Posisi China dan Pergeseran Diskursus Pembangunan Pasca Perang Dunia II

23 views
  • Whatsapp
The Greatest, Deng Xiaoping (dok: theacticle.com)
  • Pembangunan dipandang sebagai perjuangan politik, bukan sekadar proyek teknokratis.
  • Pergeseran wacana ini jelas: Barat menekankan demokrasi dan tata kelola, sementara Tiongkok mengedepankan pragmatisme, non-intervensi, dan keuntungan bersama.

PELAKITA.ID – Kisah pembangunan sejak berakhirnya Perang Dunia II bukan hanya soal angka pertumbuhan dan kebijakan industrialisasi. Ia juga merupakan kisah tentang diskursus—tentang bagaimana bangsa-bangsa merumuskan, memperdebatkan, dan memaksakan visi tentang kemajuan.

Pembangunan selalu berkelindan dengan geopolitik: ideologi yang saling bertarung dan pusat kekuasaan yang terus bergeser menentukan apa yang disebut sebagai “modernitas.”

Kini, kebangkitan China atau Tiongkok menandai titik balik dalam ekonomi politik global, di mana dominasi neoliberalisme Barat perlahan digantikan oleh lanskap multipolar yang lebih diperebutkan.

Dari Modernisasi ke Neoliberalisme: Diskursus Pasca-Perang

Pasca-Perang Dunia II, Amerika Serikat dan sekutunya menginstitusionalisasi teori modernisasi sebagai jalan pembangunan.

Negara-negara yang disebut “terbelakang” didorong—bahkan dipaksa—untuk meniru industrialisasi Barat. Bank Dunia dan IMF menjadi instrumen penyebaran model ini, meresepkan industrialisasi, ketergantungan bantuan, hingga transfer teknologi sebagai jalur universal menuju kemajuan.

Selama Perang Dingin, pembangunan berubah menjadi medan ideologi. AS mengusung demokrasi liberal dan kapitalisme, sementara Uni Soviet menawarkan sosialisme terencana.

Di tengah pusaran itu, muncul Gerakan Non-Blok melalui Konferensi Bandung 1955, yang mencoba merintis jalur alternatif dengan menegaskan kedaulatan dan menolak sekadar memilih antara dua kutub besar.

Namun krisis utang 1980-an dan runtuhnya Uni Soviet di awal 1990-an membuka era baru: dominasi neoliberalisme. “Washington Consensus” hadir dengan resep privatisasi, deregulasi, dan liberalisasi perdagangan. Pembangunan dipersempit menjadi integrasi ke pasar global, dan negara yang menolak harus bersiap diisolasi atau dihukum secara finansial.

Reposisi Tiongkok

Jalur pembangunan Tiongkok berbeda dari model Barat maupun Soviet. Era Mao (1949–1976) menekankan swasembada, kolektivisasi, dan kemandirian ideologis, terutama setelah pecahnya hubungan dengan Uni Soviet.

Pembangunan dipandang sebagai perjuangan politik, bukan sekadar proyek teknokratis.

Reformasi Deng Xiaoping pasca-1978 menghadirkan “Sosialisme dengan Karakteristik Tiongkok.”

Pasar dibuka, tetapi kendali negara tetap dijaga. Pendekatan ini memungkinkan Tiongkok menghindari resep kaku ala Washington Consensus sekaligus menarik investasi global. Prinsip kedaulatan atas arah pembangunan tetap dijaga.

Memasuki 2000-an, Tiongkok mulai tampil sebagai pemimpin Global South, menawarkan diskursus pembangunan berbasis kerjasama Selatan-Selatan.

Belt and Road Initiative (BRI) diposisikan bukan sebagai “bantuan,” melainkan sebagai kemitraan infrastruktur, perdagangan, dan konektivitas. Lahirnya Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dan New Development Bank makin menantang dominasi institusi Barat.

Kini, pada dekade 2020-an, Tiongkok tidak lagi mengekspor ideologi, melainkan infrastruktur, teknologi, dan pembiayaan. Platform digital, rantai pasok, hingga teknologi hijau menjadi instrumen pengaruh.

Pergeseran wacana ini jelas: Barat menekankan demokrasi dan tata kelola, sementara Tiongkok mengedepankan pragmatisme, non-intervensi, dan keuntungan bersama.

Lanskap pembangunan global hari ini ditandai oleh berbagai lapisan ketegangan:

  • Ekonomi: Rivalitas AS–Tiongkok mencakup perdagangan, rantai pasok, semikonduktor, kecerdasan buatan, hingga energi hijau. Supremasi teknologi kini menyatu dengan jalur pembangunan.

  • Geopolitik: Sengketa Laut Cina Selatan, isu Taiwan, hingga aliansi keamanan seperti AUKUS dan QUAD memperlihatkan pembangunan yang tak terpisahkan dari strategi militer.

  • Diskursif: Tumbuh vis-à-vis model pembangunan. Barat menekankan demokrasi dan neoliberalisme; Tiongkok menekankan infrastruktur dan kedaulatan; sementara diskursus alternatif seperti climate justice, degrowth, hingga dekolonialitas menantang dua pusat kekuasaan sekaligus.

Pelajaran dari Pergeseran Diskursus

Dari perjalanan panjang ini, setidaknya ada beberapa pelajaran penting:

  1. Tak ada satu model untuk semua. Reformasi selektif Tiongkok menunjukkan bahwa menolak ortodoksi neoliberal bisa menghasilkan pertumbuhan pesat. Namun, model ini tetap menyisakan persoalan ketimpangan dan keberlanjutan.

  2. Pembangunan tidak pernah netral. Bantuan, utang, maupun proyek infrastruktur adalah instrumen strategi geopolitik. AS pernah menggunakan Marshall Plan; Tiongkok kini menggunakan BRI.

  3. Dominasi berganti rupa. Jika dulu institusi Barat memonopoli wacana pembangunan, kini Tiongkok menawarkan alternatif. Namun dominasi tetap hadir, entah melalui utang, ketergantungan infrastruktur, atau teknologi digital.

  4. Agensi Global South. Pelajaran terpenting: negara-negara Selatan harus cerdas memainkan ketegangan antar-kekuatan, agar bisa menegosiasikan syarat lebih baik dan mengembangkan model yang sesuai realitas sosial-ekologis mereka.

Melampaui Dominasi

Dominasi Tiongkok dalam wacana pembangunan hari ini lebih dari sekadar pergeseran kekuasaan; ia menandai berakhirnya era unipolar neoliberalisme. Dunia kini memasuki lanskap multipolar, dengan infrastruktur, teknologi, dan retorika Selatan-Selatan sebagai bahasa baru pembangunan.

Namun satu hal tetap berlaku: pembangunan selalu politis. Bangsa-bangsa tidak boleh sekadar menjadi penonton atau penerima resep. Mereka harus berani merumuskan jalannya sendiri—berakar pada aspirasi lokal, keadilan, dan keberlanjutan.

Sejarah panjang wacana pembangunan, dari modernisasi hingga neoliberalisme, dan kini kebangkitan Tiongkok, mengingatkan kita bahwa dominasi tidak pernah hilang, hanya berubah bentuk.

Tugas kita adalah mentransformasi pembangunan, dari arena perebutan kuasa menjadi ruang emansipasi.

___

Referensi Teoritis dan Historis

  • Escobar, Arturo. (1995). Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World. Princeton University Press.
    → Karya kunci tentang pembangunan sebagai wacana (discourse), sangat berpengaruh di studi pembangunan kritis.

  • Rostow, W.W. (1960). The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto. Cambridge University Press.
    → Representasi klasik teori modernisasi pasca-Perang Dunia II.

  • Wallerstein, Immanuel. (1974). The Modern World-System. Academic Press.
    → Menjelaskan pembangunan dalam konteks sistem dunia kapitalis.

  • Gilman, Nils. (2003). Mandarins of the Future: Modernization Theory in Cold War America. Johns Hopkins University Press.
    → Tentang bagaimana modernisasi dipakai sebagai ideologi politik pasca perang.

Neoliberalisme dan Globalisasi

  • Williamson, John. (1990). “What Washington Means by Policy Reform.” In Latin American Adjustment: How Much Has Happened? Peterson Institute for International Economics.
    → Rujukan asli istilah “Washington Consensus.”

  • Harvey, David. (2005). A Brief History of Neoliberalism. Oxford University Press.
    → Menjelaskan dominasi neoliberalisme global sejak 1980-an.

Tiongkok dan Pembangunan Global

  • Arrighi, Giovanni. (2007). Adam Smith in Beijing: Lineages of the Twenty-First Century. Verso.
    → Analisis mendalam kebangkitan Tiongkok dalam ekonomi dunia.

  • Breslin, Shaun. (2013). China and the Global Political Economy. Palgrave Macmillan.
    → Menjelaskan bagaimana Tiongkok mengubah dinamika ekonomi politik global.

  • Callahan, William A. (2016). China Dreams: 20 Visions of the Future. Oxford University Press.
    → Tentang visi pembangunan Tiongkok dan proyeksi globalnya.

  • Brautigam, Deborah. (2009). The Dragon’s Gift: The Real Story of China in Africa. Oxford University Press.
    → Menyoroti praktik pembangunan Tiongkok lewat diplomasi dan infrastruktur.

Diskursus Alternatif

  • Sachs, Wolfgang. (Ed.). (1992). The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power. Zed Books.
    → Kumpulan kritik terhadap konsep pembangunan sebagai instrumen kekuasaan.

  • Hickel, Jason. (2020). Less Is More: How Degrowth Will Save the World. Penguin.
    → Contoh diskursus alternatif seperti degrowth dan keadilan iklim.