Di sisi lain, RAPBN 2026 justru mengalokasikan belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp3.136,5 triliun, naik 18% dibanding outlook 2025 senilai Rp2.663,4 triliun.
PELAKITA.ID – Pemerintah memutuskan memangkas alokasi transfer ke daerah (TKD) dalam Rancangan APBN 2026 hingga 29,34% menjadi Rp650 triliun, dari sebelumnya Rp919,9 triliun pada 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagaimana dikutip dari Tirto.ID, menjelaskan, penurunan ini terjadi karena sebagian anggaran dialihkan untuk memperbesar belanja kementerian/lembaga (K/L).
Menurutnya, meski dana transfer berkurang, peningkatan belanja pemerintah pusat diarahkan langsung untuk mendukung program prioritas nasional yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Penyesuaian alokasi TKD merupakan konsekuensi kebijakan pemerintah untuk memperbesar belanja K/L yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat dan mendukung program prioritas di daerah,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Jika dirinci, sejumlah pos TKD mengalami penurunan signifikan. Dana Bagi Hasil (DBH) yang sebelumnya Rp192,3 triliun, anjlok menjadi Rp45,1 triliun. Dana Alokasi Umum (DAU) turun dari Rp446 triliun menjadi Rp373,8 triliun. Dana Alokasi Khusus (DAK) dipangkas dari Rp185,2 triliun menjadi Rp155,1 triliun.
Begitu pula Dana Otonomi Khusus yang berkurang dari Rp17,5 triliun menjadi Rp13,1 triliun. Dana Desa ikut terpangkas dari Rp71 triliun menjadi Rp60,6 triliun, sedangkan insentif fiskal merosot tajam dari Rp6 triliun menjadi Rp1,8 triliun.
Di sisi lain, RAPBN 2026 justru mengalokasikan belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp3.136,5 triliun, naik 18% dibanding outlook 2025 senilai Rp2.663,4 triliun.
Sri Mulyani menekankan, program-program nasional yang dibiayai melalui belanja K/L pada akhirnya juga akan dinikmati masyarakat di berbagai daerah sehingga pembangunan tetap merata.
“Sejatinya program ini akan dirasakan oleh seluruh rakyat di daerah,” tegasnya.
Kebijakan tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kehadiran negara melalui layanan publik yang lebih luas.
“Hal ini sesuai arahan Presiden agar negara semakin hadir di tingkat lokal lewat layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, koperasi desa, kelurahan Merah Putih, serta program strategis lainnya,” tambah Menkeu.
