Dalam Sidang Kabinet Paripurna (6 Agustus 2025), Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pangan sebagai fondasi kedaulatan nasional:
“Sejak lama saya berkeyakinan bahwa apapun terjadi, bangsa kita akan aman kalau kita kuasai pangan kita. Kalau kita bisa amankan pangan kita, kita bisa jamin bahwa kita bisa beri makan kepada rakyat kita.”
“Tidak ada negara yang merdeka berdaulat tanpa dia bisa produksi makannya sendiri…”
“Selalu bangsa kita diganggu bahkan dirusak melalui pangan. Kalau ada bangsa lain yang ingin merusak kita, dia akan merusak pangan kita.”
PELAKITA.ID – Ketahanan pangan merupakan salah satu isu paling strategis dalam pembangunan nasional. Ia bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan pangan, tetapi juga dengan stabilitas sosial, ekonomi, bahkan politik suatu bangsa.
Dalam konteks Indonesia, negara kepulauan dengan keragaman ekosistem, sumber daya alam, serta potensi manusia yang besar, sebenarnya ide-ide kreatif dan inovasi untuk memperkuat ketahanan pangan sangatlah melimpah. Namun sayangnya, berbagai gagasan tersebut kerap menghadapi hambatan struktural yang membuatnya sulit untuk terwujud secara nyata.
Jika kita melihat ke berbagai sektor, potensi inovasi dalam mendukung ketahanan pangan muncul dari banyak sisi. Misalnya:
Teknologi Pertanian – Adopsi Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan, hingga big data analysis untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Inovasi seperti precision farming sudah mulai dikenalkan, meskipun skalanya masih terbatas.
Diversifikasi Pangan – Banyak peneliti, akademisi, hingga komunitas masyarakat mengusulkan pemanfaatan pangan lokal seperti sagu, sorgum, dan umbi-umbian sebagai pengganti beras untuk memperluas basis ketahanan pangan.
Pengelolaan Sumber Daya Alam – Inovasi dalam akuakultur, perikanan berkelanjutan, serta pemanfaatan lahan-lahan marjinal menunjukkan bahwa pangan tidak hanya bergantung pada pertanian daratan, tetapi juga pada ekosistem perairan.
Rantai Pasok dan Distribusi – Gagasan pemanfaatan logistik digital, e-commerce pangan, hingga cold storage berbasis energi terbarukan juga banyak bermunculan sebagai solusi mengatasi ketimpangan distribusi pangan di Indonesia.
Artinya, kreativitas dan inovasi bukanlah barang langka. Bahkan, ide-ide segar dari generasi muda, akademisi, pelaku usaha, maupun masyarakat adat yang telah lama hidup berdampingan dengan alam, terus bermunculan.
Hambatan Struktural
Meski demikian, gagasan yang kaya tersebut kerap terbentur oleh hambatan struktural. Beberapa di antaranya adalah:
Kebijakan yang Belum Sinkron. Banyak inovasi pangan tidak dapat berkembang karena kebijakan pemerintah belum sepenuhnya berpihak pada diversifikasi pangan atau teknologi baru. Contohnya, insentif masih lebih banyak diarahkan pada beras, sementara pangan lokal lain kurang mendapat perhatian.
Regulasi yang Kaku dan Rumit. Regulasi terkait pangan, terutama mengenai keamanan, standardisasi, dan izin edar, sering kali membuat inovasi produk pangan baru sulit masuk ke pasar. Akibatnya, pelaku inovasi kecil terhambat untuk berkembang.
Akses terhadap Sumber Daya. Banyak ide kreatif muncul dari kalangan masyarakat, UMKM, atau start-up, namun terbentur akses modal, teknologi, maupun jaringan distribusi. Hal ini menjadikan inovasi hanya berhenti pada tataran ide tanpa implementasi nyata.
Kesenjangan Infrastruktur. Di banyak wilayah, infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, internet, dan irigasi masih terbatas. Padahal, tanpa infrastruktur yang memadai, inovasi teknologi pangan sulit dijalankan.
Dampak Hambatan terhadap Ketahanan Pangan
Ketahanan pangan sejatinya tidak bisa hanya diukur dari ketersediaan pangan nasional, tetapi juga dari keterjangkauan, kualitas, dan keberlanjutan.
Hambatan struktural di atas pada akhirnya membuat Indonesia masih rawan terhadap krisis pangan ketika terjadi guncangan global seperti pandemi, konflik geopolitik, atau perubahan iklim.
Contohnya, pada krisis pangan global yang dipicu perang Rusia-Ukraina, Indonesia mengalami kenaikan harga gandum karena ketergantungan impor. Padahal, jika diversifikasi pangan lokal sudah diperkuat sejak lama, dampak krisis global mungkin bisa lebih terkendali.
Untuk benar-benar mewujudkan ketahanan pangan, Indonesia perlu membongkar hambatan struktural tersebut melalui sejumlah langkah konkret:
Reformasi Kebijakan dan Regulasi
Pemerintah perlu membuka ruang yang lebih luas bagi diversifikasi pangan, mendukung penelitian dan inovasi, serta menyederhanakan regulasi bagi pelaku inovasi pangan.
Selain itu, diperlukan pula keberanian untuk meninjau ulang aturan lama yang kerap menghambat lahirnya terobosan baru. Regulasi harus bersifat adaptif terhadap perkembangan teknologi pangan, termasuk pangan fungsional, bioteknologi, maupun pangan berbasis kearifan lokal.
Dengan kebijakan yang progresif, ekosistem inovasi akan lebih dinamis dan inklusif, sehingga mendorong hadirnya produk pangan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga mampu bersaing di pasar global.
Dukungan Akses terhadap Modal dan Teknologi
Perlu ada skema pembiayaan kreatif, inkubator bisnis pangan, serta transfer teknologi yang menjembatani ide dengan implementasi nyata.
Akses permodalan juga sebaiknya tidak hanya berbasis kredit konvensional, tetapi mengakomodasi skema pembiayaan berbasis koperasi, crowd-funding, hingga kolaborasi investasi dengan sektor swasta.
Di sisi lain, teknologi yang dihadirkan harus mudah dijangkau oleh pelaku usaha kecil dan menengah, sehingga inovasi pangan tidak hanya dinikmati oleh perusahaan besar. Dengan strategi ini, berbagai ide kreatif dapat terwujud menjadi solusi nyata yang berdampak langsung pada masyarakat.
Penguatan Infrastruktur
Investasi di bidang infrastruktur dasar, termasuk logistik pangan, cold chain, hingga digitalisasi desa, akan membuka peluang bagi inovasi untuk berkembang.
Selain itu, perhatian juga perlu diberikan pada pembangunan infrastruktur lunak seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelatihan manajemen rantai pasok, serta penguatan kelembagaan desa.
Konektivitas antarwilayah harus dipercepat untuk memangkas biaya distribusi pangan, sekaligus memastikan mutu produk tetap terjaga hingga ke tangan konsumen. Dengan infrastruktur yang solid, inovasi pangan dapat tumbuh dari hulu ke hilir secara berkelanjutan.
Kolaborasi Multi-Pihak
Ketahanan pangan bukan tanggung jawab pemerintah atau Presiden Prabowo Subianto semata. Perguruan tinggi, swasta, komunitas lokal, dan masyarakat sipil perlu dilibatkan dalam membangun ekosistem inovasi pangan yang sehat.
Apa yang diharapkan Presiden terkait ketahanan pangan nasional ini dapat diwujudkan melalui riset bersama, program kemitraan, hingga forum dialog kebijakan yang transparan dan inklusif.
Sinergi antaraktor akan mempercepat lahirnya inovasi yang sesuai kebutuhan lapangan, karena setiap pihak membawa perspektif, keahlian, dan sumber daya yang berbeda. Kita membayangkan bagaimana kesungguhan dan sinergitas terjadi saat proyek Shrimp Estate tentang udang, atau Seaweed Program untuk rumput laut dengan skala masif dan memberdayakan masyarakat pesisir dan pulau kita.
Dengan pola kerja sama yang saling melengkapi, ekosistem pangan nasional dapat lebih resilien dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan dinamika pasar global.
Pembaca sekalian, Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan ide kreatif dan inovasi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun, selama hambatan struktural dalam kebijakan, regulasi, dan akses sumber daya masih dibiarkan, gagasan-gagasan itu hanya akan menjadi wacana tanpa realisasi.
Mewujudkan ketahanan pangan membutuhkan keberanian politik untuk merombak struktur yang ada, memberikan ruang bagi inovasi untuk tumbuh, serta memastikan bahwa pangan bukan hanya tersedia, tetapi juga adil, terjangkau, dan berkelanjutan.
Dengan demikian, ketahanan pangan tidak hanya akan menjadi slogan, melainkan kenyataan yang menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.
___
Penulis: Kamaruddin Azis, founder Pelakita.ID, alumni Ilmu Kelautan Unhas
