PELAKITA.ID – Berikut adalah 9 poin penting dari siaran pers LPEM FEB UI terkait langkah yang mesti ditempuh oleh Pemerintahan Prabowo Subianto.
Berisi langkah-langkah konkret jangka pendek untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan memperbaiki daya beli, sambil menjaga kapasitas fiskal negara yang sehat.
1# Program yang membutuhkan anggaran besar, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP), harus melalui proses siklus kebijakan yang benar, seperti penyusunan peta jalan, uji coba, evaluasi, dan pemberian prioritas, terutama untuk keluarga yang paling membutuhkan.
2# Membatalkan pengurangan dana transfer ke daerah. Berbagai kebijakan dan program pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat akan terdampak. Hal ini disebabkan oleh kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak merata sehingga penurunan kapasitas anggaran akan langsung terasa oleh masyarakat.
3# Merampingkan birokrasi dengan menghentikan pembentukan kementerian/badan baru dan/atau sebaiknya menggabungkan kementerian/badan yang sudah ada. Perampingan ini diperlukan tidak hanya untuk efisiensi anggaran, tetapi juga untuk efektivitas pengambilan kebijakan.
4# Mengembalikan fungsi utama pemerintah dalam tata niaga beras sebagai stabilisator harga, bukan hanya memenuhi cadangan pangan. Harga sembako yang tidak terjangkau cukup meresahkan banyak masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.
5# Meluncurkan program padat karya jangka pendek yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperbaiki fasilitas umum, seperti perbaikan infrastruktur pengairan dan jalan umum.
6# Membuat kebijakan yang juga menyasar kelompok kelas menengah, seperti akses terhadap kredit, pendidikan, transportasi publik, dan kesehatan. Kelompok kelas menengah tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah, namun mereka kesulitan untuk membayar cicilan, tagihan, dan kebutuhan sehari-hari.
7# Mengevaluasi sistem remunerasi pejabat negara. Bonus dan tunjangan anggota DPR serta pejabat negara lainnya juga harus bersifat variabel, tergantung pada pencapaian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
8# Transparansi data ekonomi dan penyebaran perubahan kebijakan agar para pelaku ekonomi dapat mengambil keputusan yang tepat tanpa mengabaikan validitas data statistik yang selama ini digunakan, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik baik di dalam maupun luar negeri.