Penduduk Kita Makin Banyak Menderita, Apa yang Salah?

  • Whatsapp
Potret pesisir NKRI, laut kaya tapi warga tak berdaya, nelangsa dan berpendapatan rendah ada di sini (dok: Pelakita.ID)

PELAKITA.ID – Indonesia memasuki tahun 2024 dengan sebuah ironi besar: pertumbuhan ekonomi yang diklaim stabil ternyata tidak cukup kuat mengangkat derajat hidup mayoritas rakyatnya.

Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang masuk kategori miskin dan rentan justru meningkat. Pertanyaannya, apa yang salah dengan arah pembangunan kita?

Potret Warga Nirdaya Terkini

Infografis yang sesuai data BPS dan dipresentasikan oleh INADATA, Irvine, AS serta standar acuan menggunakan World Bank’s poverty line ($3,2–$4,2 per hari) menunjukkan bahwa pada tahun 2019, sekitar 30% penduduk Indonesia tergolong miskin dan rentan miskin (pendapatan di bawah 1,5 garis kemiskinan atau setara kurang dari Rp 583 ribu per bulan per kapita).

Angka ini naik menjadi 33,2% pada 2024. Artinya, lebih dari 230 juta penduduk atau 82,4% populasi hidup dengan pendapatan kurang dari 4 dolar AS per hari, kategori yang secara global masih dianggap miskin.

Di sisi lain, proporsi kelas menengah justru menyusut dari 21,4% (2019) menjadi 17,1% (2024).

Sementara itu, kelompok rentan menengah—mereka yang berada sedikit di atas garis miskin—justru mendominasi dengan 49,2% pada 2024, naik tipis dari 48,2% pada 2019.

Fakta ini menunjukkan rapuhnya struktur sosial-ekonomi kita: sebagian besar rakyat berada di ambang jatuh miskin kembali.

Kemiskinan Struktural

Mengapa hal ini terjadi? Jawabannya tidak sederhana, tetapi dapat ditarik beberapa benang merah.

Pertama, pertumbuhan ekonomi yang timpang. Selama ini, pembangunan lebih banyak berpusat pada sektor perkotaan dan industri besar, sementara sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar—pertanian, perikanan, dan UMKM—sering tertinggal. Akibatnya, ketimpangan melebar dan distribusi hasil pembangunan tidak merata.

Kedua, kerentanan terhadap guncangan. Pandemi COVID-19, inflasi pangan, hingga perubahan iklim menunjukkan betapa rentannya masyarakat rentan-menengah. Sedikit saja harga naik atau pekerjaan hilang, jutaan orang bisa jatuh miskin kembali.

Ketiga, politik anggaran yang tidak berpihak. Belanja negara sering tersedot untuk subsidi energi, proyek infrastruktur besar, atau birokrasi, sementara alokasi untuk program pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, dan kesehatan universal masih terbatas.

Implikasi Sosial dan Politik

Meningkatnya jumlah penduduk miskin dan rentan bukan sekadar masalah ekonomi. Ia adalah bom waktu sosial yang dapat memicu frustrasi, konflik, bahkan instabilitas politik.

Kelas menengah—yang biasanya menjadi motor demokrasi dan inovasi—justru semakin menyusut. Jika tren ini berlanjut, Indonesia bisa terjebak dalam lingkaran stagnasi: ekonomi tumbuh, tetapi rakyat tidak benar-benar sejahtera.

Saatnya Ide Segar dan Transformasi Nyata

Slogan di bagian bawah infografis—Time for Fresh Ideas & Real Transformation—bukan sekadar ajakan kosong. Ada beberapa arah yang dapat ditempuh:

  1. Reformasi struktural ekonomi: Mengalihkan fokus pembangunan dari sekadar pertumbuhan angka PDB menjadi pemerataan dan kualitas hidup rakyat.

  2. Penguatan kelas menengah: Memberikan dukungan nyata pada UMKM, koperasi, dan sektor produktif yang menyerap tenaga kerja.

  3. Inovasi kebijakan sosial: Mengembangkan jaring pengaman sosial yang lebih adaptif, berbasis data, dan responsif terhadap krisis.

  4. Transformasi pendidikan dan kesehatan: Mengurangi beban biaya dasar agar masyarakat bisa meningkatkan kapasitas diri dan keluar dari perangkap kemiskinan.

  5. Pembangunan berkelanjutan: Mengintegrasikan isu lingkungan dalam perencanaan ekonomi agar generasi mendatang tidak menanggung biaya sosial-ekologis yang lebih berat.

Ketidakberdayaan atau diksi kemiskinan dalam sejumlah statistik di Indonesia bukan hanya soal angka, melainkan soal masa depan bangsa.

Data 2019–2024 menunjukkan arah yang mengkhawatirkan: rakyat semakin rentan, kelas menengah menyusut, dan kemiskinan meluas. Jika tidak ada terobosan, bonus demografi yang kita banggakan bisa berubah menjadi bumerang sosial.

Momentum ini harus menjadi panggilan bersama: bahwa pembangunan sejati adalah ketika rakyat dapat hidup layak, bebas dari kemiskinan struktural.

Sudah saatnya Indonesia melahirkan ide-ide segar dan melakukan transformasi nyata—agar rakyat tidak lagi menjadi penonton di negeri sendiri.

Redaksi | Dari berbagi sumber