Ia mendorong pembangunan manusia dengan memberi perhatian khusus pada isu-isu yang kerap terpinggirkan: inklusivitas sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan penyandang disabilitas (GEDSI). Beberapa interaksi penulis dengannya belakangan ini menunjukkan itu. Atau setidaknya menggambarkan bahwa dia selalu ada, atau tak berjarak jika ada agenda-agenda program GEDSI.
PELAKITA.ID – Pembangunan sebuah daerah sering kali diukur dari seberapa banyak jalan yang diaspal, jembatan yang dibangun, atau gedung-gedung megah yang berdiri. Di sisi lain, di balik beton dan aspal, terdapat hal yang jauh lebih mendasar: manusia.
Tanpa manusia yang berkualitas, infrastruktur yang megah pun tak akan berdaya guna secara optimal.
Kabupaten Maros, di bawah kepemimpinan Bupati A.S. Chaidir Syam, memberi contoh bagaimana pembangunan manusia harus menjadi prioritas, berdampingan dengan pembangunan fisik, untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Premis penulis ini setelah berinteraksi selama kurang tiga tahun terakhir, tentu dikaitkan dengan pengalaman penulis ke Maros sejak 2 dekade terakhir.
Mengapa Sumber Daya Manusia Lebih Fundamental?
Para pemikir pembangunan sejak lama menekankan bahwa pembangunan sejati tidak bisa hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau infrastruktur semata.
Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi, melalui teorinya tentang Development as Freedom (1999), menyatakan bahwa pembangunan adalah perluasan kebebasan manusia untuk hidup sehat, berpendidikan, dan berpartisipasi dalam masyarakat. Infrastruktur hanyalah sarana; manusialah tujuan akhir.
Demikian pula Mahbub ul Haq, penggagas Human Development Index (HDI) bersama UNDP, menekankan bahwa kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya saing manusia lebih menentukan keberhasilan pembangunan daripada hanya menghitung pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Dalam perspektif ini, membangun jalan tanpa membangun manusia hanya akan menciptakan jalur kosong. Sebaliknya, ketika masyarakat terdidik, sehat, dan berdaya, mereka mampu menghidupkan fungsi infrastruktur untuk kepentingan bersama.
Maros memang dikenal memiliki jaringan jalan yang relatif baik. Infrastruktur dasar telah terbangun sehingga mobilitas ekonomi, pertanian, dan pariwisata lebih lancar. Menariknya, kepemimpinan Bupati A.S. Chaidir Syam tidak berhenti pada pembangunan fisik.
Ia mendorong pembangunan manusia dengan memberi perhatian khusus pada isu-isu yang kerap terpinggirkan: inklusivitas sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan penyandang disabilitas (GEDSI). Beberapa interaksi penulis dengannya belakangan ini menunjukkan itu. Atau setidaknya menggambarkan bahwa dia selalu ada, atau tak berjarak jika ada agenda-agenda program GEDSI.
Maros sebagai medan ekologi politik pembangunan
Dari perspektif ekologi politik pembangunan, langkah ini sangat relevan. Ekologi politik menyoroti bahwa pembangunan selalu terkait dengan relasi kuasa: siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, dan bagaimana akses terhadap sumber daya dibagi.
Dengan memperhatikan kelompok rentan, Chaidir Syam sedang melakukan redistribusi kekuasaan sosial—membuka akses bagi mereka yang biasanya berada di pinggiran. Infrastruktur tetap hadir sebagai pendukung.
Jalan yang bagus, gedung sekolah, atau fasilitas publik dibangun untuk menunjang akses tetapi fokus utamanya adalah bagaimana masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal, dapat benar-benar memanfaatkan pembangunan itu.
Pengalaman penulis selama tiga tahur terakhir ke Maros menegaskan bahwa pembangunan inklusif tidak bisa berjalan sendirian. Di Maros, ekosistem pembangunan diperkuat melalui peran pers, kampus, dan masyarakat sipil.
Pers lokal hadir mengawal transparansi kebijakan, memberi ruang bagi suara warga, dan menyebarkan cerita positif tentang kemajuan Maros. Dengan demikian, warga tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga aktor dalam narasi pembangunan.
Kampus dan akademisi berperan dalam menyediakan kajian, riset, dan inovasi. Universitas Hasanuddin, Universitas Muslim Maros, dan sejumlah perguruan tinggi lain ikut memberi masukan kebijakan, termasuk program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pariwisata berkelanjutan.
Organisasi masyarakat sipil menjadi jembatan antara pemerintah dan warga, memastikan bahwa suara kelompok rentan tidak tenggelam dalam dominasi politik dan ekonomi.
Kolaborasi ini mencerminkan apa yang disebut Robert Putnam dalam teorinya tentang social capital, yakni kepercayaan dan jaringan sosial menjadi modal penting yang menentukan keberhasilan pembangunan.
Cerita Keberhasilan dari Maros
Ada sejumlah kisah menarik dari Maros yang menegaskan keberhasilan paradigma pembangunan manusia. Pariwisata Berbasis Komunitas. Maros dikenal dengan Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung yang menyimpan keindahan karst dan gua prasejarah.
Pemerintah daerah bekerja sama dengan masyarakat lokal untuk mengembangkan pariwisata berbasis komunitas. Warga tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pelaku: pemandu wisata, pengrajin cendera mata, hingga pengelola homestay. Hal ini meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat identitas budaya lokal.
Program Inklusi Disabilitas. Di bawah kepemimpinan Chaidir Syam, program pemberdayaan penyandang disabilitas mulai diperhatikan.
Dari pelatihan kerja hingga penyediaan aksesibilitas fasilitas publik, Maros menunjukkan bahwa pembangunan bukan hanya untuk yang kuat, tetapi juga untuk yang lemah.
Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Desa. Program pembangunan desa di Maros menempatkan perempuan sebagai bagian penting dari pengambilan keputusan.
Keterlibatan perempuan dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun kelompok usaha kecil menengah semakin diakui, sehingga mereka tidak lagi hanya pelengkap, tetapi motor penggerak ekonomi keluarga dan desa.
Pendidikan dan Generasi Muda. Maros juga mengembangkan program literasi digital bagi generasi muda. Dengan akses internet dan pelatihan keterampilan digital, anak-anak muda Maros didorong menjadi pelaku inovasi, bukan sekadar konsumen.
Teladan paradigma dari Maros
Keberhasilan pembangunan di Maros tentu tidak bisa dilepaskan dari kepemimpinan A.S. Chaidir Syam. Sebagai Bupati, ia menunjukkan gaya kepemimpinan partisipatif dan inklusif, di mana paradigma pembangunan tidak hanya dilihat sebagai proyek fisik, tetapi sebagai proses sosial.
Dalam literatur pembangunan, ini sejalan dengan konsep participatory development yang dikemukakan oleh Robert Chambers.
Chambers menekankan bahwa pembangunan yang baik adalah pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai pusat, bukan sekadar objek.
Chaidir Syam yang berlatar LSM ini tampaknya memahami betul prinsip ini. Apalagi adanya bukti beberapa infrastruktur fisik yang mangkrak karena perencanaan sentralistik dari atas. Bagi Chaidir, dengan memberi ruang bagi masyarakat sipil, perempuan, dan penyandang disabilitas, ia sedang membangun Maros yang tidak hanya maju, tetapi juga adil.
Pembaca sekalian, pembangunan daerah tidak boleh berhenti pada beton dan baja. Jalan yang mulus memang mempermudah mobilitas, tetapi tanpa manusia yang berdaya, semua itu hanya akan menjadi fasilitas mati. Maros, menunjukkan arah baru: infrastruktur tetap dibangun, tetapi manusia menjadi prioritas utama.
Menyaksikan penyandang disabilitas hadir di proses Musrenbang Desa atau kelompok perempuan bersuara di Musrenbang Kecamatan atau Kabupaten adalah oase indah di tengah pengabaian mereka oleh sejumlah kabupaten-kota yang lain. Di Maros, ini telah diperkuat dengan Perbup hingga Desa Inklusi.
Jelas sekali, paradigma ini bukan hanya sejalan dengan teori-teori pembangunan modern dari Amartya Sen, Mahbub ul Haq, dan Robert Chambers, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan mampu menafsirkan pembangunan dalam arti yang lebih luas: membebaskan, memberdayakan, dan memanusiakan.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, pers, kampus, dan masyarakat sipil, Maros layak menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia yang Salewangang atau sehat lahir dan batin: bahwa membangun tidak hanya berarti membangun jalan, tetapi membangun manusia.
___
Denun, Sorowako, 28 September 2025
