa langkah hukum nyata. Padahal, tanpa tindakan tegas, mafia pangan akan terus mencari celah. Penegakan hukum yang konsisten bukan hanya memberi efek jera, tetapi juga menjaga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
Transparansi data. Publik harus tahu berapa sebenarnya stok di gudang, berapa yang dilepas ke pasar, dan bagaimana distribusinya. Tanpa transparansi, kepercayaan masyarakat akan luntur.
Di era digital, seharusnya data pangan bisa diakses secara terbuka dan real time. Jika data stok dan distribusi diumumkan secara rutin, masyarakat akan lebih tenang, dan spekulan kehilangan ruang bermain. Transparansi bukan hanya soal akuntabilitas, tetapi juga strategi efektif untuk membangun psikologi pasar yang sehat.
Pembaca sekalian, situasi surplus beras namun harga melangit adalah ironi yang seharusnya tidak terjadi. Rakyat berhak mendapatkan beras dengan harga terjangkau, apalagi ketika stok melimpah.
Di sini, kehadiran negara diuji: apakah benar berpihak pada rakyat, atau membiarkan kartel dan spekulan menguasai pangan.
Kita patut mengapresiasi Kementan yang berhasil meningkatkan produksi. Namun, kerja mereka akan sia-sia jika Bulog dan Kemendag tidak menjalankan perannya dengan baik.
Saatnya pemerintah belajar dari teori dan pengalaman, bahwa pembangunan pangan bukan sekadar menumpuk surplus, tetapi memastikan rakyat bisa mengaksesnya dengan harga adil.
Sebab pada akhirnya, keberhasilan pembangunan pangan bukan diukur dari berapa ton yang ada di gudang, melainkan dari senyum lega emak-emak di pasar saat bisa membeli beras dengan harga terjangkau.
___
Penulis, Denun
Sorowako, 28 September 2025
